Rekonstruksi Aparatur Pemerintah Melalui Tahapan Literasi Digital E-Government Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Maros
DOI:
https://doi.org/10.33701/jipwp.v51i2.5265Kata Kunci:
Implementasi E-Government; Layanan Pemerintah Digital; Kabupaten MarosAbstrak
Artikel ini mengkaji tahapan implementasi e-Government di Kabupaten Maros, menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan eksploratif. Kajian ini fokus pada observasi data pada website pemerintah Kabupaten Maros untuk mengevaluasi sejauh mana layanan digital pemerintah daerah telah dikembangkan dan diintegrasikan. Melalui pengamatan terhadap fitur-fitur web, seperti penyebaran informasi, interaksi publik, dan aksesibilitas layanan, penelitian ini mengidentifikasi tahapan adopsi e-Government saat ini oleh berbagai lembaga pemerintah (OPD) di wilayah tersebut. Analisis data dilakukan dengan menggunakan penentuan Cart dan referensi data Bank Dunia untuk memastikan keselarasan kemajuan Kabupaten Maros dengan standar internasional penerapan e-Government. Hasilnya menunjukkan kemajuan signifikan dalam kehadiran dan interaksi web, namun tantangan tetap ada dalam integrasi penuh layanan transaksional. Studi ini menyoroti hambatan-hambatan, termasuk terbatasnya infrastruktur digital dan rendahnya tingkat melek huruf di kalangan staf pemerintah dan masyarakat, yang menghambat optimalisasi layanan e-Government. Selain itu, laporan ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat literasi digital dan meningkatkan infrastruktur teknologi untuk meningkatkan penyampaian layanan publik di wilayah tersebut. Secara keseluruhan, penelitian ini menggarisbawahi potensi e-Government untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan di Kabupaten Maros
Unduhan
Diterbitkan
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2026 Aldy Nurdiansyah, Nina Lestari, Nursaleh Hartaman

Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
- The right of publication of all material information contained in this journal site is held by the editorial board / editor with the knowledge of the author. Journal Manager will uphold the moral rights of the author.
- The formal legal aspect of access to any information and articles contained in this journal site refers to the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 (CC BY-SA) license, which means that This license lets others remix, adapt, and build upon your work even for commercial purposes, as long as they credit you and license their new creations under the identical terms. This license is often compared to “copyleft” free and open source software licenses. All new works based on yours will carry the same license, so any derivatives will also allow commercial use.
- Each Ilmu Pemerintahan Widya Praja journal, both printed and electronic, is open access for educational, research and library purposes. Beyond this purpose, publishers or journal managers are not responsible for copyright infringement committed by readers or users.


