Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan

Analisis Sosial dan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Kualitas Udara Perkotaan: Studi Kasus di Kota Jakarta dan Surabaya

Nidaan Khofiya, Siti Azzahra Sumayya — Tue, 24 Dec 2024 00:00:00 +0000

Kualitas udara perkotaan merupakan isu krusial yang mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di kota-kota besar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran teknologi informasi dan faktor sosial dalam pengelolaan kualitas udara di Jakarta dan Surabaya sebagai dua kota besar di Indonesia. Studi ini menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif untuk mengevaluasi dampak teknologi informasi terhadap pemantauan dan pengelolaan kualitas udara, serta bagaimana persepsi dan perilaku masyarakat mempengaruhi efektivitas kebijakan lingkungan. Data dikumpulkan melalui survei terhadap penduduk, analisis data kualitas udara dari stasiun pemantauan, dan wawancara dengan pejabat pengelola lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi, seperti aplikasi pemantauan udara dan sistem peringatan dini, telah meningkatkan kesadaran masyarakat dan respon terhadap kualitas udara yang buruk. Namun, ada perbedaan signifikan antara Jakarta dan Surabaya dalam hal integrasi teknologi dan partisipasi masyarakat, yang dipengaruhi oleh faktor sosial dan infrastruktur yang berbeda di masing-masing kota. Studi ini menyimpulkan bahwa sementara teknologi informasi dapat memfasilitasi pengelolaan kualitas udara dengan cara yang lebih efisien, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat dan dukungan kebijakan yang sesuai. Rekomendasi dari penelitian ini mencakup peningkatan investasi dalam teknologi pemantauan, serta penguatan kampanye kesadaran lingkungan yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal di Jakarta dan Surabaya.

Kata kunci: Kualitas Udara, Teknologi Informasi, Sosiologi Masyarakat, Jakarta, Surabaya, Pengelolaan Lingkungan.

Pengentasan Digital Divide dalam Penerapan E-Government di Kabupaten Sumbawa

Muhamad Dimas, Mohammad Rezza Fahlevvi — Tue, 24 Dec 2024 00:00:00 +0000

Pemerintahan mengalami perkembangan yang pesat dalam bidang teknologi untuk mempermudah penyebaran informasi kepada masyarakat melalui media digital. Teknologi digunakan oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui implementasi E-Government. Namun, adanya digitalisasi yang digunakan pemerintah menemui hambatan dimana dalam masyarakat masih banyak yang mengalami digital divide terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah agar persebaran informasi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini menganalisis tipe digital divide yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Sumbawa dengan menggunakan dimensi digital divide dari Szilard Molnar yang terdiri dari kesenjangan akses, kesenjangan penggunaan, serta kualitas dari penggunaan. Penelitian ini mencoba untuk mengidentifikasikan bagaimana masyarakat menggunakan teknologi informasi dan hambatan apa yang dialami masyarakat selama menggunakannya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan tujuan agar data yang diperoleh dapat ditelusuri lebih dalam. Informan berasal dari beberapa bidang di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa, dan masyarakat desa yang terdampak digital divide. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari dimensi digital divide yang digagas oleh Molnar diperoleh data bahwa masyarakat pedesaan cenderung mengalami access divide yang disebabkan oleh persebaran jaringan yang tidak merata, masyarakat mengalami masalah pada usage divide dikarenakan keterbatasan masyarakat dalam memiliki perangkat elektronik, masyarakat juga terkendala keterbatasan skill atau kemampuan dalam menggunakan perangkat elektronik sehingga tidak dapat memaksimalkan manfaat yang di dapat dari penggunaan perangkat elektronik. Dari beberapa kendala diatas, pemerintah memiliki peran dalam mengentaskan digital divide agar E-Government dapat berjalan dengan baik.

Kata kunci: Digital Divide, E-Government, Masyarakat Desa.

Decoding Support for Pitha Limcharoenrat: A Quantitative Study on the Role of Political Challenges, Media Influence, and Public Perception Among Thai Voters in the USA

Tue, 24 Dec 2024 00:00:00 +0000

The variables affecting Thai voters living in the United States in their support for Pitha Limcharoenrat are investigated in this paper. Using data from 396 respondents gathered via an online poll, it emphasizes the roles of political problems, media impact, and public opinion, therefore reaching a distributed demographic efficiently. Multiple regression was used in the analysis, and the JAMOVI program was used to achieve a robust model fit (R2 = 0.583). This model fit accounts for 58.3% of the variance in voter support. It was found that public opinion was the most influential predictor among the factors (normalized value = 0.457), followed by the influence of the media (0.297) and political problems (0.117s). These results highlight the need of public opinion and media coverage in forming political support among the Thai diaspora in the United States, therefore providing insightful information for policies meant to involve expatriate populations.

Keywords: Diaspora, Media Influence, Public Perception, Voter Support.

Optimalisasi Penggunaan Website Newsroom dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Berbasis Elektronik

Tumija Tumija, Fadhilah Kafi — Tue, 24 Dec 2024 00:00:00 +0000

Tujuan penelitian ini mendapatkan gambaran optimalisasi penggunaan website newsroom, hambatan dan upayanya untuk meningkatkan pelayanan berbasis elektronik di Kabupaten Bekasi. Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun tehnik analisisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan website newsroom dalam meningkatkan pelayanan informasi berbasis elektronik pada Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Bekasi sudah optimal. Hal tersebut sesui tiga dimensi optimalisasi yaitu tujuan, alternatif keputusan dan sumber daya sudah dilaksanakan dengan baik sesuai Peraturan Bupati Bekasi Nomor 128 Tahun 2020. Namun dalam kualitas layanan dimensi efisiensi pada indikator pengunjung website newsroom hanya 50,6% dari pelayanan masyarakat. Kemudian dimensi system availability pada indikator kondisi jaringan internet masih terbatas. Adapun beberapa faktor penghambat dalam penggunaan website newsroom yaitu kurangnya sosialisasi, keterbatasan jaringan internet di dua Kecamatan, dan keterbatasan media elektronik. Hal ini di sebabkan karena masih banyaknya masyarakat yang memiliki ekonomi rendah. Upaya yang dilakukan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik melakukan sosialisasi dan meningkatkan jaringan internet. Adapun sarannya yaitu sebaiknya meningkatkan sosialisasi pelayanan informasi berbasis elektronik.

Kata kunci: Optimalisasi, Newsroom, Pelayanan Informasi Berbasis Elektronik.

Analisis Perbaikan Pelayanan Pengaduan Masyarakat Belitung Saluran Aspirasi Dan Pengaduan (Besadu) di Kabupaten Belitung (Studi pada Dinas Komunikasi dan Informatika)

Erlang Qomara, Muhammad S. Endro Lareken — Wed, 25 Dec 2024 00:00:00 +0000

Pelayanan pengaduan yang sudah dilakukan secara online seharusnya dapat direspons dengan cepat oleh Perangkat Daerah, namun sebaliknya respons Perangkat Daerah terhadap pengaduan masih ada yang lambat. Salah satunya yaitu Perangkat Daerah Kabupaten Belitung. Website BESADU yang dikelola oleh Dinas Kominfo Kabupaten Belitung memiliki beberapa kendala. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab lambatnya respons Perangkat Daerah terhadap pengaduan dari masyarakat Belitung serta saluran aspirasi dan untuk meningkatkan tampilan website BESADU yang sesuai dengan kebutuhan pengguna (user). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi (pengamatan), wawancara dan dokumentasi. Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu masih ada pengaduan dari masyarakat yang lambat direspons oleh Perangkat Daerah yang disebabkan oleh beberapa hal, serta website BESADU belum mempunyai fitur penggolongan pengaduan berdasarkan kategori tertentu dan belum mempunyai fitur kolom bantuan serta kemampuan respons dari website masih kurang. Penyebab dari lambatnya respons Perangkat Daerah terhadap pengaduan disebabkan karena isi pengaduan yang disampaikan oleh pengadu tidak jelas maksud pengaduannya, adanya kesalahan teknis dari operator admin BESADU dan Perangkat Daerah yang terkait, pengaduan tersebut ada yang mengandung unsur SARA, pengaduan tersebut diluar dari kewenangan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung, proses penyelesaian pengaduan tersebut membutuhkan anggaran keuangan. Website BESADU secara keseluruhan belum menampilkan website yang sesuai dengan kebutuhan pengguna (user), karena belum memenuhi kriteria clarity, concision, familiarity, responsiveness, concistency, aesthetics, efficiency, dan forgiveness.

Analisis Smart Governance di Kota Bengkulu

M. Rezza Mauludi, Agung Nurrahman — Wed, 25 Dec 2024 00:00:00 +0000

Pemerintah Kota Bengkulu telah mengadopsi smart city khususnya dimensi smart governance dalam penyelenggaraan digitalisasi pelayanan publik. Namun, masih terdapat permasalahan diantaranya berkaitan dengan adanya laman website yang tidak dapat diakses. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran umum dan menjelaskan smart governance di Kota Bengkulu. Metode yang digunakan ialah Quasi Qualitative. Alasan digunakan metode tersebut ialah karena hasil penelitian yang diperoleh menggunakan teori sebagai dasar pemikiran dari awal penelitian atau alat analisis di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat penerapan smart governance melibatkan berbagai elemen, diantaranya elemen pemerintah, swasta, dan masyarakat. Namun, aspek partisipasi menunjukkan adanya keterlibatan masyarakat yang masih terbatas dan pada aspek strategi politik menunjukkan bahwa belum adanya dukungan regulasi daerah yang secara khusus mengatur penerapan tersebut. Di sisi lain, Pemerintah Kota Bengkulu menunjukkan komitmen positif melalui penyediaan layanan publik berbasis online, adanya pengembangan infrastruktur dan transparansi pemerintahan. Kesimpulannya, penerapan smart governance di Kota Bengkulu terselenggara dengan cukup baik, dan membutuhkan peningkatan. Rekomendasi penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bengkulu sebaiknya dapat menyusun kebijakan daerah yang dapat mendukung penerapan smart governance, menyusun prioritas kebutuhan infrastruktur, meningkatkan kuantitas dan kualitas sosialisasi layanan publik berbasis online, dan mengembangkan mekanisme kolaborasi tidak hanya dengan pihak swasta, tetapi juga dengan pihak akademisi dan dari unsur media.

Kata kunci: Digitalisasi Pelayanan Publik, Smart City, Smart Governance, Transformasi Digital.

Penilaian Tata Kelola Teknologi Informasi Berbasis Kinerja Organisasi Menggunakan Cobit 2019 dan Balanced Scorecard (Studi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Kolaka Timur)

Reski Wahyudi, Murdiyana Murdiyana, Ikhbaluddin Ikhbaluddin — Wed, 25 Dec 2024 00:00:00 +0000

Penelitian ini berangkat dari adanya beberapa fenomena penerapan Teknologi Informasi (TI) dalam pelayanan publik di Kabupaten Kolaka Timur, yang selanjutnya dirumuskan menjadi isu-isu strategis dalam Renstra sebagai upaya memberi solusi terhadap permasalahan tata kelola TI yang belum terintegrasi, kurangnya singkronisasi dan koordinasi perangkat daerah dalam membangun jaringan terintegrasi, kualitas SDM bidang TIK yang masih rendah, serta sarana prasarana TI yang belum memadai. Penelitian ini tertuju agar pengevaluasian peran tata kelola TI dalam meningkatkan kinerja organisasi pemerintahan, dengan fokus pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Kabupaten Kolaka Timur. Menggunakan pendekatan mixed method dengan desain eksploratori sekuensial, penelitian ini menggabungkan analisis kualitatif dengan validasi kuantitatif, pengumpulan data melalui wawancara dan kuesioner. Analisis dengan Balanced Scorecard mengungkapkan bahwa target kinerja yang berorientasi pada pelanggan tidak terpenuhi. Mengacu pada tujuan layanan pelanggan COBIT 2019, studi ini memetakan tata kelola TI di empat domain. Hasil penelitian menunjukkan domain APO02 (strategi terkelola) mencapai level 3, sedangkan APO03, BAI05, dan DSS06 mencapai level 2. rekomendasi berdasarkan kerangka kerja COBIT 2019 diberikan. Rekomendasinya adalah peningkatan tata kelola dan manajemen teknologi informasi, memastikan semua proses berfungsi penuh dan selaras dengan tujuan organisasi, dan mengikuti pedoman COBIT 2019 untuk meningkatkan praktik tata kelola TI supaya mendukung pencapaian tujuan strategis.

Kata kunci: Kinerja Organisasi, Tata Kelola Teknologi Informasi, Balanced Scorecard, COBIT 2019.