Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat di Kampung Tanama Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat
DOI:
https://doi.org/10.33701/jtpm.v1i2.2003Keywords:
effectiveness, village governance, community aspirations, Fakfak, West PapuaAbstract
A village is the smallest part of the governmental organization in regional. The government of village has political function connecting opinion and administration public that help to establish the regulation with the chief village. Therefore, village as the smallest governmental system has function and duty to manage its own territory according to Regulation Number 6 Year 2014. The study aims to determine the effectiveness of the implementation of village governance in absorbing aspirations in Tanama Village, Fakfak, West Papua. Based on the result, the implementation of the governmental system in Tanama isn’t effective, so that the absorption of community aspirations isn’t well absorbed. The government needs to involve the community more as objects than development planning. Then, in the process of administration, government had better prioritize transparency so that the implementation of village governance can run well.
References
Ahadi, N. (2004). Pengantar Manajemen. Pekanbaru: Uir Press.
Ali, F. dan Alam, S. A. (2012). Studi Kebijakan Pemerintah. Bandung: Refika Aditama.
Bangun, W. (2008). IntisariManajemen. Bandung: Refika Aditama.
Basrowi dan Suwandi. (2008). Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta.
Herabudin. (2016). Studi Kebijakan Pemerintahan. Bandung: Pustaka Setia.
Koontz, H., OÔÇÖDonnell, dan Weihrich. (1996). Edisi Kedelapan Manajemen. Jakarta: Erlangga.
Labolo, M. (2007). Memahami Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Kelapa Gading Permai.
Nazir, M. (2013). Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.
Nasution, S. (2014). Metode Research (Penelitian Ilmiah). Jakarta: Bumi Aksara.
Ndraha, T. (2005). Teori Budaya Organisasi. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Nurcholis, H. (2011). Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Erlangga.
Steers, M. R. (1985). Efektivitas organisasi kaidah perilaku (Alih Bahasa Magdalena). Jakarta: Erlangga.
Syafiie, I. K. (2003). Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
Zuhriansyah, M. (2013). Penyerapan Aspirasi Masyarakat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Cipta Karya Permukiman dan Perumahan. Jurnal ilmu politik dan pemerintahan lokal, 2(2), 311-319.
UNDANG-UNDANG
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
Peraturan Bupati Fakfak Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penataan Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung
Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Kampung.
Peraturan Bupati Fakfak Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penataan Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung
Peraturan Bupati Fakfak Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.
Peraturan Kepala Desa Tanama No. 4 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa Tanama, swadaya masyarakat Kampung, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Kampung.


