Pilkada Provinsi Papua: Menjaga Stabilitas Melalui Politik Hukum dan Keamanan

Abstrak

Pilkada Provinsi Papua mencerminkan dinamika politik lokal yang kompleks, dipengaruhi oleh faktor politik hukum dan keamanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya menjaga stabilitas penyelenggaraan Pilkada di Papua melalui pendekatan politik hukum dan strategi keamanan. Menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menelaah tantangan implementasi regulasi nasional yang unifikatif dalam konteks sosial, budaya, dan geografis Papua yang khas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian regulasi dengan realitas lokal memunculkan berbagai persoalan, seperti ketimpangan logistik, lemahnya sistem pengawasan, benturan antara praktik budaya dan prinsip demokrasi formal, rendahnya partisipasi politik perempuan, serta potensi gangguan keamanan fisik dan digital. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi politik hukum yang kontekstual dan inklusif dengan menyusun regulasi khusus yang mengakomodasi kekhasan sosial-budaya Papua, seperti sistem noken, menetapkan Standar Biaya Minimum (SBM) dan batas waktu administratif yang adaptif, perkuat kewenangan pengawasan pemilu pada Bawaslu untuk menciptakan keseimbangan lembaga penyelenggara antara Bawaslu maupun KPU, penambahan personel pengawas, dan pelatihan berbasis konteks lokal. Selain itu, perlu perumusan strategi keamanan yang terintegrasi, adaptif, dan partisipatif untuk mewujudkan Pilkada yang adil, damai, dan demokratis di Papua yaitu dengan meningkatkan koordinasi lintas lembaga (KPU, Bawaslu, Polri, dan pemerintah daerah), mempercepat distribusi anggaran logistik dan honorarium petugas pemilu, serta memperkuat kapasitas teknologi informasi dan literasi digital masyarakat dalam menangkal hoaks. Strategi ini juga harus melibatkan aktor lokal dan tokoh masyarakat dalam menjaga stabilitas serta membangun kepercayaan publik terhadap institusi negara demi terwujudnya Pilkada yang damai, aman, dan demokratis di Papua.