AKUNTABILITAS PENGGUNAAN KEUANGAN DESA (Studi Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan APBDes di Desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar Tahun 2018)
(Studi Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan APBDes di Desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar Tahun 2018)
DOI:
https://doi.org/10.33701/jipwp.v46i2.1327Kata Kunci:
Akuntabilitas; Desa; Keuangan Desa; Laporan Pertanggungjawaban.Abstrak
Penelitian ini mengkaji dan menganalisis laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa di Desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar. Dalam penggunaan keuangan desa dituntut adanya akuntabilitas laporan pertanggungjawaban sebagai wujud dari tata kelola pemerintahan yang baik, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, agar tata kelola pemerintahan itu berjalan dengan baik, efektif dan efisien. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan pengamatan atau observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Alam Panjang telah dengan baik menyampaikan laporan keuangan desa secara akuntabilitas, baik secara vertikal (kepada bupati) maupun secara horizontal (kepada masyarakat) yang disampaikan melalui berbagai forum kemasyarakatan. Namun walaupun laporan pertanggungjawabannya sudah mengikuti regulasi/peraturan yang sudah ada, juga diperlukan monitoring dan evaluasi dalam penggunaan keuangan desa tersebut, agar keuangan desa tersebut bisa bermamfaat bagi pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Referensi
Amrizal Imawan, Dkk. ÔÇØPeran Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Membangun Kepercayaan PublikÔÇØ. Volume 10, April 2019
Astri Juainita, Grace B Nangoi, Herman Karamoy. ÔÇØAkuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dikecamatan Kotamobagu Selatan Kota KotamobaguÔÇØ.
Azhari. ÔÇØAkuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat DesaÔÇØ, Vol.4, April-Juni 2016.
Canggih.ÔÇØPemerintahan Desa Alam Panjang Diduga Tak Harmonis Dan Terkesan Tidak TransparanÔÇØ, https://www.erapublik.com/2019/09/pemerintahan-desa-alam-panjang-diduga.html. diakses pada tanggal 04 September 2019 pukul 21.57 WIB
Dinas PMD Terus Lakukan Monitoring Terhadap Pelaporan Keuangan Desa. http://www.riaukontras.com/read-512-13287-2019-09-09-dinas-pmd-terus-lakukan-monitoring--terhadap-pelaporan-keuangan-desa.html Senin, 09-09-2019 - 20:31:28 WIB
Fatmawati Ana. ÔÇØAnalisis Permasalahan Dalam Pelaporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Pada Pemerintah Kabupaten Lombok TengahÔÇØ. Vol 1 (1) 2018.
Fernanando Sihombing.ÔÇ£Kejari Kampar Sedang Tangani Dugaan Korupsi Di Beberapa DesaÔÇØ, https://pekanbaru.tribunnews.com/2018/01/09/kejari-kampar-sedang-tangani-dugaan-korupsi-di-beberapa-desa. Diakses pada hari Selasa, 09 Januari 2018 Pukul 17:04 04 WIB
Fitrawan Mondale, Dkk. ÔÇØAnalisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Perbandingan Pada Desa Balng Kolak I Dan Desa Blang Kolak II).Volume 3 Nomor 2, Tahun 2017
Kabul Setio Utomo, Dkk, ÔÇØAnalisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan DesaÔÇØ.Volume 13. Nomor 1, April 2018.
Karyanto R. Rudi.ÔÇØApakah Penyaluran Dana Desa Terhambat Oleh Karakteristik Kepala Desa?ÔÇØ.Vol.16, No.2, Agustus 2016
Kemendes PDT dan Transmigrasi RI, ÔÇ£ Survey BPS, Dana Desa Berhasil Turunkan Jumlah Desa Tertinggal Sebanyak 6.518 DesaÔÇØ, https://www.kemendesa.go.id/view/detil/2746/survey-bps-dana-desa-berhasil-turunkan-jumlah-desa-tertinggal-sebanyak-6518-desa diakses pada tanggal 11 Desember 2018.
Kristo Relianus. ÔÇ£Masalah Pengelolaan Keuangan DesaÔÇØ, https://kupang.tribunnews.com/2016/04/08/masalah-pengelolaan-keuangan-desa. diakses pada hari Jumat, 08 April 2018 Pukul 19.12 WITA.
Peraturan Bupati Kampar No.17 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kampar
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 Tentang Tata pengelolaan keuangan desa
Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 Tentang Desa
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 pada pasal 1 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Rizki Ramadhan, ÔÇÿKemendes: Pengawasan Dana Desa DiperlukanÔÇÖ, http://www.jurnas.com/artikel/61794/kemendes-pengawasan-dana-desa-diperlukan/ di akses pada tanggal 31 oktober 2019 pukul 15.45 WIB
Sudjatmiko, Zakaria. 2015. ÔÇØDesa Kuat, Indonesia HebatÔÇØ. Jakarta: Pustaka Yustisia.
Sujarweni V. Wiratna.2015.Akuntansi Desa ÔÇÿPanduan Tata Kelola Keuangan DesaÔÇÖ. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
Tim Visi Yustisia. 2016.ÔÇØPedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana DesaÔÇØ. Jakarta, IKAPI.
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Unduhan
Diterbitkan
Terbitan
Bagian
Lisensi
- The right of publication of all material information contained in this journal site is held by the editorial board / editor with the knowledge of the author. Journal Manager will uphold the moral rights of the author.
- The formal legal aspect of access to any information and articles contained in this journal site refers to the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 (CC BY-SA) license, which means that This license lets others remix, adapt, and build upon your work even for commercial purposes, as long as they credit you and license their new creations under the identical terms. This license is often compared to “copyleft” free and open source software licenses. All new works based on yours will carry the same license, so any derivatives will also allow commercial use.
- Each Ilmu Pemerintahan Widya Praja journal, both printed and electronic, is open access for educational, research and library purposes. Beyond this purpose, publishers or journal managers are not responsible for copyright infringement committed by readers or users.


