Analisis Kebutuhan Jabatan Fungsional Rumpun Kekomputeran dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Keywords:
ASN, Computer Cluster, Functional, Government, SPBEAbstract
Abstrak
Sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) merupakan istilah lain dari e-government. SPBE di Indonesia diatur dan dimulai tahun 2018 sesuai Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. SPBE yang efektif dan efisien dapat tercipta jika pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai roda penggerak pemerintahan ahli dan terampil dalam menyelenggarakan SPBE. Namun, selama ini jumlah pegawai ASN terbanyak adalah jabatan administrasi. Jabatan fungsional sebagai pendukung implementasi SPBE lebih teknis dan terampil berdasarkan jumlah dan kesesuaiannya masih belum memadai. Sedangkan dalam pelaksanaan SPBE, administrasi dilakukan oleh alat yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Artikel ini membahas kriteria jabatan fungsional rumpun kekomputeran yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPBE dijelaskan dalam hasil analisis tulisan ini. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis kebutuhan jabatan fungsional rumpun kekomputeran yang ahli dan terampil disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah dalam menyelenggarakan SPBE. Tulisan ini merupakan studi literatur berdasarkan teori, peraturan perundang-undangan dan data statistik dari berbagai data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan SPBE, jabatan fungsional rumpun kekomputeran perlu diperbanyak baik jenis dan jumlahnya.
Kata Kunci: ASN; Fungsional; Pemerintahan; Rumpun Kekomputeran; SPBE
Â
Abstract
Electronic-based government system (SPBE) is another term for e-government. SPBE in Indonesia is regulated and starts in 2018 according to Presidential Regulation Number 95 of 2018. An effective and efficient SPBE can be created if the employees of the State Civil Apparatus (ASN) as a government cog are skilled and accomplished in organizing SPBE. However, so far the largest number of ASN employees is in administrative positions. Functional positions as supporting the implementation of SPBE are more technical and skilled based on the number and suitability are still not enough. While in the implementation of SPBE, administration is carried out by tools that use information and communication technology (ICT). This article discusses the functional criteria for computerized clusters needed in the operation of SPBE explained in the results of the analysis of this paper. The purpose of this paper is to analyze the need for functional positions in the computer clusters that are skilled and accomplished adjusted to the needs of the government in conducting SPBE. This paper is a literature study based on theory, legislation and statistical data from various secondary data. The results of this study indicate that in the implementation of SPBE, the functional position of the computer cluster needs to be reproduced in both types and numbers.
Keywords: ASN; Computer Cluster; Functional; Government; SPBE
Downloads
References
Hamner, M., Doaa, T., & Salah, B. (2010). Human Factors in Implementing E-Government in Developing Countries. In C. G. Reddick (Ed.), Citizens and E-government»: Evaluating Policy and Management (p. 185). New York.
Kharisma, B. R. (2016). Aparatur Sipil Negara. Jakarta: K E N C A N A.
McKillip, J. (1987). Need Analysis: Tools for the Human Services and Education. Michigan: Sage Publications.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 66/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya. , (2003).
Paath, C. K. (2018). Jumlah ASN di Indonesia 4.351.490 Orang. Berita Satu. Retrieved from https://www.beritasatu.com/nasional/515506/jumlah-asn-di-indonesia-4351490-orang
Pemerintah Republik Indonesia. Keputusan Presiden RI Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. , Pub. L. No. 87 (1999).
Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan. , (2011).
Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan. , Pub. L. No. 33 (2011).
Peraturan Presiden RI. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. , (2018).
Ramadhan, A. (2019). Menpan RB Ingin Ada Satu Juta ASN Profesional Lima Tahun ke Depan. Kompas. Retrieved from https://nasional.kompas.com/read/2019/08/21/17283061/menpan-rb-ingin-ada-satu-juta-asn-profesional-lima-tahun-ke-depan
Riana. (2019). Kakanwil Kemenag Kepri_ Pranata Komputer Ujung Tombak Inovasi Layanan - Jitunews. Jitunews. Retrieved from https://www.jitunews.com/read/98092/kakanwil-kemenag-kepri-pranata-komputer-ujung-tombak-inovasi-layanan
Schnoll, H. J. (2010). E-Government: Information, Technology, and Transformation»: Information, Technology, and Transformation. In Advances in Management Information Systems. Retrieved from http://e-resources.perpusnas.go.id:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=343426&site=eds-live
Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Tutang, M. M. (2012). Tenaga IT dan Pranata Komputer di Indonesia. Retrieved from Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia website: https://blogsivitas.lipi.go.id/sivitas/index/360/
