STUDI LITERATUR IMPLEMENTASI DIGITALISASI KEBIJAKAN PUBLIK DI TINGKAT PEMERINTAH KOTA DI INDONESIA
DOI:
https://doi.org/10.33701/jkp.v9i1.6105Abstrak
Digitalisasi pemerintahan menjadi salah satu strategi utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Pemerintah kota sebagai ujung tombak pelayanan publik memiliki peran strategis dalam implementasi kebijakan digital, terutama melalui pengembangan e-government dan inisiatif smart city. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi digitalisasi kebijakan publik di tingkat pemerintah kota di Indonesia, meliputi bentuk dan model implementasi, faktor pendukung dan penghambat, serta dampaknya terhadap pelayanan publik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur terhadap berbagai sumber ilmiah dan dokumen kebijakan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi digitalisasi di pemerintah kota telah berkembang pesat, ditandai dengan meningkatnya adopsi layanan berbasis digital seperti perizinan online, administrasi kependudukan, dan sistem pengaduan masyarakat. Namun, implementasi tersebut masih didominasi oleh pendekatan sektoral dan belum sepenuhnya terintegrasi. Faktor pendukung utama meliputi kesiapan infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia, dukungan kelembagaan, serta kepemimpinan yang visioner. Di sisi lain, hambatan yang dihadapi mencakup fragmentasi sistem, rendahnya interoperabilitas, keterbatasan SDM, serta kesenjangan digital di masyarakat. Digitalisasi memberikan dampak positif terhadap peningkatan efisiensi, transparansi, aksesibilitas layanan, dan partisipasi publik. Namun demikian, tanpa pengelolaan yang baik, digitalisasi juga berpotensi menimbulkan eksklusi sosial dan ketimpangan akses layanan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi dalam pengembangan kebijakan digital, yang tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga pada penguatan kelembagaan dan inklusivitas sosial.
Unduhan
Diterbitkan
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2026 Fernando Marpaung, Dahyar Daraba, Ruth Roselin Erniwaty Nainggolan

Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Naskah yang telah dikumpulkan dan diterbitkan pada Jurnal Kebijakan Pemerintahan sepenuhnya menjadi hak cipta Program Studi S1 Kebijakan Pemerintahan Fakultas Politik Pemerintahan IPDN.






