Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat di Kampung Tanama Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat
Abstrak
Desa menjadi bagian terkecil dari organisasi pemerintahan di daerah, pemerintahan desa memiliki fungsi politik menyalurkan pendapat dan aspirasi masyarakat yang berperan menetapkan peraturan bersama kepala desa. Oleh karena itu desa sebagai penyelenggaraan pemerintahan terkecil mempunyai fungsi dan tugas untuk mengatur dan mengelola wilayahnya sendiri sesuai dengan UU nomor 6 tahun 2014. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dari penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam penyerapan aspirasi masyarakat di kampung Tanama kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. Berdasarkan hasil penelitian ini penyelenggaraan pemerintahan desa di kampung Tanama tidak efektif sehingga penyerapan aspirasi masyarakat tidak terserap dengan baik. Pemerintahan kampung seharusnya lebih melibatkan masyarakat sebagai objek dari pada perencanaan pembangunan dan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan sebaiknya lebih mengedepankan transparansi agar penyelenggaraan pemerintahan kampung dapat berjalan dengan baik.
##plugins.generic.usageStats.downloads##
Referensi
Ahadi, N. (2004). Pengantar Manajemen. Pekanbaru: Uir Press.
Ali, F. dan Alam, S. A. (2012). Studi Kebijakan Pemerintah. Bandung: Refika Aditama.
Bangun, W. (2008). IntisariManajemen. Bandung: Refika Aditama.
Basrowi dan Suwandi. (2008). Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta.
Herabudin. (2016). Studi Kebijakan Pemerintahan. Bandung: Pustaka Setia.
Koontz, H., O’Donnell, dan Weihrich. (1996). Edisi Kedelapan Manajemen. Jakarta: Erlangga.
Labolo, M. (2007). Memahami Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Kelapa Gading Permai.
Nazir, M. (2013). Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.
Nasution, S. (2014). Metode Research (Penelitian Ilmiah). Jakarta: Bumi Aksara.
Ndraha, T. (2005). Teori Budaya Organisasi. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Nurcholis, H. (2011). Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Erlangga.
Steers, M. R. (1985). Efektivitas organisasi kaidah perilaku (Alih Bahasa Magdalena). Jakarta: Erlangga.
Syafiie, I. K. (2003). Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
Zuhriansyah, M. (2013). Penyerapan Aspirasi Masyarakat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Cipta Karya Permukiman dan Perumahan. Jurnal ilmu politik dan pemerintahan lokal, 2(2), 311-319.
UNDANG-UNDANG
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
Peraturan Bupati Fakfak Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penataan Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung
Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Kampung.
Peraturan Bupati Fakfak Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penataan Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung
Peraturan Bupati Fakfak Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.
Peraturan Kepala Desa Tanama No. 4 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa Tanama, swadaya masyarakat Kampung, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Kampung.
Copyright (c) 2021 Muh. Erwansyah Said Hindom, Ikhlasul Amri Tamher

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.