##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Rizki Pratiwi
Heru Nurasa
Wike Anggraini

Abstract

This study aims to describe the performance of one-stop integrated services at Invesment and  One Stop Service (DPMPTSP) in Palembang City, South Sumatra, and to identify the factors that cause decreased the performance, and explore more about the efforts to improve employee performance. The research method used in this research is qualitative research with descriptive methods and inductive approaches. Data collection techniques are observation, interview and documentation. The results showed that the performance of the Palembang City Investment Service and One Stop Integrated Service was good. Despite the downgrade due to several factors such as budget constraints, changes in staff structure, increased competition between provinces and the unavailability of public service malls. However, DPMPTSP Palembang City can make several efforts to improve its performance so that it can regain the predicate that was previously achieved.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

References

Daraba, Dahyar. 2014. Das Sollen Pelayanan Publik, Surabaya: CV. R.A.De.Rozarie
Fahmi, Irham. 2011. Manajemen Kinerja, Bandung: Alfabeta
Mangkunegara, Anwar Prabu. 2017. Evaluasi Kinerja SDM, Bandung: Refika Aditama
Sembiring, Masana. 2012. Budaya dan Kinerja Organisasi, Bandung: Fokusmedia
Sugiyono, 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
Wibowo, 2009. Manajemen Kinerja, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
Daraba, Dahyar. 2015. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Di Kabupaten Takalar. Jurnal Administrasi Publik, Volume 5 Nomor 1
Enggarani, Nuria Siswi. 2016. Kualitas Pelayanan Publik dalam Perizinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Boyolali. Jurnal Law and Justice Volume 1 Nomor 1
Indayati, Dwi Sari Siti. 2015. Keefektifan Program Paket Perizinan
Masihatin, Erlina. 2016. Dampak Kualitas Pelayanan Perizinan Terhadap Peningkatan Investasi Pada Upt Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Timur. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Volume 4 Nomor 2
Online dalam Meningkatkan Pelayanan Perizinan Investasi di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Volume 3 Nomor 3
Center for public policy transformation, diakses dari http://www.transformasi.org/ pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2018 pukul 09:20
Detak-Palembang, diakes dari http://detak-palembang.com/ pada hari
hari Senin, tanggal 5 November 2018 pukul 10:15
Klikampera, diakses dari http://www.klikampera.com/ pada hari Sabtu,
Lampiran Siaran Pers Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2018 diakses dari https://www4.bkpm.go.id/images/uploads/file_siaran_pers/Siaran_Pers_BKPM_120718_Inilah_Daerah-Daerah_Pemenang_Investment_Award_2018.pdf
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang 2017
Molly Moore, 2020, Kemudahan menjalankan usaha negara-negara ASEAN diakses dari https://www.statista.com/statistics/979161/asean-ease-of-doing-business-scores/ pada hari Rabu, tanggal 4 November 2020 pukul 13.30
Nasional Kontan, diakses dari http://nasional.kontan.co.id/ pada hari
Sabtu, tanggal 6 Oktober 2018 pukul 19:45
Senin, tanggal 8 Oktober 2018 pukul 10:15
Siaran Pers BKPM diakses dari https://www4.bkpm.go.id/images/uploads/file_siaran_pers/Siaran_Pers_BKPM_120718_Inilah_Daerah-Daerah_Pemenang_Investment_Award_2018.pdf
tanggal 6 Oktober 2018 pukul 19:45
Trading economics, diakses dari http://tradingeconomics.com/ pada
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Peraturan Walikota Palembang Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.