Peran Kebijakan Fiskal Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Dan Sosial

Abstract

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of fiscal policy in addressing social inequality, unemployment, and fostering inclusive economic growth in Indonesia. A descriptive qualitative method was employed to explore the roles of progressive tax systems, social transfer programs, and infrastructure investments. The findings reveal that while policies like the Family Hope Program (PKH) positively impact societal welfare, the effectiveness of income redistribution remains limited. Economic inequality persists, as indicated by the Gini coefficient, which reached 0.409 in 2023. Infrastructure plays a crucial role in reducing disparities and creating economic opportunities, especially in underdeveloped regions. The conclusion emphasizes the need for enhanced oversight, transparency, and inclusivity in fiscal policy implementation to ensure its benefits are experienced by all segments of society.

Keywords: Fiscal policy, social inequality, unemployment, inclusive development, infrastructure.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan fiskal dalam mengatasi ketimpangan sosial, pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia. Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk mengeksplorasi peran sistem pajak progresif, program transfer sosial, dan investasi infrastruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, efektivitas redistribusi pendapatan masih terbatas. Ketimpangan ekonomi terus meningkat, terlihat dari koefisien Gini yang mencapai 0,409 pada tahun 2023. Infrastruktur berperan krusial dalam mengurangi ketimpangan dan menciptakan peluang ekonomi, terutama di daerah tertinggal. Kesimpulan menunjukkan perlunya peningkatan pengawasan, transparansi, dan inklusivitas dalam pelaksanaan kebijakan fiskal agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kata Kunci : Kebijakan fiskal, ketimpangan sosial, pengangguran, pembangunan inklusif, infrastruktur