MODEL PENGEMBANGAN DESA PUSAT PERTUMBUHAN PADA KECAMATAN PERBATASAN NEGARA DI KABUPATEN SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DOI:
https://doi.org/10.33701/jipwp.v51i1.5262Kata Kunci:
desa pusat pertumbuhan, perbatasan negara, pembangunan desa, model 4MAbstrak
Pengembangan desa pusat pertumbuhan di wilayah perbatasan negara menjadi strategi penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan. Penelitian ini bertujuan menganalisis model pengembangan desa pusat pertumbuhan di Kecamatan Perbatasan Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, dengan fokus pada Desa Entikong dan Desa Balai Karangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mendukung pertumbuhan desa, seperti aksesibilitas, infrastruktur, potensi ekonomi, layanan publik, dan dukungan kebijakan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Entikong memiliki keunggulan strategis sebagai Pos Lintas Batas Negara (PLBN), sementara Desa Balai Karangan berkembang sebagai pusat ekonomi lokal dengan konektivitas yang baik. Model pengembangan desa pusat pertumbuhan yang diusulkan berbasis pada pendekatan 4M, yaitu Mengembangkan potensi perdagangan, Meningkatkan infrastruktur dasar, Memperkuat kelembagaan desa, dan Meningkatkan kualitas layanan publik. Implementasi model ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi desa perbatasan dan menciptakan pembangunan yang lebih inklusif serta berkelanjutan.
Kata kunci: desa pusat pertumbuhan, perbatasan negara, pembangunan desa, model 4M.
Unduhan
Referensi
Adisasmita, Rahardjo. 2006. Pembangunan Pedesaan Dan Perkotaan. Yogyakarta: Graha Ilmu
Agnew, John, 2008, Borders on the mind: reframing border thinking, Department of Geography, UCLA, USA
Arief, R., Abdul, A., Salim Rasyidi, E., & Latief, R. (2021). Studi Penentuan Kawasan Terpilih Pusat Pengembang Desa Pertumbuhan di Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan. Journal of Urban Planning Studies, 2(1), 096-109. https://doi.org/10.35965/jups.v2i1.34
Arifin, Saru, 2014, Hukum Perbatasan Darat Antarnegara, Jakarta, Sinar Grafika
Awang, Abd Hair; Sulehan, Junaenah; Abu Bakar, Noor Rahamah; Abdullah, Mohd Yusof; Liu, Ong Puay, 2013, Informal Cross-Border Trade Sarawak (Malaysia)-Kalimantan (Indonesia): A Catalyst for Border Community’s Development, Asian Social Science (ASS) Vol. 9, No. 4, https://doi.org/10.5539/ass.v9n4p167
Bastemeijer, T. et al. 1987. An Approach to Rural Center Planning in the Framework of Integrated Regional Development. Depertement of Civil Engineering, University of Technology, Delf. The Netherlands
Creswell, Jhon. W. 2014. Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications
Fauzi, Dea Triana, 2016, Fenomena Masalah Lintas Batas IndonesiaPapua Nugini Dan Pengaruhnya Terhadap Hubungan Bilateral Indonesia-Papua Nugini, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UNPAS.http://repository.unpas.ac.i d/571/
Fernandina, M., Mujio, M., Septiawan, Y., Hidayat, J. T., Armadi, D. A., Ningsih, N. W Nugraha, H., Rahayu, R. A., & Sari, D. K. (2023). Penentuan Pusat Pertumbuhan Sebagai Arahan Pengembangan Kawasan Perdesaan Di Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor. Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian Dan Pengembangan, 7(2), 9–23. https://doi.org/10.32630/sukowati.v7i2.368
Fisher, H. B. dan Shyamadas. 1983. Hierarchical Location Analysis for Integrated Area Planning : Experience of the pilot Research Project in Growth Centers, India. Paper presented in the 1983 Regional Science Congress in Vienna
Hasnin, Muhammad, (2018), Strategi Pengembangan Wilayah Perbatasan Pulau Morotai Dalam Memacu Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Maluku Utara, Humano: Jurnal Penelitian, Vol 9, No 2
Iswanto, B., Munadi, M., & Suriadi, S. (2020). Uncover Local Wisdom Value Of Trade At The Border Of Indonesia-Malaysia: An Islamic Economics Perspective. Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam.
Johannes, A. (2019). Penanganan Masalah-Masalah Sosial Di Kecamatan Kawasan Perbatasan Kabupaten Sanggau. Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa, 4(2), 50-61. https://doi.org/10.33701/jipsk.v4i2.763
Kurniadi, Dendy. 2009. “Strategi Pengembangan Wilayah Perbatasan Antarnegara: Memacu Pertumbuhan Ekonomi Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, Universitas Diponegoro, Semarang, http://eprints.undip.ac.id/24152/
Marihandono, Djoko. 2011. Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat: Sumber Sejarah dan Permasalahannya. Paradigma: Jurnal Kajian Budaya 1, no. 2 (July). 10.17510/paradigma.v1i2.10.
Mahdi, Acan, 2016, Agenda Media terhadap Isu Perbatasan Kalimantan Barat pada Harian Pontianak Post dan Tribun Pontianak, Jurnal Al-Hikmah, Vol 10, No
Muta'ali, Luthti Luthti, 2003, Studi Penentuan Desa-Desa Pusat Pertumbuhan Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Majalah Geografi Indonesia, Vol 17, No 1,
Neuman, W. Lawrence. 2014. Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. Seventh Edition. Boston: Allyn and Bacon. http://letrunghieutvu.yolasite.com/resources/w-lawrence-neuman-social-research-methods-qualitative-and-quantitative-approaches-pearson-education-limited-2013
Rogowska, Beata. (2021) Potyczki metodologiczne Gunnara Myrdala. Optimum. Economic Studies. DOI: 10.15290/oes.2021.01.103.07
Salmah, Emi; Sahri, & Astuti, Endang, (2018). Analisis Penentuan Desa Pusat Pertumbuhan Di Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat. Journal of Economics and Business, 4(2), 18 - 33. https://doi.org/10.29303/ekonobis.v4i2.20
Siburian, R. (2002). Entikong: Daerah Tanpa Krisis Ekonomi di Perbatasan Kalimantan Barat–Sarawak. Antropologi Indonesia 67, hal. 89. https://doi.org/10.7454/ai.v0i67.3431
Setiawan, I., & Madjid, U. (2022). Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Perbatasan Negara Di Entikong, Kabupaten Sanggau. Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa, 7(2), 121-132. https://doi.org/10.33701/jipsk.v7i2.2918.
Soleh, Ahmad (2017), Strategi Pengembangan Potensi Desa, Jurnal Sungkai, Vol. 5 No. 1, 32-52, DOI: https://doi.org/10.30606/js.v5i1.1181
Tarigan, Robinson. (2009). Perencanaan Pembangunan Wilayah. Bumi Aksara. Jakarta
Taylor, D.R.F. 1981, Roles and Function of Lower Order Centers in Rural Developmen In Fu Chen Lo (ed), Rural-Urban Relations and Regional Development. Maruzen Asia, Nagoya, Japan.
Tribunnews.com, Kepala Kantor Imigrasi Entikong Sebut ada 19 'Jalan Tikus' yang Rawan di Perbatasan,http://pontianak.tribunnews.com/2019/01/19/kepalakantor-imigrasi-entikong-sebutada-19-jalan-tikus-yang-rawan-diperbatasan ugm.ac.id, Posisi Kelembagaan, Kendala Dalam Mengelola Perbatasan Negara,berita tanggal, 05 Juni 2013, https://www.ugm.ac.id/id/berita/78 80-posisi-kelembagaan-kendaladalam-mengelola- perbatasannegara.
ugm.ac.id, Posisi Kelembagaan, Kendala Dalam Mengelola Perbatasan Negara,berita tanggal, 05 Juni 2013, https://www.ugm.ac.id/id/berita/7880-posisi-kelembagaan-kendala-dalam-mengelola- perbatasan-negara.
Yanti, B.V., & Muawanah, U. (2020). Dinamika Kesepakatan Perdagangan Lintas Batas Antara Indonesia Dan Malaysia Dan Pengembangan Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sebatik Di Kalimantan Utara, Research Center for Marine and Fisheries Socio-Economic, Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Vol 10, No 1, https://doi.org/10.15578/jksekp.v10i1.8318
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2025 Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja (JIPWP)
Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
- The right of publication of all material information contained in this journal site is held by the editorial board / editor with the knowledge of the author. Journal Manager will uphold the moral rights of the author.
- The formal legal aspect of access to any information and articles contained in this journal site refers to the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 (CC BY-SA) license, which means that This license lets others remix, adapt, and build upon your work even for commercial purposes, as long as they credit you and license their new creations under the identical terms. This license is often compared to “copyleft” free and open source software licenses. All new works based on yours will carry the same license, so any derivatives will also allow commercial use.
- Each Ilmu Pemerintahan Widya Praja journal, both printed and electronic, is open access for educational, research and library purposes. Beyond this purpose, publishers or journal managers are not responsible for copyright infringement committed by readers or users.
