PENANGGULANGAN STUNTING MELALUI COLLABORATIVE GOVERNANCE DI KABUPATEN PEMALANG PROVINSI JAWA TENGAH

Penulis

  • Ane Permatasari Ilmu Pemerintahan, FISIPOL, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
  • Galih Prasongko Ilmu Pemerintahan, FISIPOL, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

DOI:

https://doi.org/10.33701/jipwp.v51i1.3217

Kata Kunci:

Collaborative governance, pencegahan, penanggulangan, penurunan, stunting

Abstrak

Stunting sekarang merupakan masalah utama di Indonesia dan juga di seluruh dunia. Pada 1000 hari pertama kehidupan, yang merupakan masa prima bagi pertumbuhan dan perkembangan manusia, kekurangan gizi menyebabkan stunting. Inisiatif pencegahan dan pengendalian stunting masih dievaluasi dan dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Pencegahan dan penanggulangan stunting merupakan prioritas Kabupaten Pemalang yang angka kejadian stunting cukup tinggi (22,94%). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana Collaborative Governance diterapkan secara lokal dan bagaimana pengaruhnya terhadap kasus stunting di Kabupaten Pemalang. Penelitian ini berjenis kualitatiaf Karena penelitian kualitatif dapat menggambarkan peristiwa dan fenomena yang dinamis dan terus berkembang, maka digunakanlah penelitian ini.Pengumpulan data bersumber dari data primer, hasil wawancara dari instansi pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan collaborative governance, dan data sekunder dokumen-dokumen yang diperoleh dari studi pustaka.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tata kelola kolaboratif telah berhasil diterapkan di Kabupaten Pemalang telah berjalan dengan baik. Selain itu, collaborative governance yang diterapkan terbukti mampu menurunkan angka stunting di Kabupaten Pemalang secara signifikan setiap tahunnya.

Kunci: collaborative governance; pencegahan; penanggulangan; penurunan; stunting.

Unduhan

Diterbitkan

2025-09-03

Terbitan

Bagian

Articles

Cara Mengutip

Permatasari, A., & Prasongko, G. (2025). PENANGGULANGAN STUNTING MELALUI COLLABORATIVE GOVERNANCE DI KABUPATEN PEMALANG PROVINSI JAWA TENGAH. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 51(1), 30-43. https://doi.org/10.33701/jipwp.v51i1.3217