Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja http://ejournal.ipdn.ac.id/JIWBP <p>&nbsp;</p> <div id="focusAndScope"> <p align="justify">Jurnal Wahana Bhakti Praja merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Jurnal ini memuat artikel-artikel hasil penelitian dan pengembangan terkait administrasi pemerintahan, review buku, dan hasil kajian literatur, maupun berdasarkan data sekunder. Artikel-artikel yang diterbitkan jurnal ini telah melalui proses penilaian oleh <em>reviewer</em> dan sejak tahun 2017 telah diunggah (<em>upload</em>) dalam <em>Open Journal System</em> (<em>OJS</em>) IPDN. Jurnal Wahana Bhakti Praja ini diterbitkan untuk pertama kalinya dalam versi cetak pada tahun 2011 (Vol. 1 Nomor 1) berdasarkan Keputusan Rektor IPDN Nomor 420-578 Tahun 2011.</p> </div> <div>&nbsp;</div> <div id="openAccessPolicy"><strong><a href="http://u.lipi.go.id/1439380577">ISSN&nbsp;2301-6965&nbsp;</a></strong></div> <div><strong><a href="http://u.lipi.go.id/1509693585">EISSN&nbsp;2614-0241</a></strong></div> <div><strong>DOI</strong></div> <div>&nbsp;</div> Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN en-US Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja 2301-6965 <ol> <li class="show">The right of publication of all material information contained in this journal site is held by the editorial board / editor with the knowledge of the author. Journal Manager will uphold the moral rights of the author.</li> <li class="show">The formal legal aspect of access to any information and articles contained in this journal site refers to the terms of the Creative Commons Attribution-Non-Commercial-No Derivative (CC BY-NC-ND) license, which means that only with the author's permission, information and articles&nbsp;Ilmiah Wahana Bhakti Praja journal may be distributed to other parties without altering its original form for non-commercial purposes.</li> <li class="show">Each Ilmiah Wahana Bhakti Praja journal, both printed and electronic, is open access for educational, research and library purposes. Beyond this purpose, publishers or journal managers are not responsible for copyright infringement committed by readers or users.&nbsp;</li> </ol> FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN IMPLEMENTASI STRATEGI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA DI KABUPATEN BANYUMAS http://ejournal.ipdn.ac.id/JIWBP/article/view/623 <p>Penentuan jenis usaha menjadi faktor penting dalam mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Strategi pengembangan BUMDes harus dikaitkan dengan penentuan jenis usaha apa yang akan dikembangkan. Penelitian ini mengemukakan tentang alternatif pengembangan BUMDes melalui Bank Desa. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengembangan Bank Desa telah mampu memberikan kontribusi yang cukup baik bagi Pendapatan Asli Desa (PADes). Selain itu tujuan dari pembentukan Bank Desa adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Hal tersebut dilakukan melalui keikutsertaan sebagai nasabah Bank Desa. Melalui Bank Desa ternyata masyarakat tidak saja dapat melakukan peminjaman, tetapi masyarakat juga diajarkan untuk menabung, karena sistem di Bank Desa mewajibkan nasabah untuk menabungkan sebagian kecil pinjamannya. Alternatif Bank Desa sebagai strategi pengembangan BUMDes tentu menarik untuk dikaji, karena kecenderungan tingkat keberhasilannya yang cukup tinggi. Namun demikian pengelolaan Bank Desa harus secara serius dilakukan oleh pengelola, karena resiko kegagalannya juga tinggi. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa faktor utama yang menentukan keberhasilan implementasi strategi pengembangan BUMDes melalui Bank Desa adalah dukungan kebijakan desa, partisipasi masyarakat, dan juga kemampuan pengelola.</p> <p>&nbsp;Kata kunci : Implementasi strategi, kebijakan desa, kemampuan pengelola, partisipasi masyarakat</p> Denok Kurniasih Paulus Israwan Setyoko Shadu Satwika Wijaya ##submission.copyrightStatement## 2019-08-11 2019-08-11 9 2 134 143 10.33701/jiwbp.v9i2.623 PEMANFAATAN DANA DESA DAN KONTRIBUSI DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DAERAH KEPULAUAN (STUDI DI KABUPATEN BINTAN) http://ejournal.ipdn.ac.id/JIWBP/article/view/622 <p>Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Filosofi dasar dari dana desa adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.Sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 Provinsi Kepuluan Riau sudah mendapatkan dana desa sebesar Rp. 706.512.687.000. desa-desa di Kabupaten Bintan hingga tahun 2018 sudah mengelola dana desa sebesar Rp.66.584.751.000. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan dana desa untuk tahun 2016 sebesar 69,86% di bidang pembangunan, 26,36% di bidang pemberdayaan,&nbsp; sedangkan untuk tahun 2017 pemanfaatan dana desa sebesar 52,75% di bidang pembangunan, 46,03% dibidang pemberdayaan. Secara signifikan kontribusi yang dirasakan masyarakat dari dana desa yang signifikan pada penambahan sarana fisik dasar di desa seperti jalan desa, drainase, pembanguna PAUD, Posyandu dan lain-lain.Kontribusi dana desa pada bidang pemberdayaan masyarakat belum signifikan dirasakan, sebagian besar dana desa pada bidang ini dialokasikan untuk kegiatan pendirian dan penyertaan modal di BUMDes. Pada tahun tahun 2016 dari dana desa di Kabupaten Bintan berpotensi menyerap 1.910 orang tenaga kerja, dengan jangka waktu kerja selama dua bulan. Pada tahun tahun tahun 2017 dari dana desa di Kabupaten Bintan berpotensi menyerap 1.702 orang tenaga kerja, dengan jangka waktu kerja selama dua bulan.</p> Nur Aslamaturrahmah Dwi Putri Bismar Arianto Askarmin Askarmin ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2019-11-05 2019-11-05 9 2 144 153 10.33701/jiwbp.v9i2.622 ANALISIS PENGEMBANGAN KAPASITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR http://ejournal.ipdn.ac.id/JIWBP/article/view/621 <p><strong>&nbsp;ABSTRAK</strong></p> <p>Pengembangan kapasitas Pegawai Negeri Sipil yang sangat terbatas dengan tingkat pendidikan pegawai masih bervariasi menjadi kendala dalam mendukung Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pengembangan kompetensi merupakan hak setiap aparatur. Namun hingga saat ini masih banyak Pegawai Negeri Sipil belum mendapatkan hak tersebut. Penelitian ini berfokus pada pengembangan kapasitas Pegawai Negeri Sipil melalui pemberian tugas belajar dan ijin belajar di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan pengembangan kapasitas Pegawai Negeri Sipil melalui pemberian tugas belajar dan ijin belajar, faktor pendukung dan penghambat serta strategi yang dilakukan dalam pengembangan kapasitas Pegawai Negeri Sipil melalui pemberian tugas belajar dan ijin belajar di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Teori yang digunakan adalah<em> Training and Development</em> menurut Wherther and Davis. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengembangan kapasitas Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Nusa Tenggara Timur belum mencapai hasil optimal. &nbsp;Faktor pendukung berupa komitmen pemerintah daerah, semangat dan antusias pegawai serta dukungan beasiswa dari pihak ketiga. Adapun faktor penghambat terbatasnya anggaran, lemahnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun analisis kebutuhan riil organisasi serta terbatasnya informasi tentang peluang pengembangan sumber daya aparatur. Strategi yang dilakukan adalah memanfaatkan peluang beasiswa pihak ketiga dengan cara memfasilitasi pegawai mengikuti khursus bahasa inggris dan tes TOEFL gratis, meningkatkaan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun analisis kebutuhan secara online, serta menyebarluaskan informasi secara terbuka melalui website Badan Kepegawaian Daerah dan melakukan kejasama dengan pihak ketiga untuk mensosialisasikan peluang dimaksud</p> Trifonia Asumta Roga ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2019-11-05 2019-11-05 9 2 161 174 10.33701/jiwbp.v9i2.621 DINAMIKA TOLERANSI DI KOTA BESAR INDONESIA: PERAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DALAM MEWUJUDKAN CITY OF TOLERANCE http://ejournal.ipdn.ac.id/JIWBP/article/view/540 <p><em>This paper examines the role of Yogyakarta City Government in realizing the city of tolerance. The tolerance in this context is including race, culture, and religion. Methodologically, this paper is research-based paper by employing qualitative method and the case study as the research approach. Yogyakarta City was selected as the case because of the motto of “city of tolerance”. In data gathering, this paper applies in-depth interview and documentation. To measure the role of the government, this paper uses three indicators: the role as the regulator in issuing regulations and policies, the role as the dynamist in terms of guidance and training, and the role as the facilitator in providing facilities to the community. The finding demonstrates that the government of City of Yogyakarta has succeeded to realize its motto of “city of tolerance” through those three roles. Among the three indicators, the role as the dynamist is more powerful than other indicators in realizing the city of tolerance. </em></p> Siti Maharani Chumairah Ridho Al-Hamdi ##submission.copyrightStatement## 2019-11-08 2019-11-08 9 2 175 183 ANALISIS PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN DAMPAK PEMBANGUNAN KOTA BARU DAN PERUBAHAN SOSIAL DI KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN http://ejournal.ipdn.ac.id/JIWBP/article/view/636 <p>Starting from the strategic position of the Tangerang Regency as a buffer for the Capital City of DKI Jakarta, it later developed into a part of the Greater Jakarta Metropolitan Area (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi), making this region a role as a center for industry, trade and services. Then grow large-scale settlements as a new city in Tangerang Regency. The presence of the role of local government with the function of service, development and Empowerment (Ryas Rasyid, 2001), is so central as an agent of change. Moreover, the presence of these new cities left a socioeconomic impact on the surrounding community, and made extraordinary social changes for the people of Tangerang Regency. The purpose of this study is to analyze the development policies of new cities and analyze how the role of the Tangerang District Government in increasing the capability of the community in tackling the impacts of new city development and social change in the Tangerang Regency. So by using a qualitative research methodology that uses descriptive analysis techniques Triaguasi namely a combination of interviews, documentation and observations carried out continuously, then analyzed so that this study can make conclusions (conclusions, drawings / verivication) and recommendations as a research suggestion.The results of this study conclude that the construction of new cities in Tangerang Regency only increases economic growth, not equity. The quality of human resources affected by the new city is still lagging behind, namely the development of the city, not for the welfare of the surrounding community. Although the role of the local government in empowering the affected people’s economy to improve the capabilities of the community is already strong enough with diverse efforts. As a result, the construction of new cities radically changed community institutions, social systems and patterns of community behavior. New city development presents global culture in Tangerang Regency, Banten Province.</p> Andi Azikin Soma Atmaja H. ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2019-11-08 2019-11-08 9 2 123 133 10.33701/jiwbp.v9i2.636 AKUNTABILITAS DALAM BUDAYA ORGANISASI PADA FASILTAS PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS http://ejournal.ipdn.ac.id/JIWBP/article/view/629 <p><strong><em>Abstract</em></strong></p> <p><strong><em>&nbsp;</em></strong></p> <p><em>The problem in this research is a cultural organization problems in hospital and community health centers have not positive impact yet to the officers in giving health service in Kepulauan Anambas Regency. The study of organization culture using the theory from Leebov and Scott (1994) especially in the aspect accountability. Qualitative research methodology is chosen to answer the problems of formulation and meaning interpretation with organization culture approach. The data obtained from the interview, observation, and documents. In determining the informant, the researcher do it purposively based on the needs and research purposes. Thus, the informants divided into two categories, namely health officers and society. The research finding shows that the organization culture of hospitals and Public Health Centers has not been suitable with Leebov and Scott’s theory. It can be seen from the officers that only work under instruction and habit. They do not have job description that accommodate the patients’ need; the officers run the Standard Operating Procedure that is improvised that cannot satisfy the needs of the patients. The lack of support in implementing accountability policies, namely officers have not been given training to deal with problems that arise. Lack of support also causes problems to not be resolved properly. Thus, the policy about SOP, the incentive of health workforce, and competence development for the entire health workforce, is the fundamental for the organization culture improvements to make good quality of health service.</em><em>&nbsp;</em></p> <p><em>Keywords: Organizational Culture, Accountability, Health Services</em><strong>&nbsp;</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Abstrak</strong><strong>&nbsp;</strong></p> <p>Permasalahan dalam penelitian ini adalah budaya organisasi pada rumah sakit dan puskesmas belum berdampak positif terhadap petugas dalam pemberian layanan kesehatan yang berkualitas sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas. Kajian budaya organisasi menggunakan teori Leebov and Scott (1994), namun dalam penelitian ini fokus kepada aspek akuntabilitas. Metode penelitian kualitatif dipilih untuk pengungkapan proses dan interpretasi makna dengan pendekatan budaya organisasi, sehingga dapat menjelaskan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Penentuan informan dilakukan secara purpossive, sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian, informan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu petugas kesehatan dan masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan, budaya organisasi pada rumah sakit dan puskesmas belum sesuai dengan teori Leebov and Scott, dapat dilihat dari: petugas melayani pasien sebatas perintah dan kebiasaan, belum memiliki uraian tugas yang mengakomodir kebutuhan pasien; petugas menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dibuat seadanya, belum dapat memenuhi kebutuhan pasien; minimnya dukungan dalam penerapan kebijakan akuntabilitas, yaitu petugas belum diberi pelatihan untuk menangani persoalan yang muncul. Kurangnya dukungan juga menyebabkan persoalan tidak dapat diselesaikan dengan baik. Kebijakan tentang penerapan SOP, pengembangan kompetensi bagi seluruh tenaga kesehatan, menjadi dasar bagi perbaikan budaya organisasi untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas.&nbsp;</p> <p>Kata Kunci:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Budaya Organisasi, Akuntabilitas, Pelayanan Kesehatan.</p> Herry Soesanto ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2019-11-08 2019-11-08 9 2 184 196 10.33701/jiwbp.v9i2.629 PERAN PEMERINTAH KECAMATAN KERTASARI DALAM PEMBENTUKAN DESA RESMITINGAL SEBAGAI DESA PEMEKARAN http://ejournal.ipdn.ac.id/JIWBP/article/view/603 <p>Pemekaran pada dasarnya merupakan sebuah keniscayaan dalam sebuah konsepsi negara demokratis dengan wilayah yang luas. Indonesia pasca reformasi mengenal istilah desentralisasi dan otonomi daerah dalam upaya memeratakan pembangunan. Pun termasuk di dalamnya di tingkat kecamatan dan desa. Desa Resmitingal merupakan desa baru di Kecamatan Kertasari yang sebelumnya merupakan bagian dari desa Sukapura sebagai desa induk. Namun melalui pertimbangan administratif serta geografis, Resmitingal kemudian mekar sebagai desa baru. Penelitian ini kemudian hendak menggali peran serta pemerintahan kecamatan Kertasari dalam proses pemekaran. Eksplorasi peran tersebut dibedah menggunakan teori peran dari Hendropuspio tentang peranan yang diharapkan <em>(expected roles). </em>Melalui pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, hasil penelitian menunjukkan bahwa langkah-langkah yang telah dilaksanakan oleh seluruh perangkat kerja Kecamatan Kertasari dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa pasca terbentuknya Desa Resmitingal adalah 1). Pendekatan tokoh formal, 2). Pendataan pemetaan, 3). Pendekatan tokoh informal, 4). Pemerintahan Desa pasca terbentuknya kesepakatan musyawarah masyarakat desa, 5). Pemantapan kesepakatan, 6). Pemerintahan Desa pasca terbentuknya grup pelopor, 7). Pelayanan Masyarakat, 8). Pembinaan Desa, 9). Evaluasi, pencatatan dan pendataan.</p> <p><strong>Kata Kunci: Peran, Pemerintahan Kecamatan, Pemekaran</strong></p> Rendy Adiwilaga ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2019-11-08 2019-11-08 9 2 154 160 10.33701/jiwbp.v9i2.603 DAMPAK PENGEMBANGAN PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT http://ejournal.ipdn.ac.id/JIWBP/article/view/554 <p><em>West Lombok Regency is one of the Regencies in the Province of West Nusa Tenggara (NTB) which is a Regional Tourist Destination (DTW) which has a very strategic position as a tourist destination.</em></p> <p><em>Tourism development in West Lombok fosters a lot of hope for the community, especially the hope of getting a job outside the agricultural sector. Increasingly crowded tourists who visit are able to open up wider employment opportunities and also have raised hopes that can help increase the income felt by the community.&nbsp;</em></p> <p><em>It is well aware that there are several problems that must be of concern to all parties is the lack of community participation in tourism development processes and limitations of each community is different, or even very low in knowledge about tourism development, thus creating the outside community are better able to take advantage in it so that this research will be discussed on How the tourism development and Impact of tourism development on Income communities in the District West Lombok The</em></p> <p><em>method used to solve this problem is a qualitative descriptive research method.&nbsp;</em></p> <p><em>Based on the research that has been done, it can be concluded that the Development of Tourism in Lombok Barat It started getting better with the availability of berbagai kinds of facilities as well as the impact of tourism development on the income of the people in West Lombok district the shift in the livelihood of the agricultural sector to sector services, such as transportation services, and tour guides, the development of trade and home industry sectors such as shops, stalls, taverns, street vendors, street vendors, and art shops, but the income they get is still far from expectations. it is desirable because they are unable to compete with outside entrepreneurs who have capital, especially traders are more likely to increase the price of merchandise to increase their income but it actually makes tourists shop outside tourist attractions because of lower prices, even if they shop at tourist sites they prefer luxury shops because they are more comfortable so that people's income cannot continue to increase.</em></p> <p><em>&nbsp;</em></p> <p><em>Keywords: Development, Tourism, Revenue, Society, West Lombok</em></p> Selamat Jalaludin ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2019-11-08 2019-11-08 9 2 197 203 10.33701/jiwbp.v9i2.554