COLLABORATIVE GOVERNANCE IN POVERTY REDUCTION IN BANGKALAN REGENCY, EAST JAVA PROVINCE

Authors

  • Nur Handayani IPDN
  • Riza Risyanti Institut Pemerintahan Dalam Negeri
  • Suripto Suripto Institut Pemerintahan Dalam Negeri
  • Fernandes Simangungsong Institut Pemerintahan Dalam Negeri

DOI:

https://doi.org/10.33701/jiwbp.v13i1.3329

Keywords:

coolaborative governance, kemiskinan, Bangkalan

Abstract

Abstract

This study aims to describe collaborative governance in poverty reduction in Bangkalan Regency, the responsible parties and what poverty reduction strategies are used in Bangkalan Regency, East Java Province. The method used is descriptive qualitative with a theoretical approach from Ansell and Gash (2007) as the basis for the study in this research. Data were collected by interview, observation and documentation techniques and then analyzed by data reduction, data presentation, conclusion and verification. The results of the study indicate that coolaborative governance in poverty reduction in Bangkalan Regency has not run effectively in terms of initial conditions, institutional design, facilitative leadership, and collaborative processes due to the absence of uniform standards and perceptions of the poor. The regent as the person in charge and the stakeholders who are members of the TKPKD in poverty alleviation refers to the policy framework established by the government in poverty alleviation. It is deemed necessary to have a common perception of the standards of the poor at the central and regional levels and to synchronize data on the poor periodically so that their validity is guaranteed.

Keywords: coolaborative governance, poverty, Bangkalan

Downloads

Download data is not yet available.

References

Dwiyanto, Agus, 2015. Mewujudkan Collaborative governance melalui Pelayanan Publik, Yogyakarta Gadjah Mada Press.ÔÇØ

Haughton,J. & R.Khandker, 2012. ÔÇ£Pedoman Tentang Kemiskinan dan Ketimpangan. Jakarta : Salemba Empat.ÔÇØ

Sunu, dkk, ÔÇ£2020, Collaborative governance Dalam Perspektif Administrasi Publik, Semarang: Fisip Undip email: prodidap@gmail.com website: dap.undip.ac.idÔÇØ ISBN 978-623-91158-5-2

ÔÇ£Subarsono, 2011, Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi. Pustaka PelajarÔÇØ

ÔÇ£Wiguna, R. 2013. Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005ÔÇØ

ÔÇ£Yusuf, A. M. (2014). Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan. Jakarta: KencanaÔÇØ

ÔÇ£Ansell, C, & dan Gash, A. (2007) Collaborative governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543ÔÇô571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032ÔÇØ

Anali, ÔÇ£Hanan Nazah, 2018, Collaborative governance Dalam Pengentasan Gelandangan Dan Pengemis Berbasis Kampung Wisata Topeng Kota MalangÔÇØ https://eprints.umm.ac.id/55172/33/pendahuluan%20.pdf

Azis Muslim, Muh, 2021, ÔÇ£Kepemimpinan Bupati dalam CollaborativeGovernance untuk Penanggulangan Kemiskinan di Daerah (Studi atas Praktik-Praktik Terbaik di Kulon Progo dan Banyuwang ihttps://fia.ui.ac.id/pentingnya-kepemimpinan-dalam-tata-kelola-kolaboratif/ https://fia.ui.ac.id/2021/08/03/ÔÇØ

Firdaus, Muhammad Rifqi Maulana dan Mochamad Sonhaqi, ÔÇ£2022. Faktor Kemiskinan di Bangkalan Menggunakan Analisis PCA . JIKOSTIK-Jurnal Ilmiah Komputasi dan Statistika e-ISSN : 2087-3657, Volume 1, Nomor 2 Februari 2033ÔÇØ

Fitriani, Ika, Muhadjir Darwin dan Dewi Haryani Susilastuti, ÔÇ£2017. Collaborative governance Dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Collaborative governance Pada Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kebumen) http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/117145ÔÇØ

Karim, A. Tarmizi,2013, ÔÇ£Undang-Undang Tentang Desa dan Upaya Menciptakan Kemandirian dalam Mewujudkan Masyarakat desa yang Sejahtera,ÔÇ£Jurnal Berdaya I, Edisi Maret , Dirjen Pemberdayaan masyarakat Desa, Kementerian dalam Negeri, Jakarta Selatan.

Saufi, Ahmad, ÔÇ£2021, Dinamika Collaborative governance dalam Penanggulangan Stunting Ditengah Pandemi Covid-19ÔÇØ "https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA/article/download/9665/1489ÔÇØ

Widianto, Bambang. dkk , 2011, Panduan Penanngulangan Sosial Buku Pegangan Resmi TKPK Daerah, Jakarta : TNP2K ÔÇ£E-Mail: tnp2k@wapresri.go.id Website: www.tnp2k.wapresri.go.id ÔÇ£

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Pemerintah 15 tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Permendagri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.

Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan Daerah.

Keputusan Bupati Bangkalan No.188.45/47/Kpts/ 433.013/2022 tentang Tim Koordinasi Penanngulangan Kemiskinan.

Keputusan Bupati Nomor 188.45/43/KPTS/433.013/2019 Tentang Pembentukan TKPK Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

Putra, Idris Rusadi, 2022. https://www.merdeka.com/uang/orang-miskin-bertambah-13-juta-amp-indonesia-masuk-100-negara-termiskin-dunia.html.

Published

2023-04-28

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)