Jurnal Media Birokrasi

Collaborative Governance Pada Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang

2024-12-24T10:44:19+00:00

Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang telah diinisiasi sejak tahun 2019, namun penelitian terkait aspek collaborative covernance pada penyelenggaraannya belum pernah dilakukan. Penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran umum terkait collaborative governance pada Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Sumedang. Penelitian ini menggunakan metode kuasi kualitatif. Peneliti yang menggunakan metode kuasi kualitatif menggunakan teori sejak awal proses penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa kondisi awal menujukkan adanya pemerintah daerah yang adaptif menyambut inovasi Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Sumedang; desain kelembagaan menunjukkan adanya pembagian tugas yang jelas, kepemimpinan fasilitatif yang ditunjukkan oleh pimpinan instansi memberikan dukungan positif bagi penerapan Mal Pelayanan Publik, dan proses kolaboratif yang didukung oleh outcome positif yang diterima oleh masyarakat. Kesimpulannya, penerapan collaborative governance dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Sumedang menunjukkan hasil yang baik. Rekomendasi penelitian ini adalah adanya penguatan prioritas anggaran dalam rangka peningkatan kompetensi aparatur, sarana dan prasarana, dan teknologi yang digunakan. Di samping itu, penguatan kontribusi unsur media dan akademisi, juga dapat dilakukan, terutama dalam rangka mendukung keberhasilan kolaborasi yang lebih efektif dan efisien.

Kualitas Pelayanan pada Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandarlampung Provinsi Lampung

2024-12-24T10:44:19+00:00

Permasalahan dalam penelitian ini adalah terdapat kompleksitas birokrasi, kurangnya kesadaran dan kepatuhan hukum dari pemilik bangunan terhadap PBG, serta keluhan dari masyarakat terkait keterlambatan, kompleksitas prosedur, dan kurangnya transparansi dalam proses pelayanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan pada Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di DPMPTSP Kota Bandarlampung, kendala yang terjadi dalam proses pelayanan PBG di DPMPTSP Kota Bandarlampung serta mengetahui Upaya yang dilakukan DPMPTSP Kota Bandarlampung untuk menyelesaikan kendala tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode dekriptif kualitatif dengan pendekatan induktif sehingga penulis menggambarkan keadaan sebenarnya di lokasi peneltian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuannya adalah bahwa kualitas pelayanan di DPMPTSP Kota Bandarlampung dalam mengeluarkan surat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bergantung kepada kinerja DISPERKIM dalam memberikan rekomendasi pemenuhan syarat Bangunan Gedung. Kemudian masih terdapat kendala yaitu pada dimensi Tangible dan dimensi Assurance. Pada dimensi Realiability, Responsiveness, dan Empathy sudah dilaksanakan dengan baik. Kendala dalam proses pelayanan PBG di DPMPTSP Kota Bandarlampung meliputi kesalahan teknis pada akses web, kesulitan akses bagi mereka yang tidak terbiasa dengan teknologi, dan keterlibatan DISPERKIM Kota Bandarlampung yang memengaruhi konsistensi waktu pelayanan. Kualitas pelayanan pada Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandarlampung masih perlu ditingkatkan terutama pada kemudahan akses pelayanan dan juga koordinasi serta evaluasi yang baik dengan DISPERKIM.

Kata Kunci: DPMPTSP, Kualitas Pelayanan, PBG.

Implementasi Peraturan Desa Babadan Nomor 7 Tahun 2022 dalam upaya pengaktifan BUMDES

2024-12-24T10:44:19+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implemntasi peraturan Desa No 7 Tahun 2022 dalam upaya pengaktifan BUMDes Sido Jaya Mukti Mandiri di Desa Babadan Ponorogo, masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi peraturan desa dalam upaya pengaktifan BUMDES. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif didasarkan pada data primer dan sekunder, yang dihimpun dari beberapa informan, menggunakan teknik purposive sampling, informannya antara lain: Kepala Desa Babadan, Perangkat Desa Babadan, Ketua BUMDes Sido Jaya Mukti Mandiri. Teori implementasi yang digunakan adalah model George C. Edward III meliputi: komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan tingkat partisipasi dan komunikasi pengurus BUMDes Sido Jaya Mukti Mandiri kurang maksimal disebabkan berbagai faktor yang mempengaruhinya yaitu kurangnya pengetahuan mengenai kepengurusan BUMDes di desa, anggaran dana yang keluar terlalu tinggi dibanding pemasukan, sulitnya masyarakat dalam mengembalikan dana desa dan juga pengurus BUMDes yang memiliki kesibukan lain sehingga kurangnya komunikasi yang menyebabkan kepengurusan terbengkalai.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengaktifan BUMDes, Pemerintahan Desa.

Peran Bappenas dalam Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara

2024-12-24T10:44:20+00:00

Sebagai Ibukota Negara, Jakarta saat ini terasa kurang mendukung jalannya roda pemerintahan, sebab kegiatan pemerintahan praktis terhambat oleh permasalahan ketidakseimbangan sarana transportasi publik hingga banjir dan air bersih yang terjadi dimana-mana. IKN dibangun di Kalimantan Timur sebagai alternatif pemindahan ibukota negara untuk menghindari jawasentris. Kalimantan dipilih sebagai alternatif karena memiliki daya tarik keterpilihan ibukota alternatif, maka pada sisi lain Jakarta kini memiliki daya tolak yang tinggi sebagai ibukota negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif untuk mendeskripsikan peran Bappenas berdasarkan teori Heroepoetri, Arimbi dan Santosa, Mas Achmad. (2003) mengenai peran sebagai kebijakan, strategi, alat komunikasi dan alat penyelesaian konflik atau isu, serta diamati menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. kemudian data yang di peroleh dianalisis melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Bappenas memiliki peran dalam pengawalan, perencanaan dan penganggaran pembangunan Ibu Kota Negara yang termuat dalam Perpres Nomor 39 Tahun 2023 mengenai Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) yang merupakan kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan entitas MRPN sehubungan dengan adanya risiko pembangunan nasional. Direktorat Regional II sebagai mitra dari Otorita Ibu Kota Negara memiliki peran sangat penting dalam siklus perencanan dan penganggaran tahunan pembangunan Ibu Kota Negara. Terakhir dari sisi perencanaan menengah dan Panjang, Bappenas memiliki peran dalam hal memastikan keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Negara dengan menyelaraskan agenda pembangunan Ibu Kota Negara dengan agenda pembangunan nasional jangka menengah dan Panjang.

Kata Kunci: Bappenas, Peran, Pemindahan Ibu Kota Negara.

Analisis Collaborative Governance pada Mal Pelayanan Publik di Kota Banda Aceh

2024-12-24T10:44:20+00:00

Mal Pelayanan Publik merupakan salah satu wujud dari konsep collaborative governance. Namun, dalam pelaksanaannya, Mal Pelayanan Publik di Kota Banda Aceh masih menghadapi permasalahan terkait sumber daya manusia IT dan infrastruktur. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran umum dan menganalisis collaborative governance pada Mal Pelayanan Publik di Kota Banda Aceh. Metode penelitian adalah kuasi kualitatif dengan menggunakan software NviVo 12 dalam pengolahan datanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Mal Pelayanan Publik di Kota Banda Aceh menggambarkan bahwa DPMPTSP Kota Banda Aceh dapat mengenali kebutuhan masyarakat yang perlu diimbangi dengan pemanfaatan teknologi. Adanya dukungan teknologi dari Diskominfo dan komitmen positif dari kepala daerah memberikan peluang yang luas bagi penerapan MPP di Kota Banda Aceh. Tahapan strategi debat yang memengaruhi menunjukkan adanya pemerintahan daerah yang adaptif dalam menyesuaikan praktik penerapan Mal Pelayanan Publik di Kota Banda Aceh. Tahap perencanaan tindakan kolaboratif, telah menunjukkan adanya berbagai pihak yang turut berkolaborasi dan kontribusinya memberikan dampak positif bagi penerapan Mal Pelayanan Publik di Kota Banda Aceh. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance Mal Pelayanan Publik di Kota Banda Aceh termasuk dalam kategori baik, namun membutuhkan upaya perbaikan serta peningkatan pada beberapa aspek, diantaranya penguatan prioritas anggaran untuk berkolaborasi dengan Lembaga IT dan memperbaiki infrastruktur pendukung layanan.

Kata Kunci: Collaborative Governance, Digitalisasi Pelayanan, Mal Pelayanan Publik.

Evaluasi Kebijakan Clearance Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Studi Pada: Kementerian dan Lembaga

2024-12-24T10:44:20+00:00

Kebijakan evaluasi belanja SPBE instansi pusat dalam rangka pemberian rekomendasi (clearance) telah berjalan sejak tahun anggaran 2021 hingga saat ini. Kebijakan clearance diselenggarakan dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan penganggaran belanja SPBE kementerian dan lembaga sehingga menjadi lebih terarah, efisien, dan efektif. Untuk melihat apakah kebijakan clearance tersebut berhasil mencapai tujuan dari penerapan kebijakannya, perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan. Teori yang digunakan adalah teori evaluasi kebijakan dari Dunn (2000) dengan melihat dimensi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan kebijakan clearance pada dimensi efektivitas telah berhasil mewujudkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran SPBE, dimana perencanaan dan penganggaran SPBE dilaksanakan berpedoman kepada Arsitektur dan Peta Rencana SPBE. Pada dimensi efisiensi, kebijakan clearance mampu menurunkan potensi penggunaan sumber daya anggaran yang saling overlapping. Pada dimensi kecukupan ditemukan bahwa kebijakan clearance tidak cukup untuk diterapkan pada kementerian dan lembaga saja, namun perlu diterapkan di pemerintah daerah. Pada dimensi pemerataan ditemukan bahwa tidak semua kementerian dan lembaga dilakukan clearance. Hal tersebut disebabkan pengajuan clearance dilakukan secara mandiri oleh masing-masing instansi sehingga kecenderungan untuk tidak mengajukan sangat tinggi. Pada dimensi responsivitas, pelaksanaan kebijakan ini masih perlu ditingkatkan responsivitasnya dilihat dari beberapa pengajuan yang melebihi durasi Standar Operasional Prosedur (SOP) 15 hari kerja untuk penyelesaian setiap pengajuan clearance. Pada dimensi ketepatan, ditemukan bahwa kebijakan clearance relevan dengan prinsip SPBE yaitu efektivitas dan efisiensi.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Clearance, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Efisiensi.