Pemanfaatan Teknologi dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Daerah Pesisir Cirebon: Studi Kasus di Sektor Administrasi dan Layanan Publik

Authors

  • Mohammad Rezza Fahlevvi Institut Pemerintahan Dalam Negeri
  • Zahra Aqilah Dytihana Institut Pemerintahan Dalam Negeri

DOI:

https://doi.org/10.33701/jmb.v7i1.5197

Keywords:

Pelayanan Publik; Teknologi; Digitalisasi; Cirebon; E-Government.

Abstract

Pelayanan publik yang efisien dan transparan di daerah pesisir Cirebon menghadapi tantangan besar terkait akses teknologi, infrastruktur digital, dan keterbatasan keterampilan digital, yang menghambat implementasi teknologi dalam sektor administrasi dan layanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemanfaatan teknologi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah pesisir Cirebon, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi e-government. Pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dengan melibatkan 20 informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling dan observasi lapangan digunakan untuk menggali pengalaman dan persepsi masyarakat serta aparatur pemerintah terkait digitalisasi layanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada upaya pemerintah dalam mengintegrasikan teknologi, kesenjangan infrastruktur dan keterbatasan keterampilan digital masih menjadi hambatan utama. Di sisi lain, harapan masyarakat terhadap digitalisasi pelayanan publik cukup tinggi, namun mereka juga khawatir tentang keamanan data pribadi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan infrastruktur digital, pelatihan keterampilan digital, dan kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan digitalisasi yang inklusif dan efisien di daerah pesisir Cirebon. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya strategi komprehensif dalam mendukung transformasi digital yang tidak hanya mengedepankan aspek teknis, tetapi juga mencakup aspek sumber daya manusia dan keamanan data untuk memastikan keberlanjutan pelayanan publik berbasis teknologi.

Pelayanan Publik; Teknologi; Digitalisasi; Cirebon; E-Government.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abrory, Y., Rezza, M., & Tambi, N. (2025). Institutional Pressures and Artificial Intelligent Adoption in Indonesia’s Public Sector: A Case Study of Jabar Digital Services. 16(2).

Aptika Kominfo. (2022). Penetrasi internet nasional dan tantangan digitalisasi di Indonesia.

Assyfa, A. N., Rahmadanita, A., & Tumija, T. (2024). Collaborative Governance Pada Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang. Jurnal Media Birokrasi, 123–139. https://doi.org/10.33701/jmb.v6i2.4637

Bertot, J. C., Jaeger, P. T., & Grimes, J. M. (2016). The impacts of policies on government social media use: Issues, challenges, and recommendations. Government Information Quarterly, 33(3), 443–451. https://doi.org/10.1016/j.giq.2016.06.004

Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). SAGE Publications.

Dang, T. L. P., Sadreddin, A., & Ahuja, S. (2024). Readily available technologies in low-resource communities: A review and synthesis. Information Technology for Development, 30(1), 132–172. https://doi.org/10.1080/02681102.2023.2102128

Denzin, N. K., &. Lincoln, Y. S. (Eds. ). (2018). Buku Pegangan Penelitian Kualitatif SAGE (edisi ke-5). Los Angeles, CA: Sage.

Dytihana, Z. A., Fahlevvi, M. R., & Zahrati, W. (t.t.). From Bureaucracy to Efficiency: The Impact of Licensing Service Quality on Increasing Regional Investment. Jurnal Bina Praja.

Hadi, F. A. (2021). Implementasi Konsep Smart City di Kota Malang Menuju Pembangunan Berkelanjutan.

Hadijaya, I., & Satiya, G. (2023). Efektivitas Program Layanan Sambang Warga (Lasamba) Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Media Birokrasi, 191–217. https://doi.org/10.33701/jmb.v5i2.3812

Heeks, R. (2001). Information systems and development: Theoretical perspectives. Information Systems Journal, 11(1), 3–24. https://doi.org/10.1046/j.1365-2575.2001.00093.x

Kusnadi, H., Wijayanti, N., & Prahara, S. (2021). Challenges of digitalization in remote and coastal areas: A study of Cirebon’s public service. Journal of Rural Studies, 60(1), 89–102. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2021.08.004

Mandala, D. R. T. L., &. Fahlevvi, M. R. (2024). Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Promosi Pariwisata Melalui Media Sosial di Dinas Pariwisata Kabupaten Ngada. Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan, 6(1), 147–173.

Nainggolan, R. R. E. (2024). Analisis Penggunaan Website dan Media Sosial Pemerintah untuk Pelayanan Publik. Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan, 6(1), 1–21.

Nurnawati, E., Sabaruddin, S., & Nurrahman, A. (2024). Analisis Collaborative Governance pada Mal Pelayanan Publik di Kota Banda Aceh. Jurnal Media Birokrasi, 197–213. https://doi.org/10.33701/jmb.v6i2.4832

Sopian, H. (2023). Urgensi Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan pada Kabupaten Lampung Utara.

Suryani, R., & Ramadhani, D. (2022). Evaluating digital transformation in public services: A study of small cities in Indonesia. Journal of Digital Government, 15(1), 54–70. https://doi.org/10.1108/JDG-07-2021-0045

UNESCO. (2021). Reimagining our futures together: A new social contract for education. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

Van Dijk, J. (2020). The network society: Social aspects of new media. SAGE Publications.

Xun, H., Zhang, L., & Wang, Y. (2020). Improving digital literacy and promoting digital payment systems for inclusive growth. Journal of Digital Finance, 3(2), 124–137. https://doi.org/10.1016/j.jdf.2020.02.004

Yahya, A. S., Kusmana, D., Ismunarta, I., & Sururama, R. (2024). Collaborative Governance dalam Penanganan Kemacetan di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur. Jurnal Media Birokrasi, 54-84.

Downloads

Published

2025-10-26