Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Ketergantungan Keuangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Timur (2017-2022)
DOI:
https://doi.org/10.33701/jmb.v7i1.4875Keywords:
Derajat Desentralisasi, IPM,, Ketergantungan KeuanganAbstract
Studi ini mempunyai tujuan untuk melihat bagaimana tingkat desentralisasi fiskal dan rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berdampak pada kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2017 hingga 2022 secara parsial dan simultan. Penelitian ini dilakukan secara kuantitatif dan metode utamanya adalah analisis regresi data panel. Variabel derajat desentralisasi fiskal (X1) menunjukkan seberapa baik pemerintah daerah dapat mengelola kewenangan desentralisasi. Sebaliknya, rasio ketergantungan keuangan daerah (X2) menunjukkan betapa bergantungnya pemerintah daerah pada dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat dan provinsi (Mahmudi, 2019). Namun, kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (Y), yang menunjukkan seberapa banyak orang memperoleh manfaat dari hasil pembangunan, terutama dalam hal pendapatan, kesehatan, dan pendidikan (BPS, 2023). Hasil studi mengungkapkan bahwa derajat desentralisasi fiskal dan rasio ketergantungan keuangan daerah adalah dua variabel independen yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM secara bersamaan. Sementara rasio ketergantungan keuangan daerah berdampak positif pada Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur, derajat desentralisasi fiskal tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan IPM secara parsial.
Kata Kunci: Derajat Desentralisasi; IPM; Ketergantungan Keuangan.
Downloads
References
Abdurrahman, A., & Tusianti, E. (2021). Apakah Pemberdayaan Perempuan dalam Ekonomi dan Politik Telah Meningkatkan IPM Perempuan Indonesia? Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia, 21(2), 204–219. https://doi.org/10.21002/jepi.2021.13
Adipura, Ira Sri. Rahayui, S. & J. (2022). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas dan Efisiensi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Indeks Pembangunan Manusia Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Kota di Provinsi Jambi Tahun 2016-2. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Universitas Jambi, 7(2), 82–92.
Digdowiswiso Kumba, S. B. M. (2022). Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Rasio Ketergantungan Fiskal terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014-2022. Jurnal Ilmiah Akutansi Dan Keuangan, 4, 1170–1181.
Gujarati, D. N. (2003). Basic Econometrics. Fourth edition. McGraw-Hill. Gozali, A. 2010. Manajemen Otonomi Daerah: Birokrasi Ekonomi Sosial. Pustaka LSKPI.
Harliyani, E. M. dan H. (2016). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi. Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah, 3(3).
https://bisnis.tempo.co/read/1687959/undp-9-dari-10-negara-alami-kemunduran- pembangunan-manusia
https://www.cnbcindonesia.com/research/20230314113834-128-421482/soal- pembangunan-manusia-ri-kudu-belajar-dari-negara-ini
Indeks Pembangunan Manusia. (https://www.bps.go.id/subject/26/indeks- pembangunan-manusia.html).
Lester R Brown. (2007). Globalization and The Environment: Building A Sustainable Society. Hitotsubashi Journal of Social Studies, 39(2), 59–62.
Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Audited Tahun 2017- 2022. Melalui <https://bpkad.kaltimprov.go.id. > [23/7/2023]
Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur Mei 2022. Melalui [24/7/2023]
M. Iqbal Hasan. (2002). Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Ghalia Indonesia.
Mahmudi. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. UPP STIM YKPN.
Moh. Nazir. (2005). Metode Penelitian. Ghalia Indonesia.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Prasetyoningrum, AK, dan S. (2018). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Indonesia. Jurnal Ekonomi Syariah, 6(2), 217–240.
Rahmadhani, H. J. (2019). Pengaruh Kemahalan Konstruksi, Kemandirian Fiskal Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pembangunan Manusia Di Sumatera Barat. Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan, 1(2), 301. https://doi.org/10.24036/jkep.v1i2.6172
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Rustam, D., & Aisyah, S. (2022). Analisis Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Dan Kota Sumatera Barat Dengan Menggunakan Analisis Data Panel. Jurnal Pundi, 6(1), 197–208. https://doi.org/10.31575/jp.v6i1.405
Saputra, FA, Barakbah, A., dan Rokhmawati, P. (2020). Analisis data indeks pembangunan manusia (IPM) dengan fitur penambangan deskriptif dan prediktif. Simposium Elektronik Internasional (IES), 316–323.
Sekaran, U. (2006). Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Terjemahan. Salemba Empat.
Sudiyarti, N., Sutanty, M., & Ariyanto. (2019). Pengaruh Tingkat Kemandirian Fiskal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) Kabupaten Sumbawa Tahun 2013-2017. Jurnal Ekonomi & Bisnis, 16(1), 115–124.
Sugiyono. (2006). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta.
Syaifullah, A., & Malik, N. (2017). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Produk Domestik Bruto Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Asean-4 (Studi Pada 4 Negara ASEAN). Jurnal Ilmu Ekonomi, 1, 107–119.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
