##plugins.themes.academic_pro.article.main##

rasidi rasidi
Rudi Sadmoko

Abstract

Performance in the public sector is multidimensional and comprehensive, so that the nature of output produced by the public sector is more intangible output, so to measure the performance of the public sector it is necessary to choose a comprehensive performance measurement technique that is the Balanced Scorecard.


Research Objectives to describe the application of each Balanced Scorecard perspective in measuring agency performance. The research method used is descriptive qualitative method.


IPDN is a public sector organization with a main focus on output that is "producing competent, character and personality cadres of government" which ultimately to serve and improve the welfare of the community. Thus the need for innovative development in implementing a comprehensive organizational performance measurement system that can be implemented by the work unit in measuring the performance of agencies as outlined in the Government Agency Performance Report.


The concept of the Balanced Scorecard is integrated into the IPDN Strategic map and then mapped in the perspective mapping matrix, indicators, weights, and sources of measurement data, so that formulations for Organizational Performance Values ​​can be identified. The modification of the Balanced Scorecard method applied by IPDN agencies includes 4 (four) perspectives namely Customer & stakeholders perspective, Financial perspective, Internal business process perspective, and Learning and Growth perspective.

Keywords: Balanced Scorecard, Strategic map, performance

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

How to Cite
rasidi, rasidi, & Sadmoko, R. (2019). PENERAPAN KONSEP BALANCED SCORECARD DALAM PENGUKURAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 45(2), 189-202. https://doi.org/10.33701/jipwp.v45i2.689

References

Mardiasmo, 2002, Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar, Erlangga. Yogyakarta.
Gaspersz, Vincent, 2003, “Balanced Scorecard Dengan Six Sigma : Untuk Organisasi Bisnis Dan Pemerintahan”, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Mahsun, M. 2006, Pengukuran Kinerja Sektor Publik, Penerbit BPFE Jakarta.
Anwar Prabu Mangkunegara, 2014, Evaluasi Kinerja SDM, Bandung: Penerbit Refika Aditama.
Kaplan, Robert S And David P. Norton, 2004, “Strategy Maps : Converting Intangible Assets Into Tangible Outcomes”, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts.
Kaplan and Norton, 2006, “Aligment : Using The Balanced Scorecard to Create Corporate Synergies”, Harvard Business School Press.
Mahmudi, 2007, Manajemen Kinerja Sektor Publik, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
Nazir, 1999, Metode Penelitian, Cetakan Ketiga, Jakarta, Ghalia. Indonesia.
Sugiyono. 2017. Statistika Untuk Penelitian. Penerbit Alfabeta. Bandung.
Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitattif, dan R&D. Penerbit Alfabeta. Bandung.
Ade Tutty R. Rosa, Analisis Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan Berdasarkan Metode Balanced Scorecard (BSC) dan Strategy Maps (Studi R dan D di Institut Pemerintahan Dalam Negeri), Jurnal Wahana Bhakti Praja, Volume 6 Edisi 1 Tahun 2016.
Imelda R. H. N, Implementasi Balanced Scorecard Pada Organisasi Publik, Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol. 6, No. 2, Nopember 2004: 106-122;
Ni Gusti Ayu Ginarni, 2004, Tesis, Studi Kemungkinan Penerapan Government Scorecard Dalam Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung – Bali, IPDN Jatinangor.
Brian Pratistha, Artikel: Sejarah Balanced Scorecard: Generasi ke Generasi, Buletin LAPAN Edisi Vol. 5 No. 1 Tahun 2018.

Peraturan Pemerintah
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN.
2. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2014 tentang Sistim Manajemen Kinerja Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
7. Laporan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah IPDN Tahun 2010.
8. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah IPDN Tahun 2011.
9. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah IPDN Tahun 2012.
10. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah IPDN Tahun 2013.
11. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah IPDN Tahun 2014.
12. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah IPDN Tahun 2015.
13. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah IPDN Tahun 2016.
14. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah IPDN Tahun 2017.
15. Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah IPDN Tahun 2019.