Perencanaan Kebijakan Pengelolaan Dana Pengembangan Kelurahan Dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat Di Kelurahan Se-Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo
Abstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya perencanaan kebijakan pengelolaan Dana Pengembangan Kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan di tingkat kelurahan. Meskipun telah diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 dan Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 39 Tahun 2021, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas perencanaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan kebijakan pengelolaan Dana Pengembangan Kelurahan dalam peningkatan partisipasi masyarakat serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat proses perencanaan tersebut di Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian berada di Kelurahan Dulomo Selatan dan Kelurahan Dembe II Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo. Informan penelitian berjumlah tujuh orang yang terdiri atas camat, lurah, perwakilan lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan kebijakan pengelolaan Dana Pengembangan Kelurahan telah menerapkan prinsip partisipasi, transparansi, responsivitas, dan kelembagaan. Partisipasi masyarakat dilaksanakan melalui musyawarah lingkungan dan Musrenbang Kelurahan, transparansi dilakukan melalui penyampaian informasi perencanaan, responsivitas diwujudkan melalui penyesuaian program dengan kebutuhan masyarakat, serta kelembagaan didukung oleh peran LPM, RT/RW, PKK, dan Karang Taruna. Faktor penghambat meliputi kesenjangan antara ketentuan normatif dan implementasi, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur, serta terbatasnya waktu perencanaan. Disimpulkan bahwa perencanaan kebijakan pengelolaan Dana Pengembangan Kelurahan telah berjalan cukup baik, namun masih memerlukan penguatan kapasitas aparatur, kelembagaan, dan mekanisme perencanaan guna meningkatkan partisipasi masyarakat secara lebih optimal.
Unduhan
Diterbitkan
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2026 Dewi Maghfirah Lacuba

Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Naskah yang telah dikumpulkan dan diterbitkan pada Jurnal Kebijakan Pemerintahan sepenuhnya menjadi hak cipta Program Studi S1 Kebijakan Pemerintahan Fakultas Politik Pemerintahan IPDN.






