FUNGSI PENGAWASAN KOMISI B DPRD KABUPATEN BANDUNG DALAM UPAYA PENINGKATAN PARIWISATA DI KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT

Abstract

ABSTRACT
The supervisory function attached to members of Commission B, is the same function
that all DPRD members have. Commission B, which is a tool for the DPRD in charge of
the economy and ¤öinance, and one of its ¤öields, namely tourism. This type of research is
descriptive qualitative, by taking facts based on research subjects located in Commission
B of the Bandung Regency DPRD. The data from this study are primary data from
observations and interviews with informants, namely the Chairman of Commission B of
the Bandung Regency DPRD, members of the Bandung Regency DPRD Commission B, the
Tourism Of¤öice and the community. Based on the supervision theory according to Simbolon,
the supervision carried out by Commission B is carried out in stages, inseparable from the
functions, duties and authority possessed by the DPRD, which is realized in overseeing the
implementation of Regional Regulations and APBD in the ¤öield of tourism.
Keywords: oversight, autonomy, and tourism
ABSTRAK
Fungsi pengawasan yang melekat pada anggota Komisi B, merupakan fungsi
yang sama yang dimiliki oleh semua anggota DPRD. Komisi B merupakan alat
kelengkapan DPRD yang membidangi perekonomian dan keuangan, dan salah satu
bidangnya yaitu bidang pariwisata. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui
pelaksanaan fungsi pengawasan Komisi B DPRD Kabupaten Bandung khususnya
dalam upaya peningkatan pariwisata. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif,
dengan mengambil fakta berdasarkan subjek penelitian yang berlokasi di Komisi
B DPRD Kabupaten Bandung. Berdasarkan teori pengawasan menurut Simbolon
dengan variable rencana (planning) yang harus ditentukan, perintah (orders)
terhadap pelaksanaan pekerjaan (performance), tujuan, dan kebijakan yang telah
ditentukan sebelumnya, pengawasan yang dilaksanakan oleh Komisi B dilaksanakan
secara bertahap tidak terlepas dari fungsi, tugas dan wewenang yang dimiliki oleh
DPRD yaitu diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD
di bidang pariwisata. Secara mitra kerja pemerintah daerah dan berbagai lembaga
publik lainnya Komisi B mempunyai tugas-tugas pengawasan yang bersifat khusus
sebagai wakil rakyat di daerah.
Kata kunci: pengawasan, otonomi, pariwisata