PENANGGULANGAN STUNTING MELALUI COLLABORATIVE GOVERNANCE DI KABUPATEN PEMALANG PROVINSI JAWA TENGAH
DOI:
https://doi.org/10.33701/jipwp.v51i1.3217Kata Kunci:
Collaborative governance, pencegahan, penanggulangan, penurunan, stuntingAbstrak
Stunting sekarang merupakan masalah utama di Indonesia dan juga di seluruh dunia. Pada 1000 hari pertama kehidupan, yang merupakan masa prima bagi pertumbuhan dan perkembangan manusia, kekurangan gizi menyebabkan stunting. Inisiatif pencegahan dan pengendalian stunting masih dievaluasi dan dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Pencegahan dan penanggulangan stunting merupakan prioritas Kabupaten Pemalang yang angka kejadian stunting cukup tinggi (22,94%). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana Collaborative Governance diterapkan secara lokal dan bagaimana pengaruhnya terhadap kasus stunting di Kabupaten Pemalang. Penelitian ini berjenis kualitatiaf Karena penelitian kualitatif dapat menggambarkan peristiwa dan fenomena yang dinamis dan terus berkembang, maka digunakanlah penelitian ini.Pengumpulan data bersumber dari data primer, hasil wawancara dari instansi pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan collaborative governance, dan data sekunder dokumen-dokumen yang diperoleh dari studi pustaka.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tata kelola kolaboratif telah berhasil diterapkan di Kabupaten Pemalang telah berjalan dengan baik. Selain itu, collaborative governance yang diterapkan terbukti mampu menurunkan angka stunting di Kabupaten Pemalang secara signifikan setiap tahunnya.
Kunci: collaborative governance; pencegahan; penanggulangan; penurunan; stunting.
Unduhan
Diterbitkan
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2025 Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja

Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
- The right of publication of all material information contained in this journal site is held by the editorial board / editor with the knowledge of the author. Journal Manager will uphold the moral rights of the author.
- The formal legal aspect of access to any information and articles contained in this journal site refers to the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 (CC BY-SA) license, which means that This license lets others remix, adapt, and build upon your work even for commercial purposes, as long as they credit you and license their new creations under the identical terms. This license is often compared to “copyleft” free and open source software licenses. All new works based on yours will carry the same license, so any derivatives will also allow commercial use.
- Each Ilmu Pemerintahan Widya Praja journal, both printed and electronic, is open access for educational, research and library purposes. Beyond this purpose, publishers or journal managers are not responsible for copyright infringement committed by readers or users.


