Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur)

Performance Appraisal among Civil Servants through Electronic Performance (E-Performance) at Badan Kepegawaian Daerah (BKD) of Karo Regency, North Sumatera Province

2023-06-22T11:35:10+07:00

This study examined the implementation of electronic performance (e-performance) appraisal for Civil Servants, and identified the obstacles and efforts made. A qualitative descriptive method with an inductive approach was used, while the data were collected through observation, documentation, and interviews. The data were then analyzed through several steps; data reduction, data display, and inference. Findings indicate that the performance assessments of Civil Servants through e-performance are satisfactory and comply with the Standard Operating Procedures outlined in Regent Regulation Number 36 of 2017. However, improvement in terms of service quality and accountability can be promoted. The obstacles encountered in evaluating performance through e-performance include inadequate infrastructure, employees' resistance to mindset change, and the absence of a connection between e-performance and employee work goals (SKP). Efforts have been made to address these challenges, such as adding necessary infrastructure and organizing socialization sessions on e-performance operation. The author advises conducting training specifically related to e-performance operations and refining the e-performance program to integrate it with employee work goals (SKP).

ABSTRAK
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan electronic performance (e-performance), hambatan serta upaya yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Dalam memperoleh data menggunakan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara. Sedangkan untuk analisis data yang menggunakan reduksi data, tampilan data, dan inferensi. Adapun hasil penelitian menunjukkan penilaian kinerja ASN melalui electronic performance (e-performance) yang sudah cukup baik dan sudah berjalan sesuai Standart Operasional Prosedur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017, namun perlu ditingkatkan dalam aspek kualitas pelayanan dan akuntabilitas. Hambatan dalam penilaian kinerja melalui e-performance adalah kurangnya sarana prasarana, pegawai belum mengubah pola pikir dan e-performance belum tersambung dengan sasaran kerja pegawai (SKP). Upaya yang dilakukan menambah sarana prasarana yang dibutuhkan, mengadakan sosialisasi cara pengoperasian e-performance. Saran yang diberikan sebaiknya mengadakan pelatihan terkait operasional e-performance dan menyempurnakan program e-performance yang terintegrasi dengan sasaran kerja pegawai (SKP).

The Roles of The Office of Public Works and Spatial Planning (PUPR) in Flood Prevention Program in Bengkulu City, Bengkulu Province

2023-06-22T11:35:11+07:00

Bengkulu City is situated in a geographical location that makes it susceptible to various natural disasters caused by climate, weather, and other natural factors. Human activities, such as the mismanagement of drainage systems, contribute to the occurrence of floods in the city. The responsibility for addressing these floods falls upon the Public Works and Spatial Planning Service (PUPR), which is tasked with providing basic services and managing regional government affairs in accordance with Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. While PUPR has achieved a percentage of its drainage maintenance targets in 2020, flooding continues to affect certain areas of Bengkulu City. Hence, this study aims to investigate the role of PUPR Service in preventing recurrent flooding in the city. A descriptive qualitative design with an inductive approach was employed for the research, utilizing interviews, observation, and documentation as data collection techniques. The selection of informants was based on purposive and snowball sampling techniques. Data analysis involved data reduction, presentation, and drawing conclusions through data triangulation to ensure validity. The study findings reveal that PUPR Service's role in flood prevention is guided by the Bengkulu Mayor Regulation Number 56 of 2016, which outlines the functions and responsibilities of Bengkulu City Regional Offices. While the results have been somewhat satisfactory, they are not yet optimal due to several obstacles in the field. These challenges include a shortage of skilled personnel, damaged equipment, budget deficits, a lack of a comprehensive drainage development plan, waste management issues, and uncontrolled urbanization.

ABSTRAK

Kondisi geografis yang dimiliki Kota Bengkulu menjadikannya sebagai salah satu daerah rawan bencana alam yang diakibatkan oleh iklim, cuaca atau faktor alamiah. Bencana alam yang terjadi juga disebabkan oleh faktor non alamiah yang dilakukan oleh manusia, sebagai contoh adalah banjir. Banjir di kota Bengkulu ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebagai salah satu pelaksana pelayanan dasar dan penyelenggara urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada tahun 2020, capaian persentase realisasi penanganan drainase kondisi baik, rasionya melebihi dari persentase target capaian. Namun, banjir masih saja terjadi pada beberapa titik lokasi di Kota Bengkulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Dinas PUPR dalam mencegah terjadinya banjir berulang di Kota Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan adalah desain kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Infoman ditentukan dengan teknik purposive and snowball sampling. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dengan menguji keabsahan data menggunakan triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan Dinas PUPR dalam mencegah terjadinya banjir berpedoman pada peraturan tertulis yang tertera dalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 56 Tahun 2016 tentang Uraian dan Fungsi Dinas Daerah Kota Bengkulu dengan hasil sudah berjalan cukup baik namun belum optimal. Hal tersebut disebabkan oleh masih adanya beberapa kendala dilapangan seperti kurangnya kualitas dan kuantitas SDM pelaksana teknis operasional, rusaknya alat berat yang dimiliki, defisit anggaran, belum adanya masterplan pembangunan drainase, masalah pengelolaan limbah sampah serta pembangunan yang tidak terencana.

The Influence of DKUPP Performance Quality on Service Quality of E-UMKM through Performance Management in Probolinggo City

2023-06-22T11:35:11+07:00

The performance of government state officials needs to be improved as they shall deliver quality public services. In particular, public service improvement should regard the advancements of information communication technology and utilize innovative programs. The government of Probolinggo City has launcehed E-UMKM card program as an innovative program. E-UMKM card program plays a pivotal role in supporting and empowering micro, small, and medium enterprises (MSMEs). This research was conducted to investigate the influence of state officials’ performance quality on service quality, with a specific focus on performance management. This descriptive quantitative was conducted between January and February 2023 in Probolinggo City. Questionnaires, observation, and documentation techniques were employed for data collection from 100 respondents, which were subsequently analyzed using Smart-PLS. The findings revealed that the Performance Quality of DKUPP Probolinggo City State Officials can positively impact the improvement of Public Service Quality moderated by performance management in the E-UMKM Card Program.

ABSTRAK

Aparatur negara dalam pemerintahan bekerja dengan memberikan pelayanan publik. Kinerja aparatur negara perlu ditingkatkan untuk meningkatkan Service Quality yang lebih baik. Hal ini juga berkaitan dengan performance management sebagai bentuk penyelenggaraan pelayanan sektor publik oleh para aparatur negara. Terutama pelayanan publik yang dikembangkan sesuai dengan perkembangan tekonologi informasi komunikasi melalui program inovasi. Salah satu inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Probolinggo adalah adanya program kartu E-UMKM. Kartu E-UMKM digunakan sebagai dukungan optimal dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Sehingga penulis melakukan riset tentang pengaruh Officials’ Performance Quality terhadap Service Quality yang diperkuat dengan manajemen kinerja. Riset ini termasuk pada riset dengan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan teknik kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Riset ini diselenggarakan pada bulan Januari dan Februari di Tahun 2023. Penghimpunan data sebanyak 100 responden, diolah menggunakan Smart-PLS. Hasil penelitian memaparkan bahwa Officials’ Performance Quality DKUPP Kota Probolinggo dapat memberikan pengaruh dalam peningkatan Public Service Quality dengan dimoderasi oleh Performance Management Pada Program Kartu E-UMKM.

Analysis on Civil Servants’ Competence Development Program to Enhance The Performance of The Department of Tourism, Culture, Youth and Sports in Sumedang Regency

2023-06-22T11:35:11+07:00

The growth and development of human resources are crucial in the era of globalization, as competent personnel are needed to effectively navigate the challenges of the global landscape. This is particularly important in regions with tourism potential, where competent Civil Servants are necessary to drive and advance the tourism sector. This research evaluated the competency development of the Department of Tourism, Culture, Youth and Sports in Sumedang Regency, West Java. Factors that inhibited the competency growth were also identified along with possible attempts to overcome these obstacles. Qualitative descriptive method and inductive approach were employed, and the data were collected through interviews, observations, and documentation. The data analysis process involved parameter reduction, presentation, verification, and drawing conclusions based on the research findings. The findings indicate that the Tourism, Culture, Youth and Sports Office of Sumedang Regency has made progress in the development of civil servants competency. However, various challenges persisted, such as limited funds allocated for the development process and the lack of interest among the Civil Servants to actively engage. To address these obstacles, the Office of Tourism, Culture, Youth and Sports is collaborating with other agencies and actively participating in civil servant webinars.

ABSTRAK

Sumber daya manusia harus tumbuh dan berkembang untuk tampil di tingkat yang lebih tinggi dalam periode globalisasi. Ini menunjukkan perlunya perangkat daerah dengan kemampuan membawa otoritas yang kuat. Salah satu daerah di Jawa Barat yang memiliki potensi wisata dimana dibutuhkan aparatur yang kompeten untuk menangani dan memajukan sektor pariwisata. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pertumbuhan kompetensi perangkat Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Sumedang Jawa Barat. berusaha untuk mengidentifikasi hambatan yang relevan dan upaya yang dilakukan untuk melewatinya. Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian ini, wawancara, observasi, dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan pendekatan induktif. Selain itu, reduksi parameter, presentasi, verifikasi, dan kesimpulan digunakan dalam proses analisis data. Berdasarkan hasil penelitian ditemuan tersebut, Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sumedang berhasil melaksanakan pengembangan kompetensi aparatur. Meskipun demikian, berbagai kesulitan masih terlihat, seperti keterbatasan dana untuk proses pembangunan dan ketidaktertarikan aparatur untuk bertindak. Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olah Raga bekerja sama dengan dinas lain untuk mengatasi kendala tersebut dan berpartisipasi dalam webinar aparatur.

Performance Assessment Team’s Performance in Filling The Position of The Sub-District Head in Buru Selatan District Maluku Province

2023-06-22T11:35:12+07:00

This research aimed to investigate the performance of the Civil Servants’ Performance Assessment Team in the appointment of sub-district head position in South Buru Regency. This research also identified both supporting and hindering factors as well as the efforts made to overcome existing obstacles. This qualitative descriptive research was performed using an inductive approach. Both primary and secondary data sources were utilized in this research. The data analysis techniques included data selection, classification, and verification. The data sources encompassed physical locations, individuals, and written materials. Data collection methods comprised interviews, observations, and documentation. The observations revealed that the performance of the Civil Servants’ Performance Assessment Team in filling the sub-district head position in South Buru Regency deviated from applicable regulations, as it failed to adhere to objective assessment during the implementation process. The efforts made to address this issue involved participation in education and training programs, adherence to primary responsibilities and functions, and budget requests to the South Buru Regency government to enhance the deficient facilities and infrastructure supporting the team's performance. To improve the process of selecting sub-district heads and minimize external influences, the author recommended policy reformulation that incorporated the principles of a merit system, thus promoting objectivity.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja Tim Penilai Kinerja PNS dalam pengisian jabatan camat di Kabupaten Buru Selatan, disamping itu juga untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang ada. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Sumber data pada penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah menyeleksi data, klasifikasi data dan verifikasi data. Sumber data yang digunakan place, person dan paper. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil pengamatan menggambarkan bahwa kinerja Tim Penilai Kinerja PNS dalam pengisian jabatan camat di Kabupaten Buru Selatan belum sesuai dengan peraturan yang berlaku karena dalam proses pelaksanaanya mengabaikan penilaian secara objektif. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan mengikuti pelaksanaan pendidikan dan latihan, bekerja sesuai dengan tupoksi, mengajukan anggaran kepada pemerintah Kabupaten Buru Selatan untuk dapat melengkapi sarana dan prasarana yang masih kurang dalam menunjang kinerja Tim Penilai Kinerja PNS. Adapun saran dari penulis menegenai pengisian jabatan camat adalah merumuskan kembali kebijakan-kebijakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip merit system sehingga dapat meminimalisir intervensi dan pengaruh luar yang menyebabkan proses pemilihan jabatan camat menjadi tidak objektif.

The Effect of Work Motivation, Work Environment, and Compensation on Job Satisfaction of Patrol Boat Crew Employees

2023-06-22T11:35:12+07:00

The purpose of this study is to analyze the influence of work motivation, work environment, and compensation on job satisfaction of the crew members at Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe B Tanjung Priok. The population in this study were Civil Servants who served as Patrol Boat Crew at Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe B Tanjung Priok with a total of 47 people. In this study, because the total population was 47, all members of the population were sampled (saturated sample). The questionnaire instrument or questionnaire serves as a data collection instrument in this study. A questionnaire with a Likert scale was used in this study to collect data. Validity and reliability testing used the Pearson product moment test and Cronbach Alpha statistics. The analytical method for answering the hypothesis uses Moderated Regression Analysis (MRA) with SPSS version 26. The results show that the variables of work motivation, work environment, and compensation partially have a significant positive effect on employee job satisfaction. While Employee Job Satisfaction is simultaneously significantly influenced by work motivation, work environment, and compensation.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja, lingkungan kerja, dan kompensasi terhadap kepuasan kerja Awak Kapal Patroli di Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe B Tanjung Priok. Permasalahan kepuasan kerja terjadi pada Awak Kapal Patroli, Karyawan merasa sedih, lelah dan kecewa dengan bertambahnya target kerja yang diberikan tidak sesuai dengan standar jumlah karyawan dan umpan balik yang diberikan. Hal ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada manajemen untuk dapat mengatasi masalah kepuasan kerja karyawan. Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Awak Kapal Patroli di Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe B Tanjung Priok dengan jumlah 47 orang. Dalam penelitian ini, karena jumlah populasi adalah 47, maka seluruh anggota populasi dijadikan sampel (sampel jenuh). Instrumen angket atau angket berfungsi sebagai instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini. Kuesioner dengan skala Likert digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data. Pengujian validitas dan reliabilitas menggunakan uji product-moment Pearson dan statistik Cronbach Alpha. Metode analisis untuk menjawab hipotesis menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA) dengan SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel motivasi kerja, lingkungan kerja, dan kompensasi secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Sedangkan Kepuasan Kerja Karyawan secara simultan dipengaruhi secara signifikan oleh Motivasi Kerja, Lingkungan Kerja, dan Kompensasi.

Evaluation of Competence Certification for The Prospective Graduates of Institut Pemerintahan Dalam Negeri Year 2020-2022

2023-06-22T11:35:12+07:00

The Institute of Home Affairs Governance (IPDN) has been conducting competency certification for prospective graduates since 2020. However, one of the major issues encountered was the lack of accreditation and coordination with the National Agency of Profession Certification (BNSP) or a Professional Certification Institute (LSP). Therefore, it is crucial to evaluate the implementation of competency certification for prospective IPDN graduates from 2020 to 2022. This study assessed the context, input, process, and product aspects of the certification process using an evaluative approach using the CIPP model and quantitative descriptive methods. Data were collected through questionnaires, interviews, and documentation analysis. The analysis utilized the CIPP evaluation model, which encompassed the context, input, process, and product dimensions. The findings indicate that the overall evaluation of the implementation of competency certification for prospective IPDN graduates from 2020 to 2022 falls under the non-conforming criteria. Specifically, the context dimension is strongly appropriate, while the input and process dimensions are deemed not Appropriate, and the product dimension is strongly inappropriate. It is important to note that the implementation of competency certification for prospective IPDN graduates in this period lacks legal validity as it does not align with BNSP coordination. To address these issues, it is recommended that IPDN promptly establishes an LSP as a BNSP-certified educational institution and enhances the competence and number of BNSP-licensed assessors based on the specific needs of each Study Program. In the meantime, competency certification for prospective IPDN graduates can be conducted through a selection system.

ABSTRAK

Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) telah melaksanakan sertifikasi kompetensi bagi calon lulusannya sejak Year 2020. Salah satu permasalahan yang muncul adalah pelaksanaan sertifikasi kompetensi tidak dilaksanakan dan tidak terakreditasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) atau Lembaga Serifikasi Profesi (LSP). Untuk itu perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi calon lulusan IPDN Year 2020-2022. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi calon lulusan IPDN, dari aspek konteks, aspek input, aspek proses, dan aspek produk. Penelitian ini merupakan penelitian evaluatif dengan menggunakan model CIPP dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik angket, wawancara, dan dokumentasi. Alat analisis menggunakan model evaluasi CIPP yang meliputi aspek Konteks, Input, Proses, dan Produk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi calon lulusan IPDN Year 2020-2022 dengan menggunakan model CIPP, secara umum berada pada kriteria Inappropriate, dengan rincian kriteria pada Dimensi Konteks Very Appropriate, Dimensi Input dan Dimensi Proses Inappropriate, serta Dimensi Produk Very Inappropriate. Dari sisi regulasi, pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi calon lulusan IPDN Year 2020-2022 tidak memperoleh legalitas karena mulai proses pelaksanaan sampai dengan produk yang dihasilkan tidak melakukan koordinasi dengan BNSP. Rekomendasi kebijakan yang disarankan, yaitu IPDN segera membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) seperti LSP pihak kesatu lembaga Pendidikan bersertifikasi BNSP serta meningkatkan kompetensi dan jumlah asesor yang terlisensi BNSP berdasarkan kebutuhan masing-masing Study Program. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi calon lulusan IPDN dapat dilakukan melalui sistem seleksi yang transparan dan terbuka sehingga hanya yang lulus seleksi yang dapat mengikuti sertifikasi kompetensi.