Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal serta Dampaknya Terhadap Masa Jabatan Kepala Daerah dan DPRD
Kata Kunci:
Putusan MK 135/PUU-XXII/2024, Pemilu Nasional dan Lokal, Masa Jabatan, Periodisitas Pemilu, Hukum Tata NegaraAbstrak
Penelitian ini mengkaji implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang secara hukum bersifat final, mengikat, dan berlaku erga omnes, serta mewajibkan penataan ulang desain pemilu nasional dan lokal melalui pemisahan dua panggung elektoral dengan jeda minimal dua tahun dan maksimal dua tahun enam bulan. Pemisahan ini mengakhiri model pemilu serentak lima kotak dan berdampak langsung pada sinkronisasi masa jabatan Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, kepala daerah, dan DPRD. Desain baru tersebut memunculkan problematika konstitusional terkait potensi perpanjangan masa jabatan kepala daerah dan anggota DPRD melampaui lima tahun atau pengisian kekosongan jabatan melalui penjabat yang tidak memiliki legitimasi elektoral langsung. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan dengan pendekatan hukum normatif melalui analisis UUD NRI Tahun 1945, undang-undang pemilu dan pilkada, Putusan MK 135/PUU-XXII/2024 beserta putusan relevan lainnya, serta literatur hukum tata negara dan teori demokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jeda 2–2,5 tahun antara pemilu nasional dan lokal membuka ruang disharmoni antara desain kalender pemilu, pengaturan masa jabatan, dan prinsip periodisitas pemilu lima tahunan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun pemisahan pemilu dapat menyederhanakan kompleksitas pemilu serentak lima kotak, penataan ulang sistem tersebut membutuhkan rekayasa regulatif dan desain transisi yang sangat hati-hati agar tetap selaras dengan prinsip kedaulatan rakyat serta menjaga legitimasi dan akuntabilitas demokratis.
Unduhan
Referensi
Afandi, M., F. Yudhi Priyo Amboro, and Triana Dewi Seroja. 2025. “Reconstruction of the Election Simultaneity Model through the Constitutional Court Decision Number 135/PUU-XXII/2024: Constitutional or Unconstitutional?” Journal of Law, Politic and Humanities 6 (1): 221–37. https://doi.org/10.38035/jlph.v6i1.2446.
Aisyah, Siti, and Dina Fitriani Wulandari. 2025. “Analysis of the Principle of Utilitarianism in Judicial Decision-Making: A Study of Constitutional Court Decision Number 135/PUU-XXII/2024 Regarding the Separation of National and Regional Elections.” Judge : Jurnal Hukum 6 (04): 877–91. https://doi.org/10.54209/judge.v6i04.1780.
Ambuliling, Rifky Dwi Putra. 2018. “KONSTITUSIONALITAS SYARAT CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH MANTAN TERPIDANA DALAM PERATURAN KPU NOMOR 15 TAHUN 2017.” Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA 2 (1): 61–78. https://doi.org/10.24246/alethea.vol2.no1.p61-78.
Andana, Apri, Arfa’i, and Muhammad Amin. 2025. “Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Terhadap Pemilihan Umum Daerah.” Limbago: Journal of Constitutional Law 5 (3): 106–23. https://doi.org/10.22437/limbago.v5i3.49646.
Ansori, Ansori. 2019. “Perbandingan Hukum Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia Dengan Amerika Serikat Berdasarkan Konstitusi.” VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum Dan Keadilan 3 (1): 49–72.
Arifin, Zainal, and Emi Puasa Hadnayani. 2024. “URGENSI MEMFORMAT ULANG REGULASI PEMILU DI INDONESIA: MEWUJUDKAN KEADILAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM DEMOKRASI.” Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara 2 (1): 609–56. https://doi.org/10.55292/r3fefy13.
Aspinall, Edward, and Ward Berenschot. 2019. Democracy for Sale: Pemilihan Umum, Klientelisme, dan Negara di Indonesia. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Baehaki, Kadimuddin. 2025. “Masa Depan Pemilu Indonesia: Implikasi Hukum Dan Politik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XII/2024 : The Future of Elections in Indonesia: Legal and Political Implications of Constitutional Court Decision No. 135/PUU-XII/2024.” Jurnal Media Hukum 13 (2): 265–74. https://doi.org/10.59414/jmh.v13i2.1042.
Bangas, Karlinae D., Eny Susilowati, and Fuji Syifa Safari. 2025. “The Configuration of Electoral Design in Indonesia Following the Constitutional Court Decision Number 135/PUU-XXII/2024 Concerning the Separation of the Implementation of National Elections and Local Elections.” Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum 15 (03): 960–70.
Basith, Adam Fadillah Al, Rayhan Alhakim, and Hanifah Khusnul Khatimah. 2025. “IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXI/2024 : REFORMASI LEGISLASI BIDANG KEPEMILUAN DI INDONESIA: LEGAL IMPLICATIONS OF CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 135/PUU-XXI/2024: LEGISLATIVE REFORM IN THE FIELD OF ELECTIONS IN INDONESIA.” Jurnal Nomokrasi 3 (2): 242–61.
Darmawan, Darmawan, and Muchlisin. 2025. “Rekonstruksi Hukum Pemilihan Umum Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.” TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah 2 (3): 56–74. https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i3.277.
Effendi, Muhammad Randy, Ismail, and harta. 2024. “KONSTRUKSI HUKUM PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN YANG MENCERMINKAN DEMOKRASI PANCASILA BERDASARKAN UU NOMOR 7 TAHUN 2017.” Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat 10 (2): 415–27. https://doi.org/10.55809/tora.v10i2.372.
Erlangga, Galih, and Dian Agung Wicaksono. 2016. “IMPLIKASI PUTUSAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP KEMERDEKAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN PADA MAHKAMAH AGUNG.” Jurnal Yudisial 9 (2): 113–30. https://doi.org/10.29123/jy.v9i2.19.
Fahrozi, Muhammad Helmi, Syifa Silvana, and Aisyah Nurhalizah. 2024. “Upaya Kemandirian Penyelenggara Pemilu: Rekonstruksi Hukum Formil Pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.” Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara 2 (1): 331–400. https://doi.org/10.55292/yybq7m45.
Febriyanto, Satrio Alif, and Muhammad Firman. 2023. “Napak Tilas Pemilihan Kepala Daerah Indonesia: Korelasi Negara Hukum Yang Demokratis Dan Amandemen UUD 1945.” JAPHTN-HAN 2 (1): 125–40. https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.65.
Fointuna, Jemris, Yohanes G. Tuba Helan, and Thelma Selly Marlin Kadja. 2025. “Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah: Studi Kasus Nusa Tenggara Timur.” Global Academical Journal 5 (2): 44–52.
Haafizhoh, Adita, Az Zahra Fariza, and Hanny Luthfiywh Afdi. 2024. “ANALISIS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MEMUTUS PENCALONAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA SENGKETA HASIL PEMILIHAN UMUM 2024.” Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara 5 (2): 151–66. https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v5i2.161.
Hapsari, Yasinta Dyah Paramitha, and Retno Saraswati. 2023. “Dampak Pelaksanaan Presidential Threshold pada Pemilu Serentak terhadap Demokrasi di Indonesia.” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 5 (1): 70–84. https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.70-84.
Hartono, Hasim. 2024. “URGENSI PUTUSAN MK NOMOR 60/PUU-XXII/2024 TERHADAP PENYELENGGARAAN PILKADA TAHUN 2024.” Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara 1 (4): 5374–83.
Huroiroh, Ernawati, Titik Triwulan Tutik, and Dossy Iskandar Prasetyo. 2025. “Implications of Constitutional Court Decision Number 135/PUU-XXII/2024 on the Separation of DPR and DPRD Elections on the Electoral System in Indonesia.” Justitia Jurnal Hukum 9 (2). https://doi.org/10.30651/justitia.v9i2.28000.
Husen, La Ode, and Husni Thamrin. 2017. Hukum Konstitusi: Kesepakatan (Agreement) dan Kebiasaan (Custom) Sebagai Pilar Konvensi Ketatanegaraan. CV. Social Politic Genius (SIGn).
Jaya, I. Made Laut Mertha. 2020. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata. Anak Hebat Indonesia.
Karsa, Topan Indra, and Rohani Rohani. 2022. “AKTUALISASI DEMOKRASI PANCASILA TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DAERAH.” Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum 7 (2): 324–40. https://doi.org/10.24967/jcs.v7i2.1937.
Kristiyanto, Eko Noer. 2017. “Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Indonesia: Studi Di Batam.” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 17 (1): 48–56. https://doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.48-56.
Liando, Daud M. 2016. “PEMILU DAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014).” Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, Dan Hukum) 3 (2): 14–28.
Luhur, Suryo. 2010. “REAKSI PASAR MODAL INDONESIA SEPUTAR PEMILIHAN UMUM 8 JULI 2009 PADA SAHAM LQ-45.” Jurnal Keuangan Dan Perbankan 14 (2): 249–62. https://doi.org/10.26905/jkdp.v14i2.971.
Makmum, Muhamat Al. 2020. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING BERDASARKAN PASAL 83 AYAT 1 HURUF A, B DAN C UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN. January 31. http://dspace.umkendari.ac.id//handle/123456789/8213.
Mayasari, Fil. 2025. “ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXII/2024 TENTANG PEMISAHAN PENYELENGGARAAN PEMILU PERSPEKTIK HUKUM PROGRESIF.” Other, IAIN SALATIGA. http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/26044/.
MH, Makhtum Yandi Abrory S. H. 2023. ILMU NEGARA (Teori Klasik dan Kekinian). Cv. Azka Pustaka.
Muhtadi, Muhtadi. 2011. “PENERAPAN TEORI HANS KELSEN DALAM TERTIB HUKUM INDONESIA.” Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum 5 (3). https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no3.75.
Nisa, Miskha Ainun, and Adhitya Widya Kartika. 2025. “EKSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH :” Jurnal Hukum Samudra Keadilan 20 (1): 62–77. https://doi.org/10.33059/jhsk.v20i1.11341.
Paradita, Silvi Aryana, and Irwan Triadi. 2024a. “Analisis Perubahan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Konteks Pemilu 2024 Melalui Tinjauan Hukum Tata Negara: (Analysis of Changes in the Constitutional Court’s Decision in The Context of the 2024 Elections Through a Review of Constitutional Law).” Indonesian Journal of Law and Justice 1 (4): 13–13. https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2349.
Paradita, Silvi Aryana, and Irwan Triadi. 2024b. “Analisis Perubahan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Konteks Pemilu 2024 Melalui Tinjauan Hukum Tata Negara: (Analysis of Changes in the Constitutional Court’s Decision in The Context of the 2024 Elections Through a Review of Constitutional Law).” Indonesian Journal of Law and Justice 1 (4): 13–13. https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2349.
Pardede, Marulak. 2014. “IMPLIKASI SISTEM PEMILIHAN UMUM INDONESIA.” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 3 (1): 85–99. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i1.58.
Patricia, Felicia, and Chindy Yapin. 2019. “Penguatan Mekanisme Penyelenggaraan Pemilihan Umum Melalui Rekonstruksi Kesadaran Penyelenggara Pemilihan Umum.” Binamulia Hukum 8 (2): 155–72. https://doi.org/10.37893/jbh.v8i2.346.
Prasetyoningsih, Nanik. 2014. “DAMPAK PEMILIHAN UMUM SERENTAK BAGI PEMBANGUNAN DEMOKRASI INDONESIA.” Jurnal Media Hukum 21 (2): 23–23. https://doi.org/10.18196/jmh.v21i2.1190.
Pratama, Alfani Aldi, Insan Tajali Nur, and Poppilea Erwinta. 2024. “Problematika Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Sebagai Dampak Penetapan Pilkada Serentak Tahun 2024.” Jurnal Hukum Bisnis 13 (01): 1–13. https://doi.org/10.47709/jhb.v13i01.3531.
Prayatno, Cecep, and Tri Susilowati. 2023. “Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.” Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik 1 (4): 168–80. https://doi.org/10.51903/perkara.v1i4.1495.
Prianto, Wahyu. 2024. “Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky.” Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan 2 (1): 08–19.
Putri, Ni Putu Nilam Anneliani, Piers Andreas Noak, and Tedi Erviantono. 2025. “IMPLEMENTASI PUTUSAN MK NOMOR 80/PUU-XX/2022 TENTANG KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PENYUSUNAN DAERAH PEMILIHAN.” Jurnal Media Akademik (JMA) 3 (9). https://doi.org/10.62281/vae56e87.
Rahma, Vigi Laela Nuzia, Wahyu Widodo, and Sapto Budoyo. 2025a. “Persepsi Pemilih Pemula Terhadap Pelaksanaan Pemilu Serentak Berdasarkan Asas Luberjurdil.” Indonesian Journal of Law and Education 1 (1): 10–18.
Rahma, Vigi Laela Nuzia, Wahyu Widodo, and Sapto Budoyo. 2025b. “Persepsi Pemilih Pemula Terhadap Pelaksanaan Pemilu Serentak Berdasarkan Asas Luberjurdil.” Indonesian Journal of Law and Education 1 (1): 10–18.
Romlah, Siti. 2018. “DEMOKRASI PENDIDIKAN ISLAM.” Pancawahana : Jurnal Studi Islam 13 (2): 1–11.
Ronaldo, Paskalis, Benedictus Eric Haryanto, and Christophorus Rinovan Prasetyo Widi. 2024. “Melemahnya Oposisi Di Era Jokowi: Tinjauan Filosofis Berdasarkan Pemikiran John Locke.” AKADEMIKA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa 24 (1): 48–60. https://doi.org/10.31385/jakad.v24i1.72.
Sa’ari, Maya Herma, Cika Artika, Rangga Koesoemah, and Fathurrahman Nursaid. 2022. “Hak Alamiah Menurut John Locke.” Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora 1 (01). https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/101.
Sapii, Rahmat Bijak Setiawan, Andre Hartian Susanto, and Axcel Deyong Aponno. 2022. “Kekosongan Hukum Peraturan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu: Hambatan Pemilu Demokratis Dan Berintegritas Rezim Orde Baru.” JAPHTN-HAN 1 (1): 1–17. https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i1.3.
Sihura, Rikardus, Fernando Silalahi, and Abdul Ghoffar. 2025. “Batasan Kewenangan Bawaslu Dan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada Di Indonesia (Studi Kasus Putusan MK Nomor: 132/PHP.BUP-XIX/2020).” Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia 5 (11): 2731–43. https://doi.org/10.59141/cerdika.v5i11.2970.
Solihah, Ratnia. 2018. “Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik.” JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 3 (1): 73–88. https://doi.org/10.14710/jiip.v3i1.3234.
Sugiharta, Iqbal Rifanda, Fauziyah Fauziyah, and Icha Cahyaning Fitri. 2024. “Kontroversi Pengisian Kekosongan Jabatan Gubernur Dalam Perspektif Demokrasi Di Indonesia.” Indonesian Journal of Law and Justice 1 (4): 8–8. https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2260.
Suhenriko, Muhammad. 2023. “Implementasi Teori Hierarki Hans Kelsen Terhadap Perumusan Kebijakan Di Indonesia.” Jurnal Ilmiah Multidisipin 1 (2): 64–71.
Suryana, Eka Pala, Adhitya Widya Kartika, and Abdullah Fikri. 2025. “Kajian Politik Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan Pemilihan Umum Nasional Dan Lokal.” Jurnal Hukum Legalita 7 (2): 221–40. https://doi.org/10.47637/legalita.v7i2.2094.
Suwarno, Sizca Amelia, Hanna Syarifatunnajihah Al-Aliyah Al-Kamila, Fadiya Annisa Salsabila, Verrel Faleria Krisna, and Ade Fartini. 2025. “Peran Hukum Konstitusi Dalam Mengawal Pemilu Yang Demokratis Di Indonesia.” Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 3 (5): 6190–02. https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2366.
Tanjung, Muhammad Anwar, Derita Prapti Rahayu, and Putri Ade Tami. 2021. “MODEL PEMILIHAN SERENTAK DI INDONESIA.” Jurnal Yudisial 14 (3): 313–30. https://doi.org/10.29123/jy.v14i3.431.
Wibowo, Arif Prasetyo, Eka Wisnu Wardhana, and T. Heru Nurgiansah. 2022. “Pemilihan Umum Di Indonesia Dalam Perspektif Pancasila.” Jurnal Kewarganegaraan 6 (2): 3217–25. https://doi.org/10.31316/jk.v6i2.3295.
Wicaksono, Adi Hardiyanto. 2022. “Political Law of General Elections in the Reformation Era in Indonesia.” Scientium Law Review (SLR) 1 (2): 53–61. https://doi.org/10.56282/slr.v1i2.182.
Widarto, Joko. 2014. “Konstitusionalitas Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa PEmilihan Umum Kepala Daerah.” Lex Jurnalica 11 (2): 18080.
Wijaya, Dody. 2021. “PENGARUH PEMILU SERENTAK TERHADAP PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA.” INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia Dan Global 2 (2): 17–28. https://doi.org/10.24853/independen.2.2.17-28.
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2025 Moch Fiqri Zainurahman, Gunawan Gunawan, Khulaila Inda Fikriyah
Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
