Pengelolaan Aset Tetap Dalam Mewujudkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian di Kabupaten Timor Tengah Utara

  • Afni Nooraini Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia https://orcid.org/0000-0001-9501-6061
  • Chatarina De Ricci R. Mamulak Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia
  • Marja Sinurat Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia
Kata Kunci: Pengelolaan Aset Tetap; Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD); Opini Laporan Keuangan

Abstrak

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Timor Tengah Utara selama lima tahun terakhir selalu memperoleh Opini  Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang disebabkan beberapa faktor yaitu pengelolaan aset tetap yang belum memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan aset tetap, faktor penghambat dan faktor pendukung  pengelolaan aset tetap serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan sehingga terwujudnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Penentuan informan yang digunakan ialah teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan aset tetap di Kabupaten Timor Tengah Utara belum dilaksanakan secara maksimal karena terdapat beberapa kendala, ketidaklengkapan dokumen perolehan aset, kurangnya kompetensi SDM dalam menjalankan SIMDA BMD dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual serta koneksi jaringan SIMDA BMD yang bermasalah. Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan pengelolaan aset tetap, yaitu: kebijakan pengembangan SDM yang memadai, laporan hasil pengadaan BMD berjalan dengan baik serta perangkat pendukung yang memadai. Upaya yang dilakukan diantaranya: melengkapi dokumen perolehan aset tetap serta melakukan proses penilaian aset tetap secara tepat, melakukan pengajuan atas aset tetap yang hilang kepada MP TP-TGR, meningkatkan kompetensi bagi SDM serta Penerapan aplikasi SIMDA BMD yang dapat terintegrasi kepada seluruh OPD di Kabupaten Timor Tengah Utara.

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Referensi

Asman, A., Akram, H. dan, & MT, A. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa. Assets, 6(1), 23–38.

Fadilah, I., Muhammad, R. N., & ... (2021). Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. Indonesian Accounting …, 1(3), 446–456. https://jurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/iarj/article/view/3022

Lulu, M. A. L. N. U. A. P. (2020). Binaan Pascasarjana Unpas Universitas Pasundan Bandung Komunitas Dosen Penulis dan Peneliti Indonesia Studi Prilaku Konsumen Dimasa Pandemi Covid-19 : Keputusan. Sosiohumaniora KodepenaKodepena, 1, 150–169.

Mulia, R. A. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat). Jurnal EL-RIYASAH, 9(1), 7. https://doi.org/10.24014/jel.v9i1.6798

Niu, F. A. L., Kalangi, L., & Lambey, L. (2017). Analisis Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill,” 8(2), 160–170. https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17842

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Purba, R. (2019). Pengelolaan Aset Tetap Daerah Dalam Mengoptimalkan Pemanfaatan aset Daerah. Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik, 9(2), 152–164.

Rahmi, M., & Malau, H. (2021). Pengelolaan Aset Nagari Oleh Anak Nagari Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Nagari (Pan). JESS (Journal of Education on Social Science), 5(1), 80. https://doi.org/10.24036/jess.v5i1.294

Suparman, N., & Sangadji, A. D. (2018). Pengelolaan Aset Daerah Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pada Dppkad Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku. Jurnal Kelola : Jurnal Ilmu Sosial, 1(2), 74–97. https://doi.org/10.15575/jk.v1i2.3777

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Yuliani, N. L. R. D. A. (2016). Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pemanfaatan. Jurnal Bisnis & Ekonomi, Volume 14,(1), 56–64.

Diterbitkan
2022-06-25