IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELATIHAN VOKASI DALAM MENURUNKAN ANGKA PENGANGGURAN TERBUKA DI KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DOI:
https://doi.org/10.33701/jkp.v9i1.6039Abstrak
Pengangguran terbuka merupakan salah satu permasalahan krusial yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Pontianak. Meskipun berbagai program pelatihan telah dilaksanakan, angka pengangguran di kota ini masih tergolong tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan pelatihan vokasi dalam menurunkan angka pengangguran terbuka di Kota Pontianak, serta mengidentifikasi faktor penghambat dan upaya penanggulangannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Knill dan Tosun (2020) yang mencakup enam dimensi: pemilihan instrumen kebijakan, desain kebijakan, struktur pengawasan, desain kelembagaan, kemampuan administratif, dan penerimaan sosial. Implementasi program pelatihan vokasi di Pontianak telah berjalan namun belum optimal. Instrumen kebijakan seperti subsidi dan informasi digital digunakan, namun terkendala anggaran dan literasi digital. Desain kebijakan dan kelembagaan cukup baik, dengan koordinasi yang solid dan peningkatan lembaga pelatihan, meski pencatatan kinerja masih terbatas. Pengawasan dilakukan lewat lembaga resmi dan partisipasi masyarakat. Kemampuan administratif dinilai baik meski anggaran belum stabil. Penerimaan sosial positif dengan partisipasi aktif dan manfaat nyata. Hambatan utama mencakup kurangnya sosialisasi, keterbatasan anggaran, dan minimnya penempatan kerja, sementara upaya perbaikan difokuskan pada peningkatan informasi, pendanaan alternatif, serta penguatan bursa kerja dan kewirausahaan.
Unduhan
Diterbitkan
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2026 Teguh Anugrah Prananda, Serly Wulandari

Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Naskah yang telah dikumpulkan dan diterbitkan pada Jurnal Kebijakan Pemerintahan sepenuhnya menjadi hak cipta Program Studi S1 Kebijakan Pemerintahan Fakultas Politik Pemerintahan IPDN.






