PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) PERTAHANAN PADA IBU KOTA BARU REPUBLIK INDONESIA
DOI:
https://doi.org/10.33701/jipwp.v45i2.692Kata Kunci:
Rencana Tata Ruang, Wilayah Pertahanan, Ibu Kota IndonesiaAbstrak
Penelitian ini menganalisis tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pertahanan Negara pada Ibu Kota Baru Republik Indonesia, yang seharusnya dirancang melalui dua pendekatan sekaligus, yakni pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) dan pendekatan keamanan (security approach), sehingga akan mampu menjadi ibu kota yang smart and green city sekaligus juga menjadi secure and defence city, dalam menghadapi ancaman, baik ancaman militer maupun ancaman nir militer. Dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi literatur / penelaahan dokumentasi, disimpulkan bahwa diperlukan road map RTRW pertahanan negara pada ibu kota Republik Indonesia yang dirancang secara terpadu, terintegrasi, terpola, dan berkelanjutan.
Referensi
Herdiansyah, Haris, 2010, Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial, Jakarta : Penerbit Salemba Humanika.
Mabes TNI AD, 2010, Buku Rencana Tata Ruang Wilayah Pertahanan Darat, Jakarta
Paleri, Prabakharan, 2008, National Security : Imperatives and Challenges, New Delhi : Tata McGraw-Hill.
Samego, Indria, 2000, TNI Di Era Perubahan, Jakarta : Penerbit Erlangga.
Staf Teritorial Mabes TNI AD, 2010, Buku Penyusunan RTRW Pertahanan Darat, Jakarta.
Subagyo, Agus, 2016, ÔÇ£Sinkronisasi RTRW Pembangunan Propinsi Jawa Barat dan RTRW Pertahanan Darat Kodam III/SiliwangiÔÇØ, dalam Jurnal Agregasi Unikom, Vol. 4, No. 1.
Sulistyo, Hermawan, 2009, Keamanan Negara, Keamanan Nasional dan Civil Society, Jakarta : Grafika Indah.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2014 Tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara
Sumber Lainnya
Aswab Nanda Prattama. (2019). Wacana Pemindahan Ibu Kota pada Era Soekarno dan Sebelumnya, diakses pada tanggal 28 September 2019, Pukul 12.15 WIB https://nasional.kompas.com/read/2019/04/30/18544621/wacana-pemindahan-ibu-kota-pada-era-soekarno-dan-sebelumnya?page=all.
Ihsanuddin.(2019). Jokowi: Ibu Kota Baru di Sebagian Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kaltim, diakses pada tanggal 28 September 2019, Pukul 12.15 WIB.https://nasional.kompas.com/read/2019/08/26/13351161/jokowi-ibu-kota-baru-di-sebagian-penajam-paser-utara-dan-kutai-kartanegara?page=all.
Arie Dwi Satrio.(2019).Jadi Ibu Kota Baru, Kaltim Minim Konflik Sosial tapi Kritis Secara Lingkungan, diakses pada tanggal 29 September 2019, Pukul 10.15 WIB.https://nasional.okezone.com/read/2019/08/30/337/2098795/jadi-ibu-kota-baru-kaltim-minim-konflik-sosial-tapi-kritis-secara-lingkungan.
Yulaika Ramadhani . (2019). Alasan Jokowi Pilih Penajam-Kutai Jadi Ibu Kota Baru, Ganti Jakarta, diakses pada tanggal 28 September 2019, Pukul 12.15 WIB .https://tirto.id/alasan-jokowi-pilih-penajam-kutai-jadi-ibu-kota-baru-ganti-jakarta-eg2i.
Unduhan
Diterbitkan
Terbitan
Bagian
Lisensi
- The right of publication of all material information contained in this journal site is held by the editorial board / editor with the knowledge of the author. Journal Manager will uphold the moral rights of the author.
- The formal legal aspect of access to any information and articles contained in this journal site refers to the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 (CC BY-SA) license, which means that This license lets others remix, adapt, and build upon your work even for commercial purposes, as long as they credit you and license their new creations under the identical terms. This license is often compared to “copyleft” free and open source software licenses. All new works based on yours will carry the same license, so any derivatives will also allow commercial use.
- Each Ilmu Pemerintahan Widya Praja journal, both printed and electronic, is open access for educational, research and library purposes. Beyond this purpose, publishers or journal managers are not responsible for copyright infringement committed by readers or users.


