ANALISIS ETIKA PELAYANAN PUBLIK

Studi Pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Abstrak

Pertimbangan etika dalam pelaksanaan pelayanan publik memiliki implikasi serius terhadap isu-isu publik yang berkembang, dimana kelalaian dalam mematuhi prinsip-prinsip moral dapat mengakibatkan ketidaksetaraan dalam kebijakan publik. Dampak negatif ini dapat melibatkan individu atau kelompok yang menjadi korban kebijakan yang kurang bermoral. Pelayanan publik, sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, terancam terpinggirkan akibat tidak memadainya pelayanan, pelaksanaan tugas yang kurang optimal, dan kecenderungan untuk mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Etika Pelayanan Publik di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian Deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan belum optimalnya dalam menjalankan konsep persamaan hak, keadilan, kesetiaan, dan tanggung jawab. Dari segi persamaan hak, terlihat bahwa kesadaran akan pentingnya memberikan pelayanan setara kepada semua warga masih rendah di kalangan pegawai. Di aspek keadilan dalam pelayanan publik juga masih terkendala keterbatasan fasilitas, kurangnya penekanan pada kejujuran, dan campur tangan personal yang menciptakan ketidaksetaraan. Pada dimensi kesetiaan pegawai terhadap tugas dan tanggung jawabnya juga belum mencapai tingkat optimal. Faktor-faktor seperti dinamika lingkungan kerja, kurangnya kedisiplinan waktu, resistensi terhadap kritikan, dan kurangnya kesadaran akan tanggung jawab memengaruhi kinerja pegawai. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlu dilakukan upaya perbaikan yang berfokus pada peningkatan kesadaran, kedisiplinan, dan kesetiaan pegawai terhadap tugas dan tanggung jawab mereka. Penerapan etika pelayanan publik yang kuat menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan pelayanan yang setara, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.