EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DALAM RANGKA PENGENDALIAN PENYEBARAN COVID-19 DI KOTA BANDUNG

Fajar Muhandari1 , Muh Ilham2
1Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Cimahi, 2Fakultas Hukum Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri,
fajarmuhandari@gmail.com
Abstract
For almost two years, all people throughout Indonesia and even in the world have lived side by side with the COVID-19 virus, including the city of Bandung, which is one of the districts/cities in Indonesia, with cases of the spread of COVID-19 continuing to increase. In order to break the chain of spread of COVID-19, the Bandung city government has made various policies, ranging from Large-Scale Social Restrictions to the policy of Enforcement of Restrictions on Emergency Community Activities. However, in its implementation, when the government tightened policies through the Enforcement of Restrictions on Emergency Community Activities, all people in the city of Bandung suffered material losses. And when the policy on the enforcement of restrictions on community activities was relaxed, there were more cases. To see the effectiveness of the policy of Enforcement of Restrictions on Community Activities in the City of Bandung in tackling the spread of COVID-19, it is necessary to have further coherent studies related to the impact of the policy on the community.
Keywords : Covid-19, Policy, Effectiveness

Abstrak
Hampir dua tahun seluruh masyarakat di seluruh Indonesia bahkan di dunia hidup berdampingan dengan virus covid-19, termasuk kota Bandung yang merupakan salah satu kabupaten/kota di Indonesia dengan kasus penyebaran covid-19 yang terus mengalami peningkatan. Dalam rangka memutus mata rantai penyebaran covid-19 pemerintah kota Bandung telah membuat berbagai kebijakan dari mulai Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat. Namun dalam implementasinya ketika pemerintah melakukan pengetatan kebijakan melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat seluruh masyarakat di kota Bandung mengalami kerugian materi. Dan ketika kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dilonggarkan terjadi lagi penambahan kasus. Untuk melihat sejauh mana efektifitas kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kota Bandung dalam menanggulangi penyebaran covid-19 maka perlu adanya kajian lebih lanjut secara koherensif terkait dampak kebijakan tersebut bagi masyarakat .
Kata Kunci : Covid-19, Kebijakan, Efektifitas
PENDAHULUAN
Sudah mendekati hampir dua tahun seluruh masyarakat di seluruh dunia hidup berdampingan dengan virus covid-19. Virus yang diketahui berasal dari kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019 lalu sampai sekarang masih menjadi momok menakutkan, karena penyebarannya yang begitu cepat dan mematikan. Sehingga menjadi ancaman nyata bagi seluruh masyarakat dunia, yang kemudian pada pertengahan tahun 2020 World Health Organization (WHO) menyatakan covid-19 sebagai global pandemic. Termasuk negara Indonesia salah satu dari sekian banyak negara di dunia dengan tingginya kasus penyebaran covid-19 dan makin meluas ke berbagai wilayah, sehingga berdampak pada segala aspek kehidupan. Atas dasar pertimbangan tersebut yang kemudian presiden Jokowi menetapkan penyebaran covid-19 sebagai darurat kesehatan masyarakat melalui Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Dalam rangka memutus mata rantai penyebaran covid-19 pemerintah telah membuat berbagai kebijakan dari mulai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), hingga terbaru Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) empat level di wilayah Jawa-Bali. Sebelum kebijakan PPKM empat level di wilayah Jawa-Bali, pemerintah membuat kebijakan PPKM melalui Intruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 01 Tahun 2021 dengan alasan bahwa masih tingginya angka kenaikan kasus covid-19 di Indonesia. Kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan PPKM Darurat di wilayah Jawa-Bali melalui Inmendagri nomor 15 tahun 2021 sebab terjadi lonjakan tinggi kasus penyebaran covid-19 di wilayah Jawa-Bali. Tercatat salah satu provinsi di Jawa merupakan penyumbang kasus tertinggi di Indonesia pada bulan Juni 2021, hal ini berdasarkan data pertanggal 22 juni 2021 penambahan kasus baru covid-19 bertambah 13.668 secara nasional dan provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan penyumbang terbesar yakni terjadi penambahan sebanyak 3.432 kasus. Dan melalui Inmendagri tersebut mentapkan sebanyak 11 kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat berstatus zona merah.
Kota Bandung merupakan salah satu kota di provinsi Jawa Barat yang berstatus zona merah. Dikutip dari Jabar.Inews.id tercatat hingga 29 Juni 2021 terdapat kasus aktif sebanyak 2.846 dan terjadi penambahan sebanyak 259 kasus. Hal tersebut tentunya menjadi salah satu dasar bagi pemerintah kota Bandung dalam mengambil kebijakan PPKM darurat yang tertuang dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 68 Tahun 2021. Kebijakan yang berlaku pertanggal 3 Juli 2021 ini cukup membuat masyarakat di kota Bandung menjerit, karena aktifitas masyarakat benar-benar di batasi terlebih dalam sektor ekonomi. Dengan diberlakukannya PPKM darurat, semua mall/supermarket hotel, tempat wisata, tidak boleh beroperasi. Sehingga tidak heran jika laju pertumbuhan ekonomi di kota Bandung terpuruk berada pada minus 0,2.
Tidak lama kemudian pemerintah kota Bandung melonggarkan kembali kebijakan PPKM yang terus mengalami perubahan terakhir peraturan wali kota Bandung nomor 94 tahun 2021. Dengan diberlakukannya kebijakan ini perlahan supermarket, mall, dan tempat wisata mulai beroperasi kembali termasuk sekolah sudah mulai pembelajaran tatap muka terbatas, akan tetapi semenjak diberlakukannya PPKM empat level ini penyebaran kasus covid-19 di kota Bandung kembali mengalami kenaikan. Berdasarkan data pusat Informasi Covid-19 (Pusicov) Kota Bandung pertanggal 30 Oktober 2021, kasus positif covid-19 mencapai 291 kasus jumlah itu bertambah 65 kasus dari sehari sebelumnya. Hal ini tentu harus menjadi perhatian bagi pemerintah kota Bandung dalam mengambil setiap kebijakan, mengingat kota Bandung merupakan salah satu kota yang benar-benar terdampak pandemi covid-19, baik dari sektor ekonomi maupun keselamatan masyarakat dengan kasus penyebaran covid-19 yang terus bertambah . 
Dilematis memang di sisi lain harus tetap konsisten dalam setiap kebijakan pengetatan PPKM demi mengendalikan penyebaran covid-19, dan disi lain jika dilakukan pelonggaran dengan alasan untuk menumbuhkan laju perekonomian terjadi lagi kenaikan kasus covid-19. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait kebijakan-kebijakan yang telah di tempuh oleh pemerintah kota Bandung. Dengan tujuan agar dapat melihat sejauh mana efektifitas kebijakan PPKM di Kota Bandung dalam menanggulangi penyebaran covid-19. 

METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan  menggunakan studi literatur. Teknik analisa data dilakukan setelah mendapatkan data melalui penelitian kepustakaan yang disusun, dan disajikan untuk mendapatkan gambaran terkait efektifitas kebijakan PPKM di Kota Bandung. Susunan data yang telah lengkap kemudian di analisis untuk mendapatkan hasil penelitian dan menyimpulkan pembahasan yang telah diteliti.

PEMBAHASAN
Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Di Kota Bandung
Seiring dengan terus melonjaknya kasus penyebaran covid-19 di wilayah Jawa-Bali, Presiden Republik Indonesia mengintruksikan agar melaksanakan PPKM Darurat di wilayah Jawa dan Bali. Kemudian intruksi presiden tersebut ditindak lanjuti oleh kementerian dalam negeri dengan dikeluarkannya Inmendagri Nomor 15 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 yang berlaku dari mulai tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021. Dalam intruksi tersebut, terdapat 74 Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dan Bali yang berada di level 3, dan 48 Kabupaten/Kota  yang  berada  di  level  4.
Sesuai intruksi tersebut kemudian pemerintah kota Bandung mengeluarkan Peraturan Walikota Bandung nomor 68 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019. Kebijakan  PPKM  Darurat  ini pada dasarnya agar membatasi mobilitas pergerakan masyarakat, seperti penutupan akses jalan utama masuk ke kota Bandung, dan jalan-jalan arteri dilakukan penyekatan yang tertuang dalam pasal 9 ayat (4) “untuk mencegah penyebaran dan penularan covid-19, satgas tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan sesuai dengan kewenangannya dapat membatasi pergerakan setiap orang baik dengan kendaraan maupun tidak, melalui menutup sementara dan atau pembatasan penggunaan ruas-ruas jalan tertentu di daerah kota. Jika ditinjau kembali bunyi pasal tersebut sama dengan yang terkandung dalam Peraturan Walikota Bandung nomor 1 tahun 2021 tentang Peberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Desease (Covid-19) pasal 10 ayat (4) yang berbunyi : untuk mencegah penyebaran dan penularan covid-19, satgas tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan sesuai dengan kewenangannya dapat membatasi pergerakan setiap orang baik dengan kenadaraan maupun tidak, melalui menutup sementara dan atau pembatasan penggunaan ruas-ruas jalan tertentu di daerah kota. Tetapi semenjak diberlakukannya Peraturan Walikota Bandung nomor 61 tahun 2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Walikota Bandung nomor 1 tahun 2021 tentang Peberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Desease (Covid-19) pasal 10 ayat (4) tersebut dihapus, dan dimunculkan kembali pada kebijakan PPKM darurat.
Pada hakikatnya kebijakan PPKM Darurat bersifat top-down dalam artian kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat harus diikuti oleh pemerintah daerah, berbeda dengan kebijakan PSBB proporsioanl yang bersifat down-up yakni pemerintah daerah mengajukan kepada pemerintah pusat dalam hal ini kementrian kesehatan. Kaitannya dengan pembatasan mobilitas masyarakat dengan cara menutup akses jalan utama masuk ke kota Bandung, dan jalan-jalan arteri pada implementasinya sama saja hanya melarang kendaraan dari luar kota Bandung. Sedangkan urgensi diberlakukannya  PPKM darurat adalah pengetatan dari peraturan sebelumnya yakni PSBB proporsional, yang mana harus lebih ketat dan tidak tebang pilih dalam artian tidak hanya kendaraan dari luar kota Bandung yang tidak boleh masuk ke kota Bandung tetapi kendaraan dengan kode wilayah kota Bandung yang keluar masuk ke kota Bandung juga harus di larang. Terlepas dari itu semua dampak dari penutupan akses jalan utama ini membuat kunjungan dan wisatawan menjadi sepi, sehingga mengakibatkan beberapa hotel di kota Bandung terpaksa tutup beroperasi bukan karena aturan akan tetapi dengan minimnya okupansi hotel. Tercatat berdasarkan laman okezone.com “okupansi hotel di kota Bandung di bawah 10 persen karena minimnya tamu dan wisatawan”. 
Lebih lanjut pembatasan mobilitas masyarakat juga dibatasi pada sektor pendidikan, sejak awal pandemi dengan diberlakukannya Peraturan Walikota Bandung nomor 14 tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB “kegiatan belajar mengajar pada seluruh instansi pendidikan di berhentikan”, termaktub dalam pasal 6 ayat (1). Namun pemerintah kota Bandung merencanakan kegiatan pembelajaran tatap muka akan dilaksanakan pada awal juli 2021, tetapi dengan diberlakukannya kebijakan PPKM Darurat yang termaktub dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Walikota Bandung nomor 68 tahun 2021 bahwa “pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah dan institusi pendidikan dilaksanakan melalui metode pembelajaran jarak jauh secara daring/online”, sehingga rencana kegiatan pembelajaran tatap muka tidak terlaksana. Pada hakikatnya pembelajaran secara online/daring tidak efektif karena terbatasnya pengajar atau guru dalam menyampaikan materi dan begitu juga dengan keterbatasan daya tangkap siswa. Hal ini dipertegas oleh Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat Abdul Harris “jika PPKM ini berlanjut lama, dikhawatirkan akan berdampak pada mutu pendidikan jadi menurun karena pembelajaran hanya dilakukan melalui daring, yang tentunya memiliki keterbatasan khususnya bagi tumbuh kembang maupun psikologi peserta didik”.
Selain sektor pendidikan, sektor yang benar-benar terkena dampak dari kebijakan PPKM darurat di kota Bandung adalah aspek ekonomi. Sebelumnya melalui Peraturan Walikota Bandung nomor 61 tahun 2021 pasal 14 ayat (1) “dalam pelaksanaan PSBB Proporsional selama pandemi Covid-19, kegiatan di Pusat Perbelanjaan/Mall/Pertokoan, Pedagang Kaki Lima dan sejenisnya diperbolehkan melakukan kegiatan usaha dengan ketentuan wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19”. Namun dengan diberlakukannya kebijakan PPKM darurat melalui Peraturan Walikota Bandung nomor 68 tahun 2021 Termaktub dalam pasal 13 ayat (1) bahwa “dalam pelaksanaan PPKM Darurat selama pandemi covid-19, kegiatan di pusat perbelanjaan/mall/pertokoan di tutup….” sehingga mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit dan terjadi banyak PHK terhadap karyawan. Seperti yang dikatakan oleh sekjen Asosiasi Pengelolaan Pusat Belanja Idonesia (APPBI) Jawa Barat Satriawan Natsir yang di kutip dari Pikiran Rakyat mengatakan bahwa “secara total pihak mal ataupun pusat perbelanjaan mengalami kerugian sebesar Rp27,5 miliar setiap harinya. Kerugian tersebut terjadi pada 22 mal yang ada di kota Bandung yang berusaha untuk tetap mengikuti aturan dengan berhenti beroperasi di masa PPKM Darurat 2021. Satu mal itu merugi sekitar Rp1,2 miliar rata-ratanya, Karena kerugian ini, hal lain yang tak dapat terhindarkan adalah adanya pemutusan hubungan kerja (PHK)”.
Kebijakan PPKM Darurat yang semula berlaku sampai tanggal 20 juli 2021 ternyata di perpanjang hingga tanggal 25 juli 2021, melalui Peraturan Walikota Bandung nomor 77 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat level 4 Corona Virus Disease 19. Tidak ada perubahan berarti dalam kebijakan PPKM level 4 ini, hanya saja ada sedikit pelonggaran persentasi Work From Office (WFO) bagi perusahaan dan tidak ada pelonggaran bagi pengusaha UMKM sehingga dari pedagang kaki lima hingga pengusaha kuliner di kota Bandung benar-benar menjerit. Sangat mengerikan kata-kata yang dapat sedikit menggambarkan keadaan masyarakat kota Bandung di tengah pandemi covid-19 dengan peraturan PPKM darurat yang membuat masyarakat harus bertahan hidup dengan segala keterbatasan.
Pada hakikatnya buka tutup maupun pelonggaran dan pengetatan kebijakan PPKM Darurat adalah tindakan yang di ambil oleh pemerintah kota Bandung dengan tujuan agar membatasi mobilitas dan harus dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat demi menekan laju penyebaran covid-19. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Dodi Hermana bahwa “kebijakan publik sebagai tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu”. Lebih lanjut seperti yang telah dijelaskan di atas, kebijakan PPKM darurat ini bersifat top-down dalam artian kebijakan yang telah ditepkan oleh pemerintah pusat harus diikuti dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Berbeda dengan kebijakan PSBB yang bersifat down-top yang berarti pemerintah daerah yang mengajukan kebijakan kepada pemerintah pusat. Dalam kasus penanggulangan covid-19 ini tentu cenderung lebih efektif kepada kebijakan yang bersifat down-top karena pemerintah daerah lebih mengetahui kebutuhan dan karakteristik daerahnya dalam hal ini pemerintah kota Bandung. Lebih lanjut untuk melihat efektifitas kebijakan PPKM darurat dalam mengendalikan penyebaran covid-19 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 1
No	Tanggal	Penambahan Kasus/hari	
1	26 Juni 2021 (1 Minggu sebelum PPKM Darurat)	260	
2	3 Juli 2021 (Awal PPKM Darurat)	300	
3	17 Juli 2021 (2 Minggu PPKM Darurat)	549	
4	29 Juli 2021 (8 Hari Sesudah PPKM Darurat)	222	
 Sumber : Nusae.com Data di olah
Berdasarkan data pada tabel 1 di atas, terlihat sebelum dan pada saat diberlakukannya kebijakan PPKM darurat di kota Bandung kasus harian mencapai 300 , dan selama 2 minggu pemberlakuan PPKM darurat ternyata terjadi kenaikan angka kasus yang semakin tinggi yakni mencapai 549 kasus. Jika mengacu pada konsep kebijakan publik maka 300 kasus/hari merupakan outputs dari kebijakan sebelumnya yakni PSBB proporsional yang memang terjadi pelonggaran seperti di hapusnya kebijakan penutupan akses jalan utama ke kota Bandung dan mall/supermarket masih beroperasi. Sedangkan kasus tertingi selama PPKM darurat sejumlah 549 kasus merupakan dampak atau akibat dari konesekuensi yang ditimbulkan dari kebijakan PSBB proporsional. Seperti yang diungkapkan oleh Dodi Hermana “hasil-hasil kebijakan lebih kepada manifestasi nyata kebijakan publik, sedangkan dampak kebijakan (outcomes) lebih merujuk pada akibat-akibat dari konsekuensi yang ditimbulkan, baik yang diinginkan atau tidak diinginkan yang berasal dari tindakan”
Merujuk pada apa telah dijelaskan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa dampak dari kebijakan PPKM darurat dapat menekan anggka kasus covid-19 sampai 222. Namun terlepas dari itu semua harga yang ditebus demi menekan angka penyebaran covid-19 sangat mahal karena tidak sedikit mengorbankan beberpa sektor penting salah satunya sektor ekonomi dengan menurunnya laju pertumbuhan ekonomi sampai pada minus 0,2.

Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Eempat Level Di Kota Bandung
	Dengan trend angka kasus covid-19 harian menurun di hampir seluruh kabupaten/kota di Jawa dan Bali. Pemerintah pusat perlahan melonggarkan kebijakan PPKM sesuai dengan kriteria situasi pandemi melalui Inmendagri Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat level 4, level 3, level 2 dan level 1 Corona Virus Desease 2019 di Wilayah Jawa-Bali. Berdasarkan kebijakan tersebut pemerintah kota Bandung mengeluarkan Peraturan Walikota Bandung nomor 83 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Level 3 Corona Virus Disease 2019 di Kota Bandung. 
Kebijakan PPKM level 3 ini mempunyai beberapa pelonggaran dari pada kebijakan PPKM Darurat sebelumnya, seperti halnya pelonggaran pada aspek pendidikan, termaktub dalam pasal 6 ayat (1) “pelaksanaan kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka dan terbatas dan atau pembelajaran jarak jauh”. Dengan diberlakukannya kebijakan ini merupakan angin segar bagi dunia pendidikan di kota Bandung karena kegiatan belajar mengajar mulai aktif kembali secara langsung. Namun semenjak di berlakukanya pembelajaran tatap muka terbatas (PTMT) pada tanggal 8 september 2021 sampai dengan 29 oktober 2021 ternyata terjadi angka kenaikan kasus covid-19. Seperti yang dikutip dari halaman kilat.com “siswa dan guru yang dinyatakan positif covid di masa pembelajaran tatap muka terbatas di Kota Bandung terus bertambah hingga mencapai 228 orang“. Hal ini tentunya harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah kota Bandung khususnya dinas pendidikan dan dinas kesehatan untuk mengevaluasi kegiatan PTPM ini karena jangan sampai karena kelalayan protokol kesehatan sebagian siswa maupun guru mengakibatkan klaster baru penyebaran covid-19 di kota Bandung.
Kemudian pemerintah kota Bandung kembali melonggarkan aturan PPKM level 3 dan telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 94 tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Corona Virus Desease 2019 di Kota Bandung. Esensi dari kebijakan ini adalah mulai adanya pelonggaran pada aspek ekonomi, jika sebelumnya selama PPKM darurat dan PPKM level 4 pemerintah kota Bandung melarang supermarket/mall untuk beroperasi kini dengan Peraturan Walikota Bandung nomor 94 dapat beroperasi kembali, yang termaktub dalam pasal 11 ayat (4) “dalam melaksanakan PPKM level 3 selama pandemi covid-19, kegiatan di pusat perbelanjaan/mall/pertokoan diizinkan beroperasi dengan kapasitas paling banyak 50% dengan tetap wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran covid-19 secara ketat”. Selain supermarket/mall dalam peraturan ini juga mulai membolehkan tempat wisata untuk beroperasi kembali, tentu ini menjadi titik terang bagi masyarakat kota Bandung karena aktifitas perekonomian dapat kembali berjalan, mengingat selama pelaksaan PPKM Darurat laju pertumbuhan ekonomi di kota Bandung minus 0,2. 
Lebih lanjut dengan tren melandainya kasus covid-19 di wilayah Jawa dan Bali melalui Inmendagri nomor 53 tahun 2021 pemerintah pusat kembali menurunkan level PPKM di Kota Bandung menjadi level 2 dengan pertimbangan semakin banyak orang yang sembuh dari virus covid-19, dan penyebarannya mulai dapat dikendalikan. Sesuai Inmendagri tersebut yang kemudian pemerintah kota Bandung menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Peraturan Walikota Bandung nomor 103 tahun 2021 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 Corona Virus Desease Di Kota Bandung. Kebijakan ini merupakan sebuah relaksasi bagi masyarakat kota Bandung dalam melakukan aktifitas terlebih dalam aktifitas perekonomian, dalam kebijakan ini secara perlahan menormalkan kembali aspek-aspek aktifitas masyarakat seperti yang termaktub dalam pasal 9 ayat (2) huruf a “…pelaksanaan pekerjaan bagi pegawai kantor pada sektor non esensial diberlakukan Work From Office (WFO) 50%. Sebagaimana kita ketahui bahwa dari kebijakan PPKM darurat dan PPKM level 3 pelaksanaan pekerjaan pada sektor non esensial diberlakukan Work From Home (WFH). Namun berdasarkan data dari pusat Informasi dan data covid-19 kota Bandung pada awal Oktober 2021 tercatat 11 wilayah kecamatan di Kota Bandung nol kasus Covid-19 harian dan memasuki pertengahan bulan turun jadi 4 kecamatan. Kemudian data pertanggal 25 Oktober 2021 tercatat ada penambahan 16 kasus terkonfirmasi positif harian covid-19 di Kota Bandung. 
	Pada dasarnya kebijakan PPKM level 3 maupun level 2 di kota Bandung merupakan sebuah evaluasi dari impelemntasi kebijakan sebelumnya, atau dapat dikatakan bahwa pelonggaran kebijakan PPKM level 2 yang saat ini diimplementasikan merupakan hasil dari evaluasi kebijakan PPKM darurat. Jika melihat fenomena yang telah dijelaskan di atas maka kebijakan PPKM level 2 cukup efektif karena terdapat keseimbangan antara membuka kembali sektor ekonomi yang memang benar-benar terpukul pada saat kebijakan sebelumnya, namun pelonggaran PPKM level 2 ini harus dievaluasi atau dikaji kembali karena ternyata terjadi lagi penambahan kasus covid-19 setelah sebelumnya terdapat beberapa kecamatan di Kota Bandung yang 0 kasus. 

SIMPULAN
a.	Merujuk pada apa telah dijelaskan diatas dapat disimpulkan, bahwa kebijakan terkait pengendalian pandemi covid-19 lebih efektif pada kebijakan yang bersifat down-top karena pemerintah kota Bandung yang memang benar-benar mengetahui keadaan wilayahnya. Terlepas dari hal itu kebijakan PPKM darurat di kota Bandung efektif menanggulangi penyebaran covid-19, dengan melihat outcome dari kebijakan PPKM darurat tersebut dapat menekan angka kasus covid-19. Namun harga yang harus bayarkan sangatlah mahal karena mengorbankan beberpa sektor penting salah satunya sektor ekonomi yang mengakibatkan menurunnya laju pertumbuhan ekonomi kota Bandung sampai pada minus 0,2.
b.	Di sisi lain melakukan pelonggaran melalui kebijakan PPKM level 2 ternyata malah memunculkan kembali kasus covid-19 di kota Bandung setelah sebelumnya ada beberapa wilayah kecamatan yang 0 kasus. Namun kebijakan ini cukup efektif karena sedikit demi sedikit dilakukan pelonggaran terhadap aktifitas masyarakat terlebih dari sector ekonomi, adapun penambahan kasus covid-19 masih dalam skala normal pada masa transisi menuju normal kembali.

SARAN
a.	Supaya setiap kebijakan dapat berjalan efektif maka pemerintah daerah disini kota Bandung harus benar-benar diberikan kewenangan dalam membuat kebijakan terkait penanganan covid-19 karena pemerintah kota Bandung benar-benar tahu karakteristik dan keadaan warganya.
b.	Supaya setiap kebijakann yang diberlakukan tetap konsisten dengan tujuan menanggulani penyebaran covid-19, dan agar tidak terjadi lagi kenaikan atau kluster baru maka setiap ada penambahan kasus harus segera ditindak lanjuti. Seperti halnya ada penambahan kasus di suatu sekolah harus cepat di tutup dan melakukan 3T, tidak menunggu sampai penyebaraanya 5% baru ditutup.

Daftar Pustaka

Hermana, dody dkk, 2019, Kebijakan Publik, Garut, Penerbit : Universitas Garut
Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali
Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat level 4, level 3, level 2 dan level 1 Corona Virus Desease 2019 di Wilayah Jawa-Bali
Peraturan Walikota Bandung Nomor 61 tahun 2021 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Walikota Bandung nomor 1 tahun 2021 tentang Peberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Desease (Covid-19)
Peraturan Walikota Bandung Nomor 68 Tahun 2021 Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Desease Di Kota Bandung
Peraturan Walikota Bandung Nomor 94 tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Corona Virus Desease 2019 di Kota Bandung
Peraturan Walikota Bandung nomor 103 tahun 2021 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 Corona Virus Desease Di Kota Bandung.

Sumber Lain :
https://portalbandungtimur.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-942876425/covid-19-di-kotabandungkembali-merangkak-naik
https://www.kilat.com/news/21604/228-orang-di-kota-bandung-positif-covid-19-akibat-belajar-tatap-muka
https://kliknusae.com/2021/07/darurat-wali-kota-bandung-kirim-surat-ke-mendagri-ini-isinya/
https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-012190377/efek-ppkm-darurat-2021-mal-di-bandung-rugi-nyaris-rp30-miliar-per-hari-12475-karyawan-sudah-dirumahkan
https://jabarprov.go.id/index.php/news/43104/2021/07/14/PPKM-Berlanjut-Lama-Mutu-Pendidikan-Akan-Menurun
https://travel.okezone .com/read/2021/08/05/406/2451418/sejak-ppkm-okupansi-hotel-di-bandung-di-bawah-10-persen
https://jabar.inews.id/berita/separah-apa-kasus-covid-19-di-kota-bandung-ini-datanya
https://www.rmoljabar.id/imbas-ppkm-pertumbuhan-ekonomi-kota-bandung-minus
https://www.medcom.id/nasional/ daerah/4ba3B1JK-kasus-covid-19-di-bandung-naik-lagi
https://www.liputan6.com/news/read/4588652/kasus-positif-covid-19-per-22-juni-2021-bertambah-13668-jabar-tertinggi