Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja

STRATEGIC-BASED REGIONAL DEVELOPMENT IN BORDER AREA FOR NATIONAL DEFENSE

Anisa Sulistiani — 2024-11-15

This research aims to analyze strategic-based development in the Natuna Regency area as Indonesia's gateway and its relevance in strengthening national security related to the South China Sea dispute dynamics. The North Natuna Sea, as part of the South China Sea, has significant marine resource potential and is a strategic shipping lane connecting the Pacific and Indian Oceans. However, the region is also caught up in complex territorial disputes involving countries such as China, Taiwan, Malaysia, the Philippines, Vietnam, and Brunei Darussalam. China's unilateral claim to the region, known as the nine-dashed line map, triggered rejection from neighboring countries, including Indonesia. This research uses a descriptive qualitative method with secondary data and utilizes various sources of scientific publications and national regulations. Data were analyzed using the Strategic-Based Regional Development (SBRD) approach, integrating social, economic, and institutional dimensions. The results show that the regional development of Natuna Regency through strengthening the infrastructure, fisheries, and fisheries' industrialization sectors is crucial in maintaining Indonesia's national stability and security, especially in the face of China's unilateral claims. While Indonesia has strengthened its military posture and diplomacy in the region, the lack of synergy between central and local governments and challenges in governance cause vulnerabilities that must be addressed. This study recommends more integrated planning between central and regional governments to strengthen local trust in national sovereignty.

Keywords: Border Security; National Defense; Natuna; Regional Development; South China Sea.

COLLABORATIVE GOVERNANCE UNTUK DAULAT SAMPAH

Fadjarini Sulistyowati — 2024-11-15

The waste problem is currently a problem faced by the DIY community. The provincial government encourages villages to carry out inde

. Saat ini sampah menjadi masalah krusial yang dihadapi masyarakat DIY dan membutuhkan solusi untuk penyelesaiannya. Salah satu desa di DIY yakni Panggungharjo, pada tahun 2012-2013 memiliki kondisi yang sama dengan desa-desa lain, yakni belum adanya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah dan memiliki ketergantungan pada petugas sampah. Pada tahun 2013, mulai perintisan pengelolaan sampah berbasis komunitas di tingkat pedukuhan yakni berdirinya KUPAS (Kelompok Usaha Pengelola Sampah). Saat ini KUPAS menjadi bagian dari BUMDes Panggung Lestari yang diharapkan dapat memberi keuntungan bagi desa. Kalurahan Panggungharjo melalui lurah dan perangkatnya menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengelola sampah dari hulu hingga hilir. Kerjasama ini memunculkan kolaborasi yang dapat mendorong pengelolaan sampah berkelanjutan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui model collaboratif governance dalam pengelolaan sampah di desa. Metode penelitian adalah deskriptif eksploratif. Teknik pengumpulan data dilakukan: 1) Wawancara mendalam; 2) Observasi dan 3) Dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data interaktif. Hasil penelitian menunjukkan adanya kolaborasi yang dikoordinasikan oleh kepala desa dengan BUM-Desa, dan mitra (PT Pasti Angkut) dan Pegadaian berjalan dengan baik karena adanya dukungan kepimpinan kepala desa dan regulasi desa serta kebijakan yang konsisten. Pada tahap awal, kepala desa melakukan dialog dan sosialisasi dengan warga sehingga memunculkan kepercayaan dari masyarakat. KUPAS sebagai unit pengolahan sampah yang merupakan bagian dari BUM-Des mampu mendapatkan kepercayaan masyarakat karena adanya dialog terus-menerus antara kepala desa dan KUPAS serta upaya mensosialisasikan visi bersama yakni daulat sampah.

Kata kunci: Collaborative Governance; Relasi; Stakeholders; Pengelolaan Sampah

pendent waste management. One village that is quite successful in managing waste independently is Panggungharjo. Panggungharjo Village has made waste management a BUM-Desa business since 2015. BUM-Desa is mandated by the Village Government as one of the BUM-Desa business units, but the Village Government also collaborates with the private sector, namely PT Pasti Angkut, which manages waste transportation. There are several stakeholders involved by the village head for waste management. This research aims of this research is to determine the collaborative governance model in developing waste management policies in villages. This research uses qualitative research with exploratory descriptive. Data collection techniques were used: 1) in-depth interviews; 2) Observation and 3) documentation. The data analysis technique uses interactive data analysis techniques. The research results show that there is collaboration coordinated by the village head with BUM-Desa, and partners (PT Pasti Angkut). Following the collaborative governance model, the leadership role of the village head is large enough to make policies and implement policies consistently and transparently. At the beginning of policy formulation, the village head carries out dialogue and outreach with residents to generate trust from the community. The emergence of KUPAS as a waste processing unit which is part of BUM-Des was able to gain the community's trust because of ongoing dialogue between the village head and KUPAS as well as efforts to socialize the shared vision of waste sovereignty. The village head's leadership is also able to foster collaboration with external parties, namely the private sector (PT. Pasti Angkut) and the Yogyakarta and DIY city governments in expanding the waste processing business

SMART VILLAGE DEVELOPMENT STRATEGY IN SUKAPURA VILLAGE, INDONESIA

Agung Nurrahman — 2024-11-15

Smart villages are deemed capable of addressing fundamental issues in rural areas; however, scientific publications on smart village development strategies remain scarce. This study aims to scrutinize the smart village development strategy in Sukapura Village, Indonesia. This research method is qualitative, using SOAR analysis and litmus tests. The results showed that there were 13 strategic issues that had been analyzed through SOAR analysis and then after the litmus test, the 7 most strategic issues were obtained. The research concludes that the Smart Village Development Strategy in Sukapura Village, Indonesia, can be effectively pursued through a 4-pronged approach: 1) regulation measures, 2) facilitation, 3) collaboration, and 4) socialization. Overall, these strategies involve drafting regulations, providing facilitation and training, collaborating with academics and other stakeholders, and utilizing social media for community involvement.

Keywords: Smart Village, Smart Village Strategy, Smart Village Development Strategy

EVALUASI PENERAPAN APLIKASI E-SUMSEL DALAM PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS DI KANTOR BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Lisa Mandasari — 2024-11-15

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Evaluasi Penerapan Aplikasi E-Sumsel dalam Pembayaran Perjalanan Dinas di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah berdasarkan jenisnya adalah data kuantitatif dan data kualitatif sedangkan berdasarkan sumbernya adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan studi pustaka. Analisis data adalah analisis kualitatif dengan model interaktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Penerapan Aplikasi E-Sumsel dalam pembayaran perjalanan dinas di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sudah terlaksana meskipun belum maksimal karena penerapan aplikasi E-Sumsel dalam pembayaran perjalanan dinas di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan belum sepenuhnya dipahami oleh pejabat/pimpinan dan pegawai Bapenda Provinsi Sumsel sehingga masih ditemui kesalahan penginputan data oleh pegawai/operator, serta koneksi jaringan internet yang terkadang kurang lancar.

Kata kunci: Evaluasi; Penerapan E-Sumsel; Perjalanan Dinas

ANALISIS STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA PEMADAM KEBAKARAN

Tian Nirwana — 2024-11-15

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis standardisasi sarana dan prasarana (sarpras) pemadam kebakaran. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif serta teknik pengumpulan data kualitatif berupa studi dokumentasi dan Focus Group Discussion (FGD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan mengenai standardisasi sarpras pemadam kebakaran belum menjelaskan persyaratan standar pada masing-masing jenis sarpras. Selain itu, terdapat beberapa permasalahan sarpras pemadam kebakaran di daerah. Masing-masing kecamatan belum memiliki 2 (dua) mobil pemadam kebakaran dan 1 (satu) pos sektor pemadam kebakaran. Waktu tanggap penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di hampir seluruh provinsi di Indonesia melebihi waktu tanggap sebesar 15 (lima belas) menit sejak informasi atau laporan diterima dan petugas tiba di lokasi dan siap melakukan penyelamatan dan evakuasi. Bangunan gedung Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran di provinsi juga masih ada yang bergabung dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), belum berbentuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan antara lain Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan menetapkan persyaratan standar masing-masing jenis sarpras pemadam kebakaran, menetapkan tarif spesifik atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari jasa sertifikasi sarpras pemadam kebakaran, dan menjadi Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) dengan menerbitkan sertifikat standardisasi sarana pemadam kebakaran dengan memperhatikan standar produk yang berlaku di Indonesia dan pada sistem perdagangan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Kata kunci: Standardisasi; Sarana dan Prasarana; Bencana; Kebakaran; Pemadam Kebakaran

PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DAN KOMPETENSI PERANGKAT DESA TERHADAP KINERJA PERANGKAT DESA DENGAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Muhammad Shodikin — 2024-11-15

Aparatur Desa memiliki peran krusial dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Peran gaya kepemimpinan dan kompetensi aparatur desa menjadi dua faktor kunci yang mendukung atau menghambat pencapaian kinerja yang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menguji peran gaya kepemimpinan dan kompetensi terhadap kinerja aparatur di Desa Wringinagung Kecamatan Doro dengan mempertimbangkan kepuasan kerja sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian cross-sectional. Sampel penelitian dipilih menggunakan metode purposive sampling.Data dikumpulkan melalui distribusi kuesioner kepada responden. Data yang telah terkumpul akan dianalisis menggunakan berbagai teknik statistik. Selanjutnya, analisis moderasi akan digunakan untuk menentukan apakah kepuasan kerja memperlemah atau memperkuat hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode regresi linier berganda dan analisis moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja aparatur. Kompetensi tidak berpengaruh terhadap kinerja aparatur. Kepuasan kerja tidak memoderasi hubungan antara gaya kepemimpinan dengan kinerja aparatur. Artinya tingkat kepuasan kerja tidak bergantung pada gaya kepemimpinan dan kompetensi mempengaruhi kinerjanya.

Kata kunci: gaya kepemimpinan, kompetensi, performa

ANALYSIS OF EFFECTIVE PUBLIC FINANCE STRATEGIES TO TACKLE CLIMATE CHANGE

I Made Ade Widana Suartama Mas — 2024-11-15

This study emphasizes how important it is for public employees to use efficient public finance techniques to lessen the effects of climate change. In order to create a comprehensive climate action plan, the report highlights the significance of incorporating sustainability into government policy, obtaining sufficient funds, and promoting cooperation among diverse stakeholders. The study also emphasizes how citizen involvement can lead to significant change and how public-private partnerships can help close the financial gap for climate projects. The study intends to find chances for cooperation, enhance the efficacy of climate finance, and stimulate creative methods of resource mobilization in the face of urgent climate concerns by looking at case studies and best practices worldwide. The research concludes that public-private partnerships in climate finance can accelerate the achievement of climate goals. Collaboration between government, business and civil society is an important aspect of renewable energy, energy efficiency and carbon reduction. On the other hand, transparency, accountability and clear regulations are important to encourage trust in climate finance. By promoting a transparent culture, stakeholders can collaborate to realize a more environmentally friendly and responsible future.

Keywords: Finance, Service, And Public

PENDIDIKAN POLITIK OLEH PARTAI POLITIK DALAM MENINGKATKAN KUALITAS MASYARAKAT PADA PEMILU YANG CERDAS, OBJEKTIF, DAN BERMORAL DI KABUPATEN SUMEDANG

Wangsih Wangsih — 2024-11-15

Pelaksanaan Pilpres tahun 2024 banyak kecurangan yang dilakukan oleh Partai Politik yang berakibat pada masyarakat belum rasional dan bermoral dalam menentukan pilihan. Hal ini tidak mencerminkan demokrasi yang baik, bahkan terjadi pembedohan politik pada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pendidikan Politik oleh Partai Politik dalam Meningkatkan Kualitas Masyarakat pada Pemilu Yang Cerdas, Objektif, dan Bermoral di Kabupaten Sumedang. Pendekatan yang digunakan kualitatif dengan metode statistika deskriptif dengan teknik survey. Teknik analisis datanya menggunakan analisis kuatitatif deskriptif univariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan politik yang dilakukan partai politik kepada masyarakat berdasarkan lima indikator pendidikan politik menurut Prasad (2015) maka hasil survey memperoleh rata-rata 38,31% berada pada kategori di bawah sedang atau cenderung kurang baik. Pencapaian tersebut belum menunjukkan kondisi yang diharapkan untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas dengan dukungan partisipasi masyarakat yang cerdas dan bermoral. Rekomendasi hasil penelitian yaitu: 1) Kiranya diperlukan adanya standarisasi kurikulum atau isi program pendidikan politik bagi masyarakat yang dapat dilaksakan oleh pihak yang berwenang atau ditetapkan oleh undang-undang; dan 2) Kiranya perlu dibentuk lembaga independen yang dapat menjalankan fungsi pendidikan politik bagi masyarakat berlandaskan pada nilai-nilai moralitas serta terbebas dari vested interest sehingga lebih objektif.

Kata kunci: Pendidikan Politik; Kualitas; Cerdas; Objektif; Bermoral