Analysis of the Legitimacy of PPPK Recruitment Implementation in Makassar City in 2024
Keywords:
Legality, Legitimacy crisis, Legal RationalAbstract
The announcement of the 2024 PPPK Phase I selection has been announced and can be declared a decision that meets the legal requirements, as announced simultaneously in December 2024 . The purpose of this study is to explain information that produces legitimate decisions, because it already has the requirements for legitimacy according to the provisions of applicable laws and regulations, and it turns out that the level of legitimacy is questionable, which in this study identified a lot of commotion that occurred after the announcement. It is a legitimacy crisis, it does not mean canceling the results of the decision or illegitimate, but it is a characteristic that shows the lack of credibility of a decision issued by the authorities, that the implementation of the first stage of the PPPK selection in 2024 has been carried out properly with the completeness of the requirements that have been set and regulated according to the same provisions for all selection participants based on their respective levels/levels of education and formation, so it is reasonable to call it a legal and rational decision, although it has been declared to have legality and has provided relief for those who have passed, but in terms of ethical legitimacy and sociological legitimacy, of course, there are still problems because it can be linked to a sense of justice and assessment of moral principles that are still being questioned by many parties, especially the dissatisfaction of those who have been declared to have failed or a number of observers for various reasons.
Downloads
References
Tentu, berikut adalah daftar pustaka tersebut tanpa penomoran:
Bakri, Riani, dkk (2024). Kedudukan Hukum dan Kewenangan Pejabat Kepala Daerah. Jurnal Pallangga Praja (JPP) Volume 6 No. 1 April 2024.
Haryatmoko, (2011). Etika Publik Untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Hapsari, Aprilia Putri (2024). Analisis Urgensi Proses Legitimasi dan Komunikasi Kebijakan Pendidiakan di Indonesia. Sultra education Journal Vol. 2, No. 2. https://jurnal-unsultra.ac.id/index.php/seduj/article/view/247
Ikhsana, Khusnul, dkk (2022). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Honorer Berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Limbago: Journal of Constitutional Law, Vol. 2 No. 1. https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/17386
Jeddawi, Murtir (2020). Urgensi Penegakan Hukum Tata Pemerintahan. Jurnal Pallangga Praja (JPP), Kampus Sulawesi Selatan, Volume 1, Nomor 2.
Kepmenpan-RB RI Nomor 347 Tahun 2024 Tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tahun anggaran 2024.
Kepmenpan-RB RI Nomor 348 Tahun 2024 Tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungional guru di Instansi daerah tahun anggaran 2024.
Kepmenpan-RB RI Nomor 349 Tahun 2024 Tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk jabatan Fungsional Kesehatan tahun anggaran 2024.
Kumorotomo, Wahyudi (2011). Etika Adminstrasi Negara. PT. Rajagrafindo Persada.
Peraturan Menpan-RB Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 No. 404.
Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 224.
Pitoi (2006). Mengenal Teori-Teori Politik Dari Sistim Politik sampai Korupsi. Penerbit Nuansa, Bandung.
Rahmatushiva, dkk (2023). Analisis Penataan Kepegawaian Asn Di Indonesia: Penghapusan Tenaga Honorer Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Kultura, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, (2024), 2(6): 111–118. https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/1533.
Shapiro, Ian (2005). Asas Moral dalam Politik (The Moral Foundations of Politics). Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
Siaran Pers BKN Nomor 006/Rilis BKN/2025 tanggal 23 Januari 2025. https://www.scribd.com/document/819683534/.
Subarsono (2011). Analisis kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasinya. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Sufianto, Dadang (2016). Etika Pemerintahan di Indonesia. Penerbit Alfabeta, Bandung.
Sungkar Lailani, dkk (2021). Urgensi Pengujian Formil Di Indonesia: Menguji Legitimasi Dan Validitas. Jurnal Konstitusi, Volume 18, Nomor 4, Pebruari 2022. https://jurnal.hukumonline.com/a/62e3886ab91be7959a922002/.
Suseno, Franz Magnis (2016). Etika Politik, Prinsip Dasar Kenegaraan Modern. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 No. 82.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara. Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2023 No. 141.
