MEMAHAMI KEBIJAKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI PROVINSI BANTEN
DOI:
https://doi.org/10.33701/jipwp.v49i1.3133Kata Kunci:
perencanaan, tata ruang, pemerintah daerahAbstrak
Salah satu penyebab terjadinya masalah lingkungan seperti bencana alam di banyak wilayah Indonesia adalah pelanggaran penggunaan lahan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Selain itu, peneliti melakukan analisis data dengan menggunakan dua model analisis, yaitu model strategi analisis deskriptif kualitatif dan model strategi analisis kontrol kualitatif. RTRW sebagai sebuah kebijakan dianalisis berdasarkan pandangan Grindle bahwa ada dua variabel utama yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu: konten politik; dan lingkungan implementasi. Sementara itu, dari sudut pandang perencanaan wilayah, Rapoport menunjukkan bahwa pembentukan perumahan tidak hanya terdiri dari faktor fisik, tetapi juga dapat terdiri dari berbagai faktor sosial budaya yang ada dan tidak dalam arti sempit. melihat perencanaan tata ruang sebagai hasil dari perencanaan tata ruang. Dia menekankan bahwa perencanaan wilayah adalah tentang mendistribusikan kegiatan dan kegiatan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Melalui artikel ini kami menyimpulkan bahwa pemanfaatan wilayah harus disikapi dengan kebijakan perencanaan wilayah. Namun dalam praktiknya, pemkot menghadapi kendala. Pemerintah daerah berusaha agar RTRW tetap konsisten dengan pedoman pemerintah dan terlihat bahwa pedoman RTRW juga dimasukkan dalam dokumen perencanaan. Pemerintah kota berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan untuk memastikan konsistensi pelaksanaan RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota.
Unduhan
Referensi
Adianti, Shelly Yunita. 2020. Perencanaan Tata Ruang sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan (Studi Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto) Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol. 6 No. 1 ISSN (print) 2302 2698; ISSN (online) 2503 2887. https://jiap.ub.ac.id/index.php/jiap/article/view/921
Sari, Juliana. , Irsyadi Siradjuddin, Andi Idham Studi 2021. Perkembangan Kawasan Permukiman di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Jurnal Penataan Ruang Vol 16 No 1. E ISSN 2716 179X P ISSN 1907 4972 https://iptek.its.ac.id/index.php/jpr/article/view/8145
Achmad Sodiki & Yanis Maladi, Politik Hukum Agraria, Mahkota Kata Yogyakarta, 2009
Azman, Fauzi. 2011. Aspek Geologi Permukaan Sebagai Salah Satu Unsur Pertimbangan Dalam Penataan Ruang. Jurnal.
Bernard Limbong, 2011. Pembangunan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Regulasi, Konfensasi, Penegakan Hukum, Jakarta: Margaretha Pustaka
Dunn, N William. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
Edwards III, George C. 1980. Implementing Public Policy. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
Effendi, dkk, 2010, Sinergisitas Penataan Ruang, Kanun, Jurnal Ilmu Hukum, Nomor 52 Tahun XII, Desember 2010.
Elgendy, H., Seidemann, D dan Wilske, S. 2004. New Challenges For City And Regional Planning: Inner Development Of Cities And Regions For Promoting Sustainable Development In: ISoCaRP 40th International Planning Congress: "Managemen of Urban Regions" Congress CD. The Hague: ISoCaRP.
Freeman, R. (2006). Learning in Public Policy. In M. Moran, M. Rein, & R. E. Goodin, The Oxford Handbook of Public Policy ,. New York: Oxford University Press.
Godin, R. E., Rein, M., & Moran, &. M. (2006). The Public and its Policies. In M. Moran, M. Rein, & R. E. Goodin, The Oxford Handbook ff Public Policy New York: Oxford University Press
Grydehøj, A dan Hayward, P. 2014. Social And Economiceects Of Spatial Distribution In Island Communities: Comparing the Islesof Scilly and Isleof Wight,UK. Journal of Marine and Island Cultures Vol. 3, p.9-19. Hardjosoemantri, Koesnadi, 1993. Hukum Tata Lingkungan, Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
Hasyim, Syarifuddin, 2004, Pendekatan Hukum Tata Ruang Dalam Investasi Dan Kaitannya Dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah. Disertasi, Unpad, Bandung.
Indrawan, Stephanus Evert, Purwanto,Prasasto Satwiko, Krisprantono, Kajian Makna Hunian Paska Bencana Dalam Sudut Pandang Filosofis. Jurnal Arsitektur ALUR–Vol4 No 2 September 2021e-ISSN 2685-1490; p-ISSN 2615-1472 hal 118-124
Indrawati, Sri Mulyani. 1994. Permasalahan Sistem dan Strategi Perencanaan Pembangunan Daerah. Disampaikan dalam Seminar Nasional Perencanaan Pengembangan Wilayah Kerjasama Jurusan Planologi FTSP-ITB & GTZ, Bandung.
Jaradat, N.M.S dan Al Maani, A.I. 2014. The impact of Knowledge Management Infrastructure on Performance Effectiveness in Jordanian Organizations. Arab Economic And Business Journal Vol. 9, p.27–36
Nugroho, D. Riant. 2003. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
Soerjodibroto, Guritno, 2006, Tata Ruang Dalam Pembangunan Kota yang Berkelanjutan, Adeksi, Jakarta.
Suharto, Edi. 2005. Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial. Bandung: Penerbit Alfabeta.
Yurista, Ananda Prima 2022. .Implementasi Pengaturan Penataan Ruang Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota secara Berjenjang dan Komprehensif Jurnal lergislasi Indonesia Vol 19 No 1 ISSN (Print) 0216 1338; ISSN (Online) 2579 5562 https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/800
Hakim, Lukmanul. Emma Rochima, Santhy Wyantuti Implementasi Kebijakan Dan Realisasi Rencana Tata Ruang Kec. Garut Kota Di Kab. Garut: Studi Analisis Kebijakan (Policy Implementation and Realization of Spatial Planning in Garut Kota District in Garut Regency: Policy Analysis Study) Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, 12(2), 2021, 163 – 175 https://jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/1938
Janpatar Simamora dan Andrie Gusti Ari Sarjono 2022. Urgensi Regulasi Penataan Ruang Dalam Rangka Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO). Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen Volume 03 Nomor 01 Januari 2022 Halaman. 59-73 e-ISSN: 2723-164X p-ISSN: 2722-9858 http://ejournal.uhn.ac.id/index.php/opinion
Kautsary, J., & Shafira, S. (2019). Kualitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kelengkapan materi ketentuan umum peraturan zonasi Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Kendal. Jurnal Planologi, 16(1), 1-15. http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/psa/article/view/4372
Mokodongan, R.P., Rondonuwu, D.M., & Moniaga, I.L. (2019). Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamobagu tahun 2014-2034. Jurnal Spasial, 6(1), 68-77 https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/spasial/article/view/22821
Nasriaty. (2019). Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Mamuju Utara. Jurnal Katalogis, 4(5), 98–108. http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/6597
Susanti, D. (2020). Pengawasan pemanfaatan ruang di Kota Bandung. Jurnal Sosial dan Politik, 25(1), 44-52. http://journal.unla.ac.id/index.php/sospolunla/article/view/1507
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
- The right of publication of all material information contained in this journal site is held by the editorial board / editor with the knowledge of the author. Journal Manager will uphold the moral rights of the author.
- The formal legal aspect of access to any information and articles contained in this journal site refers to the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 (CC BY-SA) license, which means that This license lets others remix, adapt, and build upon your work even for commercial purposes, as long as they credit you and license their new creations under the identical terms. This license is often compared to “copyleft” free and open source software licenses. All new works based on yours will carry the same license, so any derivatives will also allow commercial use.
- Each Ilmu Pemerintahan Widya Praja journal, both printed and electronic, is open access for educational, research and library purposes. Beyond this purpose, publishers or journal managers are not responsible for copyright infringement committed by readers or users.
