PENGUATAN TATA KELOLA KOLABORATIF DALAM MENDUKUNG TRANSISI ENERGI BERBASIS ENERGI TERBARUKAN DI JAWA TENGAH

Penulis

  • Romi Saputra Institut Pemerintahan Dalam Negeri
  • Mutiar Fitri Dewi Institut Pemerintahan Dalam Negeri
  • Vinda Verina KDP Institut Pemerintahan Dalam Negeri
  • Merintha Suryapuspita Institut Pemerintahan Dalam Negeri

DOI:

https://doi.org/10.33701/jkp.v9i1.6065

Abstrak

Penelitian ini menganalisis penguatan tata kelola kolaboratif dalam mendukung transisi energi berbasis energi terbarukan di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini mengkaji bagaimana kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, serta proses kolaborasi memengaruhi efektivitas kerja sama antar pemangku kepentingan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus pada kolaborasi antara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah dan Institute for Essential Services Reform (IESR). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan yang dianalisis menggunakan model analisis kualitatif interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kolaborasi menghadapi berbagai tantangan seperti kendala koordinasi, keterbatasan sumber daya manusia, serta keterlambatan implementasi akibat dinamika agenda pemerintah daerah, kerja sama tersebut mampu mendorong penyusunan kebijakan energi terbarukan yang lebih inklusif dan program peningkatan kapasitas daerah. Kolaborasi ini juga memperkuat komitmen kelembagaan serta meningkatkan kapasitas daerah dalam mempercepat transisi energi. Penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi penguatan mekanisme tata kelola kolaboratif dalam pengembangan energi terbarukan, khususnya dalam konteks pemerintahan daerah yang terdesentralisasi.

Unduhan

Diterbitkan

2026-06-30

Terbitan

Bagian

Jurnal Kebijakan Pemerintahan

Cara Mengutip

Saputra, R., Dewi, M. F., KDP, V. V., & Suryapuspita, M. (2026). PENGUATAN TATA KELOLA KOLABORATIF DALAM MENDUKUNG TRANSISI ENERGI BERBASIS ENERGI TERBARUKAN DI JAWA TENGAH. Jurnal Kebijakan Pemerintahan, 9(1), 23-35. https://doi.org/10.33701/jkp.v9i1.6065