Jurnal Polpem: Pengabdian Masyarakat

Sosialisasi, Verifikasi dan Validasi Data dalam Pendataan Keluarga Miskin Pada Aplikasi Kelurahan On Mobile (KELOM) di Kelurahan Sumelap Kecamatan Tamansari Kota Tasimalaya

2024-11-05T12:11:37+00:00

Data Badan Pusat Statistik menyebutkan tingkat kemiskinan di Kota Tasiklamaya pada tahun 2022 adalah sebesar 12,72%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi Jawa Barat dan juga rata-rata nasional. Sebagai upaya pendataan masyarakat miskin di Kota Tasikmalaya, Pemerintah Kota Tasikmalaya membuat suatu inovasi digital Kelurahan On Mobile (KELOM), sebagai bentuk digitalisasi pendataan dan sarana sumber informasi bagi masyarakat. Aplikasi KELOM membutuhkan verifikasi dan validasi penduduk miskin yang menjadi data awal Pemerintah Kota Tasikmalaya. Guna membantu dalam mempersiapkan data yang valid, pelaksanaan Magang sebagai bagian dari Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini difokuskan pada verifikasi dan validasi data kemiskinan di aplikasi KELOM dengan kondisi riil di Kelurahan Sumelap. Metode yang digunakan adalah sosialisasi, verifikasi, dan validasi. Hasil PkM di Kelurahan Sumelap menunjukkan, dilansir dari aplikasi KELOM, terhitung dari tanggal 22 Juni 2023 sebanyak 100% data Kepala Keluarga miskin telah terverifikasi dan tervalidasi. Adapun kendala yang dihadapi saat pelaksanaan verifikasi dan validasi antara lain karena faktor geografis, sarana, prasarana dan kondisi jaringan. Guna memastikan data kemiskinan merupakan data yang paling terbaru, diperlukan pembaharuan data secara terus menerus dan optimalisasi aplikasi KELOM melalui pelatihan digital aparat Kelurahan Sumelap.

PENGUATAN KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN KAMPUNG ADAT DI KABUPATEN JAYAPURA

2024-11-05T12:11:38+00:00

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) oleh Dosen IPDN Kampus Papua mengangkat Tema “Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Kampung Adat di Kabupaten Jayapura”. Kegiatan PKM melibatkan Satuan Praja Muda, Para Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura, dan Para Ondoafi serta Tokoh Adat di Kabupaten Jayapura. Metode Pengabdian yang digunakan adalah dengan melakukan studi awal dan Focus Group Discussion (FGD) dilatarbelakangi adanya peran dan kewenangan Ondoafi sebagai kepala kampung Adat yang dinilai oleh beberapa tokoh adat akan merendahkan wibawa seorang Ondoafi sebagai pemimpin adat karena secara struktural akan bertanggungjawab kepada kepala distrik, sedangkan hubungan Ondoafi dan kepala distrik sebatas koordinasi bukan bersifat struktural atau komando. Hasil kegiatan PKM dengan menggunakan pendekatan Yuridis dan Normatif dalam memperkuat Hasil FGD sebagai bahan rekomendasi , sebagai berikut : (1) Jabatan Kepala Kampung Adat sebaiknya diisi oleh perwakilan keret/marga atau yang dikenal dengan “Mata Rumah” yang yang ditunjuk oleh Ondoafi; (2) mewajibkan seluruh masyarakat kampung adat bisa berbahasa daerah (3) Secara kelembagaan Struktur penyelenggara pemerintahan Kampung adat dalam menjaga Check And Balancing dapat direstrukturisasi sebagai berikut: (a) Kepala Kampung Adat (Perwakilan Marga/keret) yang ditunjuk oleh Ondoafi; (b) Dewan Adat (Diketuai oleh Ondoafi); (c) sebaiknya seorang administrator atau sekretaris kampung adat diangkat sebagai PNS sesuai ketentuan yang berlaku; (d) Urusan Adat Bidang terdiri dari:Bidang Kependudukan;Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas);Bidang Pembangunan;Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan masyarakat; Bidang Umum; (4) Perlu disosialisasikan secara berkala dan masif terkait hak-hak yang diperoleh kampung adat; dan (5) Perlu ada peraturan turunan yang lebih teknis dalam bentuk Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati tentang Kelembagaan Kampung Adat dan mekanisme pengelolaan Kampung Adat.

Kata Kunci : Kampung Adat, Ondoafi, Kabupaten Jayapura.

OPTIMALISASI POSYANDU DAN PEMBERDAYAAN KADER KESEHATAN UNTUK PENANGGULANGAN STUNTING DI DESA DEMAAN KECAMATAN KOTA KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH

2024-11-05T12:11:38+00:00

ABSTRAK

Kemiskinan adalah salah satu penyebab stunting. Tujuan kegiatan PkM ini adalah untuk mengoptimalkan kader Posyandu dan pemberdayaan kesehatan dalam menanggulangi stunting di Desa Demaan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Desa Demaan memiliki 7 Posyandu dengan 12 balita stunting. Teori optimalisasi oleh Siringoringo (2005) digunakan dalam kegiatan ini. Indikator maksimisasi meliputi sosialisasi dengan keluarga balita stunting dan edukasi makanan pencegah stunting. Indikator minimisasi mencakup bantuan dana PMT selama 3 bulan yang dievaluasi dan dirujuk jika diperlukan. Indikator pemenuhan kriteria mencakup sosialisasi kepada ibu balita, Posyandu remaja, ibu hamil, dan calon pengantin. Indikator risiko rendah mencakup pemberian PMT, ASI, imunisasi rutin, memperhatikan jarak sumur dengan WC, dan menghindari polusi udara. Fasilitas pendukung meliputi alat penimbangan dan pengukur tinggi badan, anggaran PMT dari dana desa, dan penggunaan aplikasi EPPGBM untuk pencatatan. Kader Posyandu juga dilatih untuk mengukur dan menimbang dengan benar serta mencatat di Buku KIA. Optimalisasi dan pemberdayaan kader serta pemberian PMT telah berjalan baik, namun evaluasi menyeluruh dan rujukan untuk kasus-kasus yang memerlukan intervensi lebih intensif masih dikembangkan.

Kata kunci : gizi seimbang, kader posyandu dan kesehatan, stunting

ABSTRACT

Poverty is one of the causes of stunting. The purpose of this PkM activity is to optimise Posyandu cadres and health empowerment in tackling stunting in Demaan Village, Kota Kudus District, Kudus Regency, Central Java. Demaan Village has 7 Posyandu with 12 stunted toddlers. Optimisation theory by Siringoringo (2005) was used in this activity. Maximisation indicators include socialisation with families of stunted toddlers and education on stunting prevention foods. Minimisation indicators include PMT funding for 3 months which is evaluated and referred if needed. Criteria fulfilment indicators include socialisation to mothers of children under five, Posyandu for adolescents, pregnant women, and brides-to-be. Low-risk indicators include providing PMT, breastfeeding, routine immunisation, paying attention to the distance between wells and toilets, and avoiding air pollution. Supporting facilities include weighing and height measurement tools, PMT budget from village funds, and use of the EPPGBM application for recording. Posyandu cadres are also trained to measure and weigh correctly and record in the KIA Book. Optimisation and empowerment of cadres as well as provision of PMTs have worked well, but comprehensive evaluation and referral for cases that require more intensive intervention are still being developed.

Keywords: balanced nutrition, posyandu and health cadres, stunting