Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal serta Dampaknya Terhadap Masa Jabatan Kepala Daerah dan DPRD

Abstrak

Penelitian ini mengkaji implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang secara hukum bersifat final, mengikat, dan berlaku erga omnes, serta mewajibkan penataan ulang desain pemilu nasional dan lokal melalui pemisahan dua panggung elektoral dengan jeda minimal dua tahun dan maksimal dua tahun enam bulan. Pemisahan ini mengakhiri model pemilu serentak lima kotak dan berdampak langsung pada sinkronisasi masa jabatan Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, kepala daerah, dan DPRD. Desain baru tersebut memunculkan problematika konstitusional terkait potensi perpanjangan masa jabatan kepala daerah dan anggota DPRD melampaui lima tahun atau pengisian kekosongan jabatan melalui penjabat yang tidak memiliki legitimasi elektoral langsung. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan dengan pendekatan hukum normatif melalui analisis UUD NRI Tahun 1945, undang-undang pemilu dan pilkada, Putusan MK 135/PUU-XXII/2024 beserta putusan relevan lainnya, serta literatur hukum tata negara dan teori demokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jeda 2–2,5 tahun antara pemilu nasional dan lokal membuka ruang disharmoni antara desain kalender pemilu, pengaturan masa jabatan, dan prinsip periodisitas pemilu lima tahunan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun pemisahan pemilu dapat menyederhanakan kompleksitas pemilu serentak lima kotak, penataan ulang sistem tersebut membutuhkan rekayasa regulatif dan desain transisi yang sangat hati-hati agar tetap selaras dengan prinsip kedaulatan rakyat serta menjaga legitimasi dan akuntabilitas demokratis.