ANALISIS DAMPAK KONFLIK BERSENJATA DI PAPUA TERHADAP PENCAPAIAN SDGS DAN RELEVANSINYA DENGAN PANCASILA DAN UUD 1945: KAJIAN PUSTAKA NARATIF TERSTRUKTUR
DOI:
https://doi.org/10.33701/jipwp.v52i1.6319Kata Kunci:
SDGs, KKB, Pancasila, Konflik bersenjata, UUD 1945Abstrak
ABSTRAK. Konflik bersenjata di Papua melibatkan kelompok bersenjata yang oleh pemerintah disebut Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), aparat keamanan, dan warga sipil yang menjadi korban, sementara wilayah Papua mencatat capaian pembangunan terendah di Indonesia. Artikel ini bertujuan (1) memetakan dampak konflik tersebut terhadap target Sustainable Development Goals (SDGs), (2) menilai relevansinya dengan Pancasila dan UUD 1945 secara berimbang terhadap aktor negara dan nonnegara, dan (3) merumuskan alternatif penyelesaian berdasarkan literatur transformasi konflik. Penelitian menggunakan kajian pustaka naratif terstruktur dengan analisis isi atas literatur, dokumen hukum, serta data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Komnas HAM. Hasil menunjukkan bahwa provinsi yang memuat wilayah konflik paling intens mencatat kemiskinan 30,03% (Papua Pegunungan) dan 28,90% (Papua Tengah) pada Maret 2025 dibandingkan 8,47% secara nasional, dan Indeks Pembangunan Manusia Papua Pegunungan 54,43 pada 2024 dibandingkan 75,02 secara nasional, tetapi data agregat tidak memungkinkan atribusi kausal tunggal karena keterisolasian dan ketimpangan struktural berjalan bersamaan. Komnas HAM mencatat 85 peristiwa konflik bersenjata dan kekerasan dengan 61 korban jiwa pada 2024. Kekerasan terhadap warga sipil, baik oleh kelompok bersenjata maupun dalam operasi keamanan, bertentangan dengan sila kedua dan Pasal 28A, 28G, dan 28I UUD 1945, dengan negara sebagai pemangku kewajiban utama. Alternatif penyelesaian yang layak adalah transformasi konflik berlapis yang memadukan dialog, perlindungan warga sipil, dan pembangunan paralel yang partisipatif. Temuan ini berasal dari kajian literatur dan belum menguji hubungan kausal.
Kata kunci: konflik Papua; peacebuilding; pembangunan berkelanjutan; SDGs; Pancasila
Referensi
Daya, T. W. T. (2023). Pendekatan lunak (soft approach) BNPT terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua [Skripsi/Tesis, Universitas Islam Indonesia]. Repositori Institusi.
Putri, S. N., Utomo, M. F. N., Erlangga, R. W., & Hikmah, N. (2022). Analisis hubungan antara Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua dengan pelanggaran hak asasi manusia. Al - Hakam Islamic Law & Contemporary Issues, 3(2), 42–53.
Septiadi, M. A., Sofa, N. G., Syarah, S., Shakira, W., & KKB, K. (2022). Kekejaman KKB Papua yang melanggar HAM. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM), 3(2), 185–273.
Sutopo, A., Arthati, D. F., & Rahmi, U. A. (2024). Kajian Indikator Sustainable Development Goals (SDGs). Badan Pusat Statistik.
Ediyono, S., & Syahputra, M. A. (2024). Kebijakan Hukum Negara Indonesia
Kelman, H. C. (2008). Evaluating the contributions of interactive problem solving to the resolution of ethnonational conflicts. Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology, 14(1), 29-60.
Pasaribu, J.P., Ismail, D.E., Towadi, M. (2023). Upaya pemerintah dalam penyelesaian konflik dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua (Studi komparasi dengan Kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh). Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik, 1(4), 219–225.
Edon, S. F. L., & Hidayat, N. A. (2021). Kewajiban pemerintah Indonesia terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 9(3).
Badan Pembinaan Hukum Nasional. (n.d.). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (n.d.). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Syifarany, Z. N., Parahita, F. A. S., Cipta, F., Firdaus, M. H. Y., & Gofari, N. D. (2026). Integrasi Nilai SDGS dan Pancasila: Strategi Indonesia Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Daerah.Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi ,2(1), 2905–2913
Sustainable Development Goals - Localise SDGs Indonesia. (n.d.). Diperoleh dari https://localisesdgs-indonesia.org/17-sdgs
Galtung, J. (1969). Violence, peace, and peace research. Journal of Peace Research, 6(3), 167-191.
Yang harus dilakukan pemerintah untuk tuntaskan KKB di Papua. (n.d.). Hukumonline. Diperoleh dari https://www.hukumonline.com/klinik/a/yang-harus-dilakukan-pemerintah-untuk-tuntaskan-kkb-di-papua-lt600b813430323/
Conca, K., & Wallace, J. (2009). Environment and peacebuilding in war-torn societies: Lessons from the UN Environment Programme's experience with postconflict assessment. Global Governance, 15(4), 485-504.
Afifthasari, D., Pujo Widodo Kusuma, Setiawibawa, R., & Uksan, A. (2025). Peran korban dalam peacebuilding dan implikasinya terhadap keamanan nasional. Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia, volume 2, 1529.
Ide, T. (2018). Does environmental peacemaking between states work? Insights on cooperation, identity, and institutions. Journal of Peace Research, 55(3), 351-365Abbas, N. A. (2025). Menyikapi fenomena KKB dan keadilan hak asasi manusia. Mari News Mahkamah Agung. Diperoleh dari https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/menyikapi-fenomena-kkb-dan-keadilan-hak-asasi-manusia-0kE
Unduhan
Diterbitkan
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2026 Najwa Tabina Ramadhan Sudrajad, Alyaa Shafa Nurfambudi, Muhammad Rayhan Firdausi, Oktaviani Adhi Suciptaningsih

Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
- The right of publication of all material information contained in this journal site is held by the editorial board / editor with the knowledge of the author. Journal Manager will uphold the moral rights of the author.
- The formal legal aspect of access to any information and articles contained in this journal site refers to the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 (CC BY-SA) license, which means that This license lets others remix, adapt, and build upon your work even for commercial purposes, as long as they credit you and license their new creations under the identical terms. This license is often compared to “copyleft” free and open source software licenses. All new works based on yours will carry the same license, so any derivatives will also allow commercial use.
- Each Ilmu Pemerintahan Widya Praja journal, both printed and electronic, is open access for educational, research and library purposes. Beyond this purpose, publishers or journal managers are not responsible for copyright infringement committed by readers or users.


