The Analysis of Aceh Law and Its Relevancy on National Law from Human Right Perspective

Abstrak

Islamisasi terjadi sebelum era penjajahan di Indonesia. Di bawah undang-undang. No.22 Tahun 1999, pemerintah daerah mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan beberapa kebijakan dan mempertimbangkan tuntutan mayoritas, misalnya mengikat mereka dengan menerapkan beberapa hukum Syariah, untuk mencari kebijakan yang lebih baik untuk semua kelompok masyarakat, tidak mengabaikan tuntutan masyarakat minoritas. Aceh merupakan salah satu provinsi yang menerapkan hukum syariah dalam bentuk Qanun Jinayat atau peraturan daerah Aceh. Meskipun Aceh memiliki hak untuk menegakkan hukum Syariah, mereka harus diintegrasikan ke dalam hukum nasional kita. Selama ini penerapan hukum Aceh mendapat perhatian besar dari dunia internasional, terutama para aktivis dan akademisi hak asasi manusia. Hal ini masih menjadi perdebatan yang berbuah manis di kalangan ulama dan aktor politik di Indonesia. Dalam tulisan ini, penulis ingin menjelaskan analisis kami mengenai hubungan Qanun dengan hukum nasional serta menjelaskan MoU antara pemerintah Indonesia dengan GAM, kemudian kami berpendapat bahwa Qanun tidak mengikuti hukum nasional kita melalui perspektif hak asasi manusia.