MODEL PENGUKURAN AKUNTABILITAS KINERJA DPRD DALAM KONTEKS GOOD GOVERNANCE
DOI:
https://doi.org/10.33701/jipwp.v45i2.787Kata Kunci:
Tata kelola yang baik (good governance); fungsi DPRD;akuntabilitas kinerjaDPRDAbstrak
Indonesia adalah salah satu negara yang menjalankan desentralisasi terbesar di dunia, dilihat dari kewenangan pemerintah pusat yang ditransfer ke daerah, pemberian dana perimbangan, maupun personil yang dipindahkan. Ada tiga tujuan desentralisasi yakni tujuan politik, tujuan administrasi, dan tujuan sosial ekonomi. Salah satu tujuan desentralisasi yakni tujuan politik adalah membuat infrastruktur dan suprastruktur politik di daerah lebih demokratis dan akuntabel. Seiring dengan besarnya kewenangan dan dana yang dikelola oleh daerah otonom, perlu diimbangi dengan akuntabilitasnya. Hal ini sesuai dengan salah satu karakteristik good governance. Selama ini pengukuran akuntabilitas lebih ditujukan kepada pemerintah daerah yang terdiri dari kepala daerah dan OPD (organisasi pemerintah daerah). Padahal dalam pengertian pemerintahan daerah ada pemerintah daerah dan DPRD. Pengukuran akuntabilitas kinerja DPRD seringkali diartikan dengan pengukuran kinerja Sekretariat DPRD sebagai bagian dari OPD, padahal DPRD sebagai Lembaga politik seharusnya memiliki parameter yang berbeda dengan OPD. Parameter kinerja DPRD seharusnya berkaitan dengan fungsi-fungsinya, bukan hanya diukur dari pemanfaatan dana yang dikelola oleh Sekretariat DPRD. Sampai saat ini belum ada pengukuran kinerja DPRD yang sesuai fungsinya, sehingga perlu disusun sebuah model yang akan mencakup pengukuran fungsi penyusunan Perda, fungsi anggaran, fungsi pengawasan, serta fungsi representasinya.
Referensi
S. Schiavo-Campo and P.S.A. Sundaram, to Serve and to Preserve: Improving PublicAdministration in a Competitive World, Asian Development Bank, 2001.
Sadu Wasistiono dan Jonatan Wiyoso; 2009. Meningkatkan Kinerja DPRD; PenerbitFokusmedia, Bandung.
Sadu Wasistiono;Menuju Desentralisasi Berkeseimbangan; Jurnal Ilmu Politik AIPI Nomor 21 Tahun 2010 dengan tema ÔÇ£Dasawarsa Kedua Otonomi Daerah: Evaluasidan ProspekÔÇØ.
Sadu Wasistiono dan Petrus Polyando; 2017. Politik Desentralisasi di Indonesia ÔÇô EdisiRevisi yang Diperluas; Penerbit IPDN Press, Jatinangor
Peraturan Perundangan Terkait
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi Daerah.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasaan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik.
Unduhan
Diterbitkan
Terbitan
Bagian
Lisensi
- The right of publication of all material information contained in this journal site is held by the editorial board / editor with the knowledge of the author. Journal Manager will uphold the moral rights of the author.
- The formal legal aspect of access to any information and articles contained in this journal site refers to the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 (CC BY-SA) license, which means that This license lets others remix, adapt, and build upon your work even for commercial purposes, as long as they credit you and license their new creations under the identical terms. This license is often compared to “copyleft” free and open source software licenses. All new works based on yours will carry the same license, so any derivatives will also allow commercial use.
- Each Ilmu Pemerintahan Widya Praja journal, both printed and electronic, is open access for educational, research and library purposes. Beyond this purpose, publishers or journal managers are not responsible for copyright infringement committed by readers or users.


